SMSI Binjai Dilantik, Pesan Wali Kota Tegas: Pers Profesional, Pemerintah Jangan Antikritik
BINJAI – Pelantikan pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Binjai periode 2026–2029 bukan sekadar pergantian pengurus dan penyerahan bendera pataka. Ada pesan penting yang mengemuka: pers harus profesional, informasi wajib terverifikasi, dan pemerintah perlu membuka diri terhadap kritik. Sebab, pembangunan kota tidak cukup hanya diberitakan baik-baik, tetapi juga perlu diawasi agar berjalan dengan baik.
Pesan tersebut disampaikan dalam pelantikan pengurus SMSI Kota Binjai yang digelar di Pendopo Umar Baki, Rabu (21/10/2026), setelah pelaksanaan Musyawarah I SMSI Kota Binjai.
Dalam musyawarah tersebut, Siswanto Ihsan, SE, kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua SMSI Kota Binjai untuk periode kedua, 2026–2029.
Pelantikan dipimpin langsung Ketua SMSI Sumatera Utara, Erris J. Napitupulu, didampingi Sekretaris M. Agus Utama dan dipandu Kabid Organisasi Benny Pasaribu. Prosesi berlangsung melalui pembacaan naskah pelantikan, penyerahan surat keputusan (SK), AD/ART organisasi, hingga penyerahan bendera pataka.
Momen organisasi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa mengurus perusahaan media bukan sekadar memastikan berita tayang setiap hari. Di tengah derasnya arus informasi digital, tantangannya justru semakin besar: menjaga akurasi, merawat kepercayaan publik, dan memastikan pers tidak terseret menjadi pengeras suara kepentingan tertentu.
Pesan Wali Kota: Lawan Hoaks, Bangun Profesionalisme
Mewakili Wali Kota Binjai, Drs. Amir Hamzah, M.AP, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Gloria Sinulingga, S.Pd., M.Pd., menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pengurus SMSI yang baru dilantik.
Gloria mengapresiasi terbentuknya kepengurusan baru tersebut dan berharap SMSI mampu meningkatkan profesionalisme perusahaan media serta tanggung jawab insan pers dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Menurutnya, perkembangan media digital memberikan peluang besar dalam mempercepat penyebaran informasi. Namun, kemudahan itu juga membawa tantangan berupa berita bohong, ujaran kebencian, dan informasi yang beredar tanpa proses verifikasi memadai.
“Untuk itu diharapkan SMSI mampu mendorong pengelolaan media yang profesional, kredibel, dan bertanggung jawab,” ujar Gloria.
Ia menyampaikan tiga hal yang perlu menjadi perhatian SMSI Kota Binjai.
Pertama, meningkatkan profesionalisme perusahaan media dan wartawan agar menghasilkan pemberitaan berkualitas, akurat, dan berimbang.
Kedua, memperkuat kemitraan strategis dengan pemerintah dalam menyebarluaskan informasi mengenai pembangunan dan pelayanan publik.
Ketiga, meningkatkan literasi digital masyarakat agar semakin bijak menerima, memilah, dan menyebarkan informasi.
Pesan tersebut relevan di tengah situasi ketika informasi bisa menyebar dalam hitungan detik, sementara klarifikasi terkadang datang belakangan. Padahal, dalam dunia jurnalistik, cepat memang penting, tetapi akurat tetap menjadi kewajiban. Jangan sampai kecepatan mengalahkan kebenaran, lalu publik yang harus menanggung akibatnya.
Gloria menegaskan, Pemerintah Kota Binjai terbuka terhadap sinergi dan komunikasi konstruktif dengan insan pers. Kritik dan masukan yang disampaikan secara bertanggung jawab, katanya, dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Melalui kepengurusan baru ini, diharapkan terjalin kolaborasi yang semakin kuat antara pers dan pemerintah dalam mendukung pembangunan Kota Binjai yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Namun, kemitraan yang sehat tentu bukan berarti pers harus selalu sejalan dengan pemerintah dalam setiap pemberitaan. Pers tetap memiliki independensi untuk mengkritisi kebijakan, mengungkap persoalan publik, dan menyampaikan suara masyarakat.
