Tunda Lelang dan Geser Anggaran Infrastruktur
Matabangsa-Medan: DPRD Sumut mendukung sepenuhnya dan mendorong Gubsu Edy Rahmayadi mengalokasikan anggaran sebesar-besarnya untuk menanggulangi penyebaran pandemi virus corona atau covid 19 di Sumatera Utara.
Dukungan tersebut dinyatakan Ketua DPRD S rapat unsur pimpinan dewan umut Drs Baskami Ginting dan Wakil Ketua DPRD Sumut H Harun Mustafa Nasution, HA Yasyir Ridho Loebis, Rahmansyah Sibarani dan H Salman Alfarisi kepada wartawan, Jumat (10/4/2020) usai hasil rapat unsur pimpinan dewan, Kamis (9/4/2020) di gedung wakil rakyat Jalan Imam Bonjol Medan.
Harun Mustafa dan Yasyir Ridho Loebis menyatakan, DPRD Sumut mendorong Gubsu segera mengalokasikan anggaran penanggulangan covid 19 sebesar-besarnya, karena kondisi Indonesia memasuki masa kedaruratan kesehatan masyarakat dan PSBB (Pembataasan Sosial Berskala Besar) diakibatkan penyebaran covid 19, tentu Pemerintah provinsi Sumatera Utara membutuhkan anggaran cukup besar.
Menurur Harun Mustafa (politisi Gerindra), realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dapat dibenarkan dan DPRD Sumut mendukung langkah Pemprovsu merealokasikan anggaran OPD-OPD untuk kepentingan penanggulangan pandemi Covid-19, sesuai kewenangan pemerintah yang diberikan.
Karena, lanjut Baskami dari PDI Perjuangan dan Salman Alfarisi dari PKS, saat ini dan kedepannya, percepatan penanggulangan wabah covid-19 di Sumut butuh anggaran besar tidak hanya untuk pengadaan peralatan dan infrastruktur medis, tapi juga untuk semua sektor yang terdampak dari covid 19, baik sektor ekonomi maupun sosial masyarakat.
“Berapa banyak rakyat yang terdampak covid 19, hilang penghasilan akibat kebijakan pemerintah tidak keluar rumah sebagai upaya melawan covid 19. Pemerintah harus segera mengambil kebijakan mengantisipasi kemungkinan hal-hal terburuk terjadi ,” ujar Salman.
Karena itu, tambah Rahmansyah Sibarani, DPRD Sumut mendesak Gubsu melakukan langkah penyelamatan sosial msyarakat terdampak covid dengan menggeser anggaran semua infrastruktur. “Seluruh anggaran yang nomenklaturnya tidak mendesak agar ditunda lelangnya untuk sementara waktu. Bila perlu pos infrastruktur yang tidak penting agar dialihkan untuk percepatan penangulangan covid 19,” anjur Rahmansyah.
Jika dilakukan pergeseran anggaran OPD, tambah Yasyir Ridho (politisi Partai Golkar), konsekuensinya tentu program pembangunan Sumatera Utara akan tertunda. “Kita harus siap menunda pembangunan, demi keselamatan dan kesehatan masyarakat Sumatera Utara,” ujarnya.
Menurur politisi NasDem ini, realokasi anggaran juga bisa dimanfaatkan pada program-program penguatan daya beli masyarakat yang terdampak wabah Covid-19. Terutama bagi yang kehilangan pendapatan akibat kebijakan social distancing, serta pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang terlibat selama pandemi virus corona.
“Jika anggaran itu masih tidak cukup, DPRD Sumut siap nomenklatur anggaran kunker (kunjungan kerja) dewan dikurangi,” ujar Rahmansyah seraya minta Gubsu menyampailan rincian penggunaan anggaran yang sudah disediakan agar dapat diketahui berapa yang dibutuhkan dan peruntukan anggaran tersebut.
Baskami maupun Rahmansyah mewanti-wanti, agar anggaran yang akan dialokasikan benar-benar digunakan sesuai kebutuhan tepat guna dan tepqt sasaran, tidak jadi temuan. “Jangan ada yang mencoba memanfaatkan kesempatan dalam situasi pandemi covid. KPK jauh-jauh hari sudah mengingatkan agar tidak menyelewengkan anggaraan penanganan covid,” kata Baskami.(dave)
