Selaraskan Arah Kebijakan 2027, Raker DPRD Jadi Navigator Pembangunan Kota Medan
MEDAN — Tahun 2027 belum dimulai, tetapi Pemerintah Kota (Pemko) Medan bersama DPRD Kota Medan sudah mulai menyiapkan “peta perjalanan” pembangunan. Maklum, membangun kota bukan perkara tinggal menginjak gas. Kalau arah kebijakannya tidak jelas, kendaraan pemerintahan bisa saja jalan terus, tetapi belum tentu sampai ke tujuan.
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyebut hasil Rapat Kerja (Raker) DPRD Kota Medan Tahun 2026 sebagai salah satu navigator penting dalam mengawal arah pembangunan Kota Medan pada 2027.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Raker DPRD Kota Medan Tahun 2026 dalam rangka penyusunan program kerja Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (28/9/2026).
Menurut Rico, penyusunan program kerja DPRD bukan sekadar agenda rutin tahunan yang berakhir di tumpukan dokumen. Lebih dari itu, program kerja tersebut harus menjadi instrumen untuk memastikan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan berjalan searah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Penyusunan program kerja ini adalah langkah strategis yang berfungsi sebagai kompas dalam melaksanakan tiga fungsi utama dewan yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan sepanjang tahun 2027 mendatang. Kompas ini harus berjalan selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) agar pembangunan kota berjalan optimal,” ujar Rico Waas.
Kalau dianalogikan sebagai perjalanan, eksekutif dan legislatif memang harus membaca peta yang sama. Jangan sampai pemerintah membawa peta pembangunan, sementara DPRD memegang kompas sendiri. Ujung-ujungnya, yang sibuk mencari arah bukan hanya pejabat, tetapi juga masyarakat yang menunggu hasil pembangunan.
Rico juga mendorong agar hasil raker DPRD menjadi momentum untuk mempercepat transformasi digital pemerintahan menuju Medan Satu Data.
Menurutnya, integrasi data diperlukan agar kebijakan pembangunan tidak sekadar mengandalkan asumsi, melainkan bertumpu pada informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, perencanaan pembangunan diharapkan semakin inklusif, maju, dan berkelanjutan.
“Saya minta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan untuk segera menindaklanjuti rekomendasi DPRD sebagai masukan konstruktif dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan kota,” tegasnya.
Ia menilai sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan salah satu pilar penting keberhasilan pemerintahan daerah. Karena itu, pelaksanaan program kerja harus tetap berpegang pada prinsip akuntabilitas, transparansi, serta berorientasi pada pelayanan publik.
Pesannya sederhana: program jangan hanya bagus di atas kertas. Sebab masyarakat tentu lebih membutuhkan jalan yang diperbaiki daripada dokumen perencanaan yang semakin tebal.
“Marilah kita jadikan hasil rapat kerja ini sebagai pijakan untuk bekerja lebih baik, memperkuat kolaborasi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Medan. Semoga seluruh program yang dirumuskan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan dan kesejahteraan bersama,” pungkas Rico.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, pimpinan perangkat daerah, serta para camat se-Kota Medan.
Dengan demikian, arah pembangunan Medan 2027 kini mulai dipetakan. Tinggal memastikan kompasnya benar-benar digunakan untuk menentukan arah, bukan sekadar menjadi hiasan dalam rapat paripurna.(***)
