matabangsa.com – Medan : Rapat koordinasi lintas sektoral yang diadakan oleh Polda Sumatera Utara dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu Sumatera Utara, M. Aswin Diapari Lubis. Dalam pemaparannya, Ketua Bawaslu Sumut menegaskan pentingnya pencegahan pelanggaran pemilu dan pemilihan kepala daerah tahun 2024 melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya di Sumatera Utara.
Rapat tersebut dihadiri Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan F, Pj. Gubernur Sumut yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan, Panglima Kodam I/BB yang diwakili oleh Kasdam I/BB, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut, Kapengti, Danlatamal, Ketua KPU. Seluruh kapolres se-Sumatera Utara. Tujuan utama pertemuan ini adalah untuk berkoordinasi dan menyusun strategi pengamanan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2024. Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral terkait Operasi Mantap Praja Toba 2024 di Aula Tribrata Polda Sumut, Rabu 07 Agustus 2024.
Dalam rapat, M. Aswin menekankan pentingnya sinergitas, kolaborasi, serta soliditas antar lembaga untuk memastikan jalannya pemilihan kepala daerah yang baik dan demokratis. “Kami sangat mengapresiasi inisiatif Kapolda Sumut untuk mengadakan rapat koordinasi lintas sektoral ini. Pengamanan merupakan hal yang krusial dalam pelaksanaan Pilkada,” ujar M. Aswin.
Ketua Bawaslu Sumut berharap melalui koordinasi lintas sektoral, seluruh lembaga yang terlibat dapat bekerja sama untuk memastikan pemilihan kepala daerah serentak 2024 berjalan aman, tertib, lancar, dan kondusif. Selain membahas strategi pengamanan, rapat juga mengulas potensi kerawanan selama proses pemilihan serta langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil untuk mengantisipasi kecurangan.
Dalam penjelasannya, M. Aswin menyebut beberapa potensi kerawanan yang dapat mengganggu keamanan tahapan pemilihan dan kampanye. “Kerawanan tersebut meliputi keamanan dan ketertiban, netralitas ASN, TNI, Polri, keterlibatan kepala desa, anak di bawah umur, politik uang, penggunaan fasilitas negara, politisasi SARA, ujaran kebencian dan berita bohong di media sosial, kampanye di luar jadwal, serta kampanye di tempat ibadah,” jelasnya.
M. Aswin menegaskan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara siap bekerja sama dengan semua pihak untuk memastikan pemilihan kepala daerah yang jujur, adil, dan bebas dari pelanggaran. “Dengan adanya koordinasi yang baik antara Bawaslu Sumut, Polda Sumut, dan instansi terkait lainnya, diharapkan proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak 2024 di Provinsi Sumatera Utara dapat berjalan sukses,” tambahnya.
Ketua Bawaslu Sumut juga mengapresiasi partisipasi semua pihak dalam rapat koordinasi ini. “Sinergi dan kolaborasi semua pihak adalah kunci keberhasilan dalam mengawal demokrasi dan menciptakan pemilihan yang demokratis serta berkualitas,” ujar M. Aswin.
Kapolda Sumut dalam kesempatan tersebut juga menegaskan komitmen pihak kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemilihan berlangsung. “Kami siap memberikan dukungan penuh untuk memastikan keamanan dan kelancaran pemilihan,” tegas Kapolda.
Rapat koordinasi ini juga menghasilkan berbagai rekomendasi strategis untuk pengamanan pemilihan, termasuk peningkatan patroli di daerah rawan, peningkatan pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI, dan Polri, serta kampanye masif tentang pentingnya pemilihan yang jujur dan adil.
Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam persiapan dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2024 di Sumatera Utara. “Mari kita bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban demi suksesnya pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024,” pungkas M. Aswin.
Dengan kerja sama dan koordinasi yang baik antar berbagai lembaga, diharapkan pemilihan kepala daerah serentak 2024 di Sumatera Utara dapat berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin yang amanah serta dipercaya oleh masyarakat.(dede)
