Rico Waas Pasang Target APBD Medan 2027: Rp360 Miliar untuk Banjir, 100 Titik Jadi Sasaran
MEDAN – Banjir masih menjadi pekerjaan rumah Kota Medan. Pada saat yang sama, kesejahteraan guru honorer, kualitas layanan kesehatan, pendidikan, hingga kemacetan juga menuntut perhatian anggaran. Untuk menjawab sederet persoalan tersebut, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyiapkan arah kebijakan APBD 2027 dengan sejumlah target pembangunan dan pelayanan publik.
Salah satu program yang paling menonjol adalah alokasi anggaran penanganan banjir sebesar Rp360 miliar, dengan sasaran penanganan 100 titik banjir atau genangan, pembangunan dan perbaikan drainase sepanjang 59 kilometer, serta penanganan jalan sepanjang 123 kilometer.
Komitmen itu disampaikan Rico Waas dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Selasa (13/10/2026), saat memberikan tanggapan kepala daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2027.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen dan dihadiri para wakil ketua, pimpinan komisi, anggota DPRD, Penjabat Sekretaris Daerah Erfin Fachrurrazi, serta pimpinan perangkat daerah Pemko Medan.
Rico mengapresiasi berbagai masukan dan rekomendasi fraksi-fraksi DPRD. Menurutnya, seluruh masukan tersebut menjadi bahan penyempurnaan perencanaan dan penganggaran agar program pembangunan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dari sisi politik anggaran, pembahasan RAPBD 2027 menjadi momentum penting bagi eksekutif dan legislatif untuk menguji apakah rencana pembangunan benar-benar menjawab persoalan warga. Sebab, anggaran bukan sekadar deretan angka dalam dokumen resmi, melainkan keputusan tentang kebutuhan mana yang didahulukan dan manfaat apa yang harus dirasakan masyarakat.
Rp360 Miliar untuk Banjir, Hasilnya yang Ditunggu Warga
Penanganan banjir menjadi salah satu prioritas utama Pemko Medan pada 2027. Selain menyasar 100 titik banjir atau genangan, pemerintah kota merencanakan pembangunan dan perbaikan drainase sepanjang 59 kilometer serta penanganan jalan sepanjang 123 kilometer.
Kawasan Medan Utara, khususnya Belawan yang menghadapi persoalan banjir rob, juga tetap menjadi perhatian. Penanganannya direncanakan melalui pendekatan terintegrasi, mulai dari saluran tersier dan sekunder hingga saluran primer serta saluran pembuangan atau sungai.
Pemko Medan juga akan memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah pusat, termasuk Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II, agar penanganan banjir dan pembangunan tanggul rob berjalan sesuai kewenangan masing-masing.
Target tersebut tentu penting. Namun, warga yang setiap kali menghadapi genangan membutuhkan lebih dari sekadar angka anggaran dan daftar lokasi pekerjaan. Mereka membutuhkan sistem drainase yang berfungsi, aliran air yang lancar, serta penanganan yang tidak berhenti setelah proyek selesai dikerjakan.
Dalam konteks ini, ukuran keberhasilan anggaran bukan hanya berapa kilometer drainase dibangun atau berapa titik masuk daftar penanganan, tetapi juga apakah genangan berkurang dan risiko banjir benar-benar menurun.
Dengan alokasi Rp360 miliar, publik memiliki alasan untuk menaruh harapan sekaligus mengawasi pelaksanaannya. Uang yang dialokasikan harus berujung pada hasil yang bisa dilihat dan dirasakan.
Insentif Guru Honorer Naik, Pendidikan Tetap Jadi Prioritas
Selain infrastruktur, kesejahteraan tenaga pendidik turut menjadi perhatian dalam rancangan anggaran 2027.
Pemko Medan merencanakan kenaikan insentif guru honorer dari Rp400.000 menjadi Rp650.000. Pemerintah juga mempertahankan sejumlah program bantuan pendidikan, termasuk bantuan bagi 40.000 siswa kurang mampu, program tebus ijazah untuk 500 siswa, serta beasiswa bagi 200 mahasiswa berprestasi.
Di sisi sarana pendidikan, direncanakan rehabilitasi 72 lokasi sekolah dengan anggaran sekitar Rp19,52 miliar. Pembangunan ruang kelas baru di 24 lokasi juga disiapkan dengan anggaran Rp81,5 miliar.
Rangkaian program tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya menyangkut pembangunan gedung, tetapi juga dukungan kepada tenaga pendidik dan akses belajar bagi masyarakat yang membutuhkan.
Kenaikan insentif guru honorer menjadi salah satu poin yang patut dicermati dalam pembahasan APBD. Sebab, peningkatan kualitas pendidikan tidak cukup hanya dengan ruang kelas yang lebih baik. Kesejahteraan tenaga pendidik dan keberlanjutan proses belajar juga memiliki peran penting.
Tentu, seluruh rencana tersebut masih perlu dikawal dalam proses pembahasan dan penetapan anggaran. Jangan sampai semangat meningkatkan kualitas pendidikan lebih cepat daripada realisasi programnya.
Layanan Kesehatan dan Air Bersih Diperkuat
Di bidang kesehatan, Rico menegaskan bahwa keberhasilan program Universal Health Coverage (UHC) tidak cukup diukur dari jumlah warga yang terdaftar sebagai penerima manfaat. Kemudahan akses, mutu pelayanan, serta ketersediaan tenaga medis dan fasilitas kesehatan juga harus menjadi perhatian.
