Rico Waas Dorong Sistem Kesehatan Medan Lebih Terintegrasi, 41 Puskesmas dan Dua RSUD Jadi Prioritas Pembenahan
MEDAN – Pemerintah Kota (Pemko) Medan mulai memperkuat agenda pembenahan sistem pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Sebanyak 41 puskesmas dan dua rumah sakit umum daerah (RSUD) menjadi prioritas peningkatan kualitas infrastruktur, fasilitas medis, sumber daya manusia hingga integrasi sistem rujukan.
Langkah tersebut ditegaskan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat menyampaikan tanggapan kepala daerah terhadap penjelasan DPRD Kota Medan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sistem Kesehatan Kota Medan dalam Rapat Paripurna DPRD Medan di Gedung DPRD Medan, Senin (9/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen dan dihadiri Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Erfin Fahrurrazi, para wakil ketua dan anggota DPRD Medan, serta pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan.
Dalam penyampaiannya, Rico mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD Medan, khususnya tim pengusul dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, yang telah menginisiasi pembentukan Ranperda Sistem Kesehatan Kota Medan.
Menurutnya, regulasi tersebut menjadi landasan penting untuk menjawab berbagai persoalan pelayanan kesehatan yang masih dihadapi masyarakat. Mulai dari antrean panjang di puskesmas dan rumah sakit, keterbatasan kamar rawat inap, ketersediaan obat-obatan, hingga kepastian biaya pengobatan, termasuk dalam pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC).
“Ranperda ini menjadi landasan yang sangat penting bagi langkah konkret yang sedang dan akan kita laksanakan,” kata Rico.
Ia menegaskan, Pemko Medan menempatkan penguatan infrastruktur kesehatan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Pembenahan dilakukan secara berjenjang, mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga rumah sakit rujukan.
Saat ini, Pemko Medan tengah mengupayakan revitalisasi dan optimalisasi terhadap 41 puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah Kota Medan. Fasilitas kesehatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi tempat masyarakat berobat ketika sakit, tetapi juga berfungsi sebagai pusat pelayanan promotif dan preventif.
Artinya, puskesmas harus semakin kuat dalam memberikan edukasi kesehatan, melakukan deteksi dini penyakit, serta mendorong pencegahan berbagai gangguan kesehatan di tengah masyarakat.
Penguatan layanan primer ini sekaligus diharapkan dapat mengurangi beban rujukan ke rumah sakit. Sebab, tidak semua persoalan kesehatan harus berakhir di rumah sakit apabila fasilitas tingkat pertama mampu memberikan pelayanan secara optimal.
Selain puskesmas, Rico juga menegaskan komitmen Pemko Medan untuk menyempurnakan fungsi dua rumah sakit milik pemerintah daerah, yakni RSUD Dr. Pirngadi dan RSUD Bachtiar Djafar.
Pembenahan kedua rumah sakit tersebut mencakup peningkatan kapasitas kamar rawat inap, kelengkapan peralatan medis, kompetensi tenaga kesehatan, serta penyempurnaan sistem rujukan yang terintegrasi dengan seluruh puskesmas.
“Kami ingin memastikan ketika seorang warga berobat di puskesmas dan perlu dirujuk, prosesnya bisa berjalan mudah, informasi penatalaksanaan akurat, dan layanannya terjamin,” ujarnya.
Rico juga menyatakan dukungan terhadap arah pengaturan dalam Ranperda tersebut, terutama perubahan pendekatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, penguatan pelayanan primer, kejelasan alur rujukan, serta prioritas penanganan pasien darurat sebelum urusan administrasi.
Dukungan itu turut mencakup keterbukaan informasi mengenai ketersediaan kamar rawat inap, perlindungan pasien pengguna jaminan kesehatan, kepastian penyediaan obat, perlindungan tenaga kesehatan, transparansi pembiayaan, pengawasan mutu layanan hingga integrasi sistem informasi kesehatan daerah.
Dalam pembahasan lanjutan Ranperda, Rico menyampaikan tiga catatan penting yang perlu menjadi perhatian bersama.
Pertama, penyelarasan sistem kesehatan berbasis promotif dan preventif dengan rencana revitalisasi 41 puskesmas serta peningkatan kapasitas dua RSUD. Pelaksanaannya perlu didukung penyediaan anggaran sarana dan prasarana serta penambahan tenaga kesehatan melalui APBD 2027 dan tahun-tahun berikutnya.
Kedua, penyempurnaan ketentuan mengenai program UHC Premium dan pembiayaan kesehatan. Menurutnya, alokasi anggaran harus benar-benar diarahkan untuk memperkuat fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun lanjutan secara tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan.
Ketiga, penyempurnaan mekanisme pengaduan masyarakat dan pengawasan mutu pelayanan, termasuk pengaturan sanksi bagi pihak yang terbukti melanggar standar pelayanan kesehatan.
Rico menambahkan, pembahasan Ranperda juga harus memperhatikan aspek kewenangan dan koordinasi antarperangkat daerah, kesiapan sumber daya manusia, implikasi pembiayaan, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi pelaksanaan.
Ia berharap Ranperda Sistem Kesehatan Kota Medan nantinya tidak hanya menjadi dokumen regulasi yang selesai dibahas dan disahkan, tetapi benar-benar mampu menghadirkan perubahan dalam kehidupan masyarakat.
“Warga tidak lagi kesulitan mencari tempat perawatan, obat tersedia sesuai kebutuhan, tenaga kesehatan dapat bekerja dengan aman dan nyaman, puskesmas di seluruh kecamatan berfungsi optimal, serta RSUD Dr. Pirngadi dan RSUD Bachtiar Djafar mampu memberikan pelayanan setara dengan standar rumah sakit terbaik,” tegasnya.
Rico juga menyatakan kesiapan Pemko Medan untuk bekerja sama secara terbuka dengan DPRD dalam membahas dan menyempurnakan Ranperda tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui regulasi ini, Pemko Medan menargetkan terbangunnya sistem kesehatan yang lebih terintegrasi, merata, dan mampu memberikan perlindungan serta kepastian pelayanan bagi seluruh masyarakat.
Jangan Berhenti di Atas Kertas
Pembenahan 41 puskesmas dan dua RSUD tentu menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan anggaran, tenaga kesehatan, fasilitas memadai, serta koordinasi lintas sektor. Namun, tantangan sesungguhnya justru terletak pada pelaksanaannya.
Masyarakat tidak mengukur keberhasilan sistem kesehatan dari tebalnya Ranperda atau panjangnya daftar program pemerintah. Warga lebih membutuhkan obat yang tersedia, antrean yang masuk akal, kamar rawat inap yang mudah diakses, serta pelayanan yang tidak membuat pasien harus berkeliling mencari kepastian.
Dengan demikian, Ranperda Sistem Kesehatan Kota Medan harus menjadi pijakan perubahan, bukan sekadar tambahan koleksi regulasi daerah. Sebab, dalam urusan kesehatan, yang dibutuhkan masyarakat bukan janji pelayanan yang semakin modern, melainkan pelayanan yang benar-benar hadir ketika mereka membutuhkan.(***)