Sebab, fungsi pers bukan hanya memberitakan apa yang sudah dikerjakan pemerintah, tetapi juga menguji apakah pekerjaan itu benar-benar memberikan manfaat bagi warga. Pembangunan boleh mendapat apresiasi, tetapi persoalan yang belum selesai juga tidak boleh disembunyikan di balik seremoni.
Erris: Kritik Boleh, Jangan Menghakimi
Ketua SMSI Sumut, Erris J. Napitupulu, mengingatkan pengurus SMSI Kota Binjai agar menjaga soliditas organisasi dan berkontribusi terhadap kemajuan daerah.
Menurutnya, SMSI perlu mengambil bagian dalam mendorong pembangunan bersama Pemerintah Kota Binjai, dengan tetap menjalankan fungsi pers sebagai kontrol sosial.
“SMSI harus berperan dalam mendorong kemajuan dan pembangunan bersama jajaran Pemko Binjai. Boleh kritik, tapi membangun dan jangan menghakimi, karena itu bukan tugas kita. Tugas kita sebagai media adalah sosial kontrol,” jelas Erris.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya kritik yang disampaikan berdasarkan fakta, data, dan kepentingan publik. Kritik jurnalistik bukan urusan menyerang pribadi, melainkan menguji kebijakan, mengungkap masalah, serta meminta pertanggungjawaban pihak yang memiliki kewenangan.
Dalam praktiknya, kontrol sosial juga membutuhkan keberanian untuk mengajukan pertanyaan yang tidak selalu nyaman didengar. Sebab, jika semua hal hanya dipuji, masyarakat bisa kehilangan informasi penting mengenai persoalan yang sesungguhnya terjadi.
Erris turut menyinggung sejarah berdirinya SMSI pada 2017 yang didirikan oleh tokoh-tokoh PWI di Jakarta, salah satunya Firdaus yang kini menjabat Ketua Umum SMSI.
Ia menyebut SMSI sebagai anak kandung PWI yang tumbuh dan berkembang seiring perjalanan organisasi pers nasional.
Karena itu, soliditas organisasi dan peningkatan kualitas perusahaan media dinilai penting agar SMSI semakin berperan dalam kehidupan pers dan pembangunan daerah.
Siswanto Kembali Pimpin SMSI Binjai
Ketua SMSI Kota Binjai terpilih, Siswanto Ihsan, SE, menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Binjai yang telah mendukung kegiatan tersebut.
Ia secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Ketua Panitia Pelantikan, Linda Herdiana Br Sitompul, yang akrab disapa Bunda Linda, atas dukungan dalam menyukseskan acara.
Memasuki periode kedua, Siswanto menghadapi tantangan yang tidak ringan. Industri media siber berkembang cepat, persaingan semakin ketat, sementara tuntutan terhadap kualitas jurnalistik dan keberlanjutan perusahaan media terus meningkat.
Profesionalisme perusahaan pers, independensi pemberitaan, peningkatan kualitas jurnalistik, serta perang melawan hoaks dan disinformasi menjadi pekerjaan yang perlu dijawab melalui program nyata.
SMSI, dengan demikian, tidak cukup hanya menjadi tempat berkumpulnya pemilik perusahaan media. Organisasi ini juga dituntut membantu anggotanya berkembang secara profesional, menjaga integritas, dan menghasilkan informasi yang akurat, berimbang, serta bermanfaat bagi masyarakat.
Di tengah persaingan mengejar jumlah pembaca dan kecepatan publikasi, kepercayaan publik tetap menjadi modal utama. Sebab, berita bisa viral dalam sehari, tetapi reputasi media dibangun melalui konsistensi dan tanggung jawab dalam waktu panjang.
Dari Olahraga hingga Pendidikan Keagamaan
Dalam sambutannya, Siswanto juga memaparkan sejumlah program yang telah dijalankan SMSI Binjai pada periode sebelumnya.
