MEDAN — Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menekankan pentingnya kepemimpinan yang adaptif, berintegritas, dan mampu menghasilkan perubahan nyata bagi organisasi serta masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Surya saat menutup Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XII Tahun 2026 di Aula Raja Inal Siregar, Medan, Jumat (25/9/2026).
Menurut Surya, keberhasilan mengikuti PKN Tingkat II tidak cukup diukur dari kelulusan atau sertifikat yang diterima peserta. Hasil pelatihan harus diwujudkan melalui gagasan dan perubahan nyata di instansi masing-masing.
“Keberhasilan PKN Tingkat II tidak diukur dari sertifikat kelulusan yang diterima hari ini, melainkan dari sejauh mana gagasan tersebut benar-benar diimplementasikan dan memberikan dampak yang dirasakan masyarakat,” ujar Surya.
Surya juga menekankan pentingnya integritas bagi pejabat publik. Menurutnya, kemampuan teknis pemerintahan hanya menjadi salah satu bagian dari kepemimpinan, sementara fondasi terbesarnya tetap berada pada hati nurani.
“Integritas itu jujur, dan jujur itu identik dengan baik, baik dalam perilaku maupun perbuatan yang tidak melanggar ketentuan peraturan. Integritas adalah ukuran yang harus terus kita pertahankan,” tegasnya.
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa integritas tidak cukup ditulis dalam dokumen proyek perubahan atau disimpan bersama sertifikat pelatihan. Integritas justru diuji ketika pejabat mengambil keputusan dan menjalankan kewenangannya.
Surya berharap para alumni PKN Tingkat II mampu menerapkan pengetahuan dan pengalaman selama pelatihan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di lingkungan kerja masing-masing.
Sementara itu, Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran ASN LAN RI Erna Irawati menyebut terdapat empat kompetensi utama yang harus dimiliki pemimpin, yakni kemampuan mengelola diri sendiri, orang lain, kinerja, dan perubahan.
Menurut Erna, dinamika birokrasi yang semakin cepat membuat pemimpin tidak boleh berhenti belajar. Tantangan pemerintahan bukan hanya soal transformasi digital, tetapi juga kemampuan menghadapi berbagai krisis.
“Kunci dari perubahan adalah belajar. Pemimpin ketika berhenti belajar, organisasinya tidak akan tumbuh,” tutur Erna.
Ia juga meminta proyek perubahan yang telah dirancang peserta tidak berhenti setelah pelatihan selesai. Gagasan tersebut harus terus dikembangkan agar memberikan manfaat bagi organisasi dan masyarakat.
PKN Tingkat II Angkatan XII mengusung tema “Kepemimpinan Adaptif dalam Transformasi Tata Kelola Penanggulangan Bencana untuk Mewujudkan Resiliensi dan Daya Saing Daerah”.
Kepala BPSDM Provinsi Sumut Agustinus Panjaitan melaporkan, pelatihan berlangsung sejak 20 Mei hingga 25 September 2026 dan diikuti 49 peserta dari berbagai instansi.
Peserta berasal antara lain dari Pemerintah Provinsi Sumut, Kejaksaan Agung RI, sejumlah pemerintah kabupaten/kota di Sumut, serta daerah lain seperti Kampar dan Pasaman Barat.
Dari 49 peserta, sebanyak 48 orang dinyatakan lulus, sedangkan satu peserta ditunda kelulusannya karena sakit.
Berbeda dengan angkatan sebelumnya, Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) kali ini dilaksanakan langsung di lokasi pascabencana di Kabupaten Tapanuli Selatan.
Dari hasil kajian lapangan tersebut, peserta merumuskan sejumlah rekomendasi, antara lain penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana berbasis data serta perlindungan kelompok rentan pascabencana.
Rekomendasi lainnya mencakup transformasi kepemimpinan melalui kolaborasi dan kearifan lokal serta pemulihan pelayanan publik setelah bencana.
Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan pemberian apresiasi kepada lima peserta terbaik Angkatan XII dan penyerahan rekomendasi kebijakan atau policy brief kepada pemerintah daerah.
Meski pelatihan telah berakhir, pekerjaan para peserta justru memasuki tahap yang lebih penting, yakni membuktikan apakah gagasan yang mereka susun benar-benar bisa diterapkan.
Sebab birokrasi tidak kekurangan dokumen, proposal maupun sertifikat. Yang paling dibutuhkan masyarakat adalah perubahan yang benar-benar terasa.
Pada akhirnya, kepemimpinan tidak dinilai dari seberapa rapi sertifikat disimpan, tetapi dari seberapa besar perubahan yang ditinggalkan bagi organisasi dan masyarakat. Sertifikat boleh dibawa pulang, tetapi integritas jangan sampai tertinggal di ruang kelas.(***)