Data yang disampaikan dalam pembahasan menunjukkan jumlah masyarakat yang tercatat memperoleh manfaat program kesehatan melalui skema UHC hingga September 2026 mencapai 538.730 jiwa.
Pemko Medan berencana mengevaluasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Medan Bertuah, memperkuat koordinasi antarfasilitas kesehatan, serta meningkatkan pelayanan di RSUD Dr. Pirngadi dan RSUD Haji Bachtiar Jaafar.
Pemenuhan dokter spesialis, sarana dan prasarana, peralatan medis, serta tata kelola rumah sakit turut menjadi bagian dari rencana peningkatan layanan.
Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, Pemko Medan mengalokasikan Rp23 miliar bagi perluasan jaringan perpipaan air minum di 115 lokasi. Sebesar Rp7,8 miliar juga disiapkan untuk pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat di 39 lokasi.
Program tersebut berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat. Akses air bersih, sanitasi, dan layanan kesehatan yang memadai bukan sekadar pelengkap pembangunan kota, melainkan kebutuhan mendasar yang harus dijangkau secara merata.
Anggaran Transportasi Rp588,1 Miliar, Ongkos Gratis Masih Dikaji
Persoalan mobilitas warga juga mendapat porsi perhatian. Pemko Medan mengarahkan anggaran Dinas Perhubungan sebesar Rp588,1 miliar pada 2027, terutama untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan pelayanan lampu penerangan jalan umum, layanan bus listrik, serta penyediaan perlengkapan jalan.
Pemko Medan turut menyambut usulan penggratisan ongkos transportasi umum bagi pelajar dari keluarga prasejahtera. Namun, usulan itu masih akan dikaji berdasarkan kebutuhan masyarakat, kemampuan fiskal daerah, mekanisme pelaksanaan, dan landasan hukum.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa tidak semua gagasan yang terdengar menarik dapat langsung diterapkan tanpa perhitungan. Pemerintah harus memastikan program memiliki dasar hukum, pendanaan yang memadai, dan mekanisme yang tepat sasaran.
Meski begitu, kajian tersebut juga perlu memiliki arah dan kejelasan tindak lanjut. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, ongkos transportasi pelajar dapat menjadi bagian dari pengeluaran rutin yang cukup membebani.
PAD Ditargetkan Naik Tanpa Menambah Tarif Pajak
Dari sisi pendapatan, Rico menegaskan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak diarahkan melalui penambahan tarif pajak atau retribusi, melainkan dengan mengoptimalkan potensi penerimaan yang telah tersedia.
Langkah yang direncanakan meliputi pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak, intensifikasi serta ekstensifikasi pajak daerah, digitalisasi perpajakan, dan penguatan pengawasan berbasis teknologi informasi.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian antara lain pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Dalam rancangan APBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp6,99 triliun.
Pemko Medan juga akan menajamkan belanja perangkat daerah agar anggaran lebih terarah pada program prioritas yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan pencapaian sasaran pembangunan.
Di sisi lain, pengentasan kemiskinan direncanakan melalui bantuan sosial yang disertai pemberdayaan ekonomi, peningkatan kapasitas, dan perluasan kesempatan kerja. Pemutakhiran data penerima bantuan juga terus dilakukan agar program perlindungan sosial lebih tepat sasaran.
RAPBD Bukan Garis Akhir, Pengawasan Justru Harus Dimulai
Rico menegaskan, seluruh program harus disusun secara terukur dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kebutuhan masyarakat, serta prioritas pembangunan dalam RPJMD Kota Medan 2025–2029.
Ia menyebut masukan fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bagian dari penyempurnaan materi pembahasan pada tahapan selanjutnya. Sejumlah hal yang belum terjawab secara lengkap akan ditindaklanjuti dalam proses pembahasan berikutnya.
Secara politik, pembahasan RAPBD menjadi ruang bagi DPRD untuk menguji prioritas pemerintah sekaligus memastikan penggunaan uang publik memiliki dasar yang jelas. Di sinilah fungsi pengawasan legislatif menjadi penting, bukan hanya ketika anggaran dibahas, tetapi juga saat program dilaksanakan dan hasilnya dievaluasi.
Target penanganan 100 titik banjir, kenaikan insentif guru honorer, perluasan air bersih, peningkatan layanan kesehatan, dan pembangunan sekolah merupakan agenda yang menyentuh kebutuhan masyarakat sehari-hari.
Namun, seluruhnya masih harus melewati proses pembahasan dan penetapan APBD. Karena itu, angka-angka tersebut perlu dipahami sebagai rencana anggaran, bukan sebagai program yang seluruhnya sudah terealisasi.
Pada akhirnya, keberhasilan APBD 2027 tidak akan ditentukan oleh tebalnya dokumen anggaran atau panjangnya daftar program prioritas. Ukurannya adalah manfaat yang benar-benar diterima warga.
Warga ingin banjir berkurang, guru mendapat perhatian yang layak, anak-anak bisa bersekolah, pasien memperoleh pelayanan kesehatan yang baik, dan kebutuhan dasar semakin mudah dipenuhi.
Sebab, dalam politik anggaran, janji boleh disampaikan di ruang paripurna. Tetapi ketika tahun anggaran berjalan, masyarakat berhak menagih hasilnya di lapangan.(***)
