matabangsa.com – Medan: Di kota yang semakin gemar menjual “gaya hidup vertikal”, sekelompok warga Apartemen Podomoro City Deli Medan tampaknya mulai sadar: tinggal di lantai tinggi tidak selalu berarti masalah ikut terangkat. Kamis, 9 April 2026, belasan penghuni berencana turun ke bawah—secara harfiah—untuk demo di sekitar gedung PT Sinar Menara Deli Medan. Sebuah langkah yang mungkin lebih membumi daripada janji-janji awal saat brosur pertama dibagikan.
Aksi ini disebut damai. Damai seperti penghuni yang sabar menunggu sertifikat yang tak kunjung datang. Damai seperti dinding yang retaknya perlahan, tapi pasti. Dan damai seperti kenaikan IPL yang datang tanpa banyak tanya, seolah-olah transparansi adalah fitur tambahan, bukan kewajiban.
Masalah utama yang dibawa warga sebenarnya klasik dalam dunia properti: Akta Jual Beli (AJB) dan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS). Dua dokumen yang dalam teori adalah bukti kepemilikan, tapi dalam praktik kadang terasa seperti mitos urban—sering dibicarakan, jarang terlihat.
Warga juga menyinggung soal BPHTB, pajak yang sudah dibayar tapi manfaatnya masih terasa seperti “pending”. Dalam dunia properti, mungkin ini yang disebut investasi jangka panjang: bayar sekarang, kepastian nanti—kalau sempat.
Koordinator aksi, Paulus, menyampaikan tuntutan dengan nada yang terdengar tegas, meski kemungkinan sudah bercampur lelah. Selain urusan dokumen, ada juga soal Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL) yang naik sepihak. Di sini, konsep “lingkungan” tampaknya cukup fleksibel—bisa berarti fasilitas bersama, atau sekadar suasana hati pengelola.
Yang menarik, warga juga menuntut pembentukan PPPSRS—semacam DPR-nya penghuni apartemen. Bedanya, yang ini diharapkan benar-benar mewakili rakyat, bukan sekadar formalitas yang hadir saat dibutuhkan tanda tangan.
Namun drama tak berhenti di administrasi dan angka. Ada juga cerita dari dinding apartemen yang retak diagonal. Retak yang mungkin ingin menyampaikan sesuatu: bahwa bahkan beton pun punya batas kesabaran. Bagi penghuni, ini bukan sekadar estetika industrial, tapi soal keselamatan yang terlalu serius untuk dijadikan motif desain.
Ironisnya, semua ini terjadi di sebuah kawasan yang menjual kemewahan. Di mana brosur penuh dengan janji tentang kenyamanan, keamanan, dan masa depan cerah. Tapi di lapangan, warga justru sibuk mengurus hal-hal mendasar yang seharusnya sudah selesai sejak kunci pertama diserahkan.
Jumlah peserta aksi memang hanya sekitar 15 orang. Tidak besar. Tapi dalam konteks ini, mungkin bukan soal jumlah, melainkan simbol. Bahwa bahkan di gedung tinggi dengan akses kartu dan lift canggih, suara warga tetap harus turun ke jalan agar didengar.
Warga berharap aksi ini membuka pintu dialog. Sebuah harapan yang terdengar sederhana, tapi dalam dunia properti kadang lebih sulit dicapai daripada rooftop infinity pool.
Pada akhirnya, kisah ini mengingatkan kita: membeli hunian bukan cuma soal lokasi, desain, atau view kota di malam hari. Tapi juga soal kepastian hukum, transparansi, dan dinding yang tidak tiba-tiba “berpendapat” sendiri.
Karena kalau semua sudah retak—dari tembok sampai kepercayaan—yang tersisa hanyalah satu pilihan: turun tangan. Atau dalam kasus ini, turun ke jalan.(***)
