Matabangsa-Medan: Ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi demo menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), Jumat (3/7). Pancasila sebagai dasar negara sudah final dan tidak bisa diotak-atik. Massa meminta pengusung RUU tersebut diusut.
Wasekjen MUI pusat Ustaz Zulkarnaen yang turut hadir dalam aksi demo tersebut mengatakan, munculmya RUU HIP ini merupakan tamparan keras bagi umat Islam, karenanya selurUh MUI pusat dan Provinsi serta Ormas besar Islam menolak RUU tersebut.
“Kami sepakat ini berbahaya, ketuhanan yang berkebudayaan ini baru dibuat RUU-nya, tapi di lapangam sudah 5 tahun dijalankan, mulai dari baca Alquran dengan lagu Jawa, jadi gerakannya sudah ada. Kalau jadi UU, kita takut, siapa yang protes akan ditangkap, jadi ini sangat berbahaya,” katanya.
Untuk itu, pihaknya tegas menolak RUU tersebut dibahas apalagi disahkan, serta meminta partai pengusung RUU tersebut diusut dan ditangkap dan partainya dibubarkan karena menggerakkan perubahan Pancasila bahkan dijadikan sebagai Prolegnas,” katanya.
Perwakilan Ulama Kota Medan, Masri Sitanggang dalam orasinya juga menuntut so penyusun naskah dan pengusung RUU tersebut diusut. Ia menjelaskan alasan para ulama ikut campur masalah ini, karena umat Islam berperan aktif sejak awal kemerdekaan, dan ikut mendirikan NKRI.
“Negara ini berdiri atas kesepakatan berbagai komponen umat yang ada di Indonesia, bukan warisan. Pancasila adalah kesepakatan bersama dari komponen bangsa. Mengapa bisa ada RUU HIP? Tuntut penyusun naskah, ini kesengajaan, bukan keteledoran. Pancasila tidak bisa diperas menjadi trisila, atau ekasila,” katanya.
Ia juga mempertanyakan konsep ketuhanan yang berkebudayaan dalam UU tersebut. “Itu seperti apa? Apa ada tuhan yg berbudaya? Budaya siapa? Ada pihak-pihak yang masih mau mengubah Pancasila. Mereka dulu teriak-teriak Pancasila tapi mau mengubah Pancasila,” katanya.
Presidium From Antikomunis Penyelamat Pancasila Indra Suhairi mengatakan, ada b banyak RUU lain yang penting untuk dibahas, tetap DPR RI malah memanfaatkan situasi Covid-19 agar dapat dengan leluasa melakukan pembahasan hinggaa pengesahan.
“TAP MPRS XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran PKI tidak dimasukkan, apa ini uapaya untuk membangkitkan kembali PKI? PKI jangan lagi diberi pintu. Stop jangan di otak-atik lagi Pancasila, saya minta karena ini bukan kesilapan tapi kesengajaan. orang ini harus diusut, ini bukan hal yang sederhana, tapi upaya mengubah fondasi satu bangsa,” katanya.
Aksi tersebut diterima Wakil Ketua DPRDSU, Salman Alfarisi, Harun Nasution dan anggota Muhammad Faisal. Salman mengatakan, di tingkat pusat, PKS tegas menolak RUU tersebut dan menyarankan agar RUU HIP ini dihilangkan dari Prolegnas.
“Mudah-mudahan dengan desakan para ulama yang bergerak ini, kami yakin fraksi lain akan tergugah dan RUU ini tidak dibahas lagi,” katanya.
Sementara Harun Nasution menyebutkan Pancasila sudah final. Pancasila merupakam perekat bangsa, tidak ada istilah untuk membelah atau mengubah Pancasila. (amal/das)