Di bidang pembinaan olahraga, SMSI Binjai berkolaborasi dengan SMSI Sumut dan SMSI Pusat melalui keikutsertaan dalam berbagai kompetisi, antara lain sepak bola, voli, futsal, tinju amatir dan nasional, hingga mixed martial arts (MMA).
Tim sepak bola SMSI Binjai bersama SMSI Sumut dan SMSI Pusat juga baru-baru ini mengikuti Turnamen Presiden Cup 2026 di Yogyakarta.
Selain olahraga, pada periode 2021–2026 SMSI Binjai turut membentuk Lembaga Pendidikan (Lemdik) TPQ Al Ihsan di wilayah Binjai–Langkat yang disebut masih berjalan hingga sekarang.
Program tersebut menunjukkan bahwa kegiatan organisasi tidak hanya berkutat pada pemberitaan dan pengelolaan perusahaan media. Ada pula ruang untuk berkontribusi melalui pembinaan olahraga dan pendidikan keagamaan.
Ke depan, tantangannya adalah memastikan program-program tersebut tetap berkelanjutan, memiliki manfaat yang terukur, dan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
Sebab, keberhasilan organisasi bukan semata-mata dihitung dari banyaknya kegiatan yang terlaksana, melainkan juga dari dampak yang ditinggalkan setelah acara selesai.
Pengurus Baru, Tanggung Jawab Baru
Bersama Ketua Siswanto Ihsan, kepengurusan SMSI Kota Binjai periode 2026–2029 diisi Raihan Hasanain sebagai bendahara dan Muhamad Irsan Sikumbang sebagai sekretaris. Zainal Fahri Harahap, SE, menjabat wakil sekretaris, sedangkan Zainal Abidin Nasution, SH, dipercaya sebagai wakil ketua.
Pada bidang organisasi, Misno menangani bidang pendidikan, Reza Fadli Ibrahim Lubis, SH, mengemban bidang organisasi, dan Muhammad Afandi bertugas di bidang hubungan antarlembaga. Sementara itu, Wardika Ariandi dan Novi Dahlia mengisi bidang hubungan masyarakat.
Jajaran penasihat terdiri atas Linda Herdiana Br Sitompul, Aulia, Ferdy Yupa, dan Sures. Adapun Andro Oki, SH, MH, serta Dedi Susanto, SH, MH, dipercaya sebagai penasihat hukum.
Sejumlah tamu turut menghadiri pelantikan tersebut, di antaranya Penasihat SMSI Sumut Ronny Purba, Wakil Sekretaris SMSI Sumut Ayu Kesuma Ningtyas, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Drs. Ruslianto, Ketua PWI Binjai Arma Delisa Budi, serta perwakilan BNNK Binjai, Suryawan, selaku Kepala Bagian Umum.
Hadir pula perwakilan Kodim 0203/Langkat, Polres Binjai, Subdenpom I/5-2 Binjai, Brimob Polda Sumatera Utara, organisasi kemasyarakatan, jurnalis, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda.
Pelantikan ini menjadi awal bagi kepengurusan SMSI Binjai untuk melanjutkan program sekaligus menjawab tantangan industri media yang terus berubah.
Pesan yang mengemuka pun cukup jelas: pemerintah membutuhkan pers yang profesional, masyarakat membutuhkan informasi yang benar, dan pers membutuhkan ruang untuk tetap independen.
Jika ketiganya berjalan beriringan, kemitraan antara pemerintah dan media dapat menjadi kekuatan bagi pembangunan. Namun, jika kritik dianggap gangguan dan kemitraan dimaknai sebagai kewajiban untuk selalu sependapat, fungsi kontrol sosial berisiko kehilangan maknanya.
Pada akhirnya, pers yang baik bukan pers yang selalu memuji pemerintah, melainkan pers yang menyampaikan fakta secara bertanggung jawab—termasuk ketika fakta itu menjadi bahan evaluasi bagi pemegang kekuasaan. Sebab, pembangunan kota bukan hanya tentang apa yang terlihat di panggung pelantikan, tetapi juga tentang apa yang benar-benar dirasakan masyarakat setelah lampu seremoni dipadamkan.(***)
