Data Pemko Makin Canggih, Warga Masih Bertanya “Ini Sudah Masuk Sistem Belum?”
Pemerintah Kota Medan kembali menunjukkan keseriusannya membangun pemerintahan berbasis data. Lewat Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap menegaskan komitmen agar setiap kebijakan lahir dari data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tentu ini kabar baik. Sebab di era digital, keputusan memang seharusnya tidak lagi berdasarkan firasat atau “katanya”, melainkan berdasarkan angka.
Apalagi Kota Medan sukses menaikkan Indeks Pembangunan Statistik dari kategori “cukup” menjadi “baik”, bahkan disebut sebagai yang tertinggi di Sumatera Utara. Prestasi yang patut diapresiasi.
Namun, masyarakat punya kebiasaan sederhana. Mereka jarang bertanya berapa nilai Indeks Pembangunan Statistik. Yang mereka tanyakan justru lebih membumi.
“Laporan saya sudah diproses belum?”
“Kenapa masih harus bawa fotokopi lagi?”
“Kalau datanya sudah terintegrasi, kenapa saya masih diminta mengisi formulir yang sama di kantor yang berbeda?”
Di atas kertas, data memang sudah semakin pintar. Di lapangan, warga kadang masih merasa dirinya yang harus menjadi kurir data antarinstansi.
Pemko berbicara tentang Data Driven Leadership. Warga berharap jangan sampai berubah menjadi Data Driven Waiting, di mana semua serba menunggu karena “datanya belum masuk sistem.”
Lucunya, hampir semua instansi sekarang mengaku berbasis data. Tapi ketika ada persoalan muncul, kalimat yang paling sering terdengar justru, “Kami sedang melakukan pendataan.”
Kalau ada jalan rusak, didata.
Kalau ada banjir, didata.
Kalau ada lampu jalan mati, didata.
Kalau ada keluhan warga, juga didata.
Kadang masyarakat mulai bertanya, kapan data itu naik pangkat menjadi tindakan?
Sebab data tanpa eksekusi ibarat GPS yang tahu tujuan, tetapi mobilnya tidak pernah dinyalakan.
Memang benar, pembangunan modern membutuhkan statistik yang akurat. Tanpa data, kebijakan bisa meleset. Namun tanpa tindak lanjut, data hanya akan menjadi angka-angka yang rapi di dalam presentasi.
Target menjadi smart city tentu layak didukung. Hanya saja, ukuran kota cerdas bukan semata-mata banyaknya dashboard digital, grafik berwarna, atau indeks yang terus naik.
Ukuran paling sederhana justru ketika warga mulai merasakan pelayanan yang lebih cepat, birokrasi yang lebih sederhana, dan keluhan yang tidak lagi berputar-putar di meja administrasi.
Karena pada akhirnya, masyarakat tidak hidup di dalam grafik atau tabel statistik.
Mereka hidup di jalan yang harus mulus, di lingkungan yang harus aman, dan di pelayanan publik yang harus benar-benar memudahkan.
Kalau semua itu sudah terwujud, barulah warga percaya bahwa data bukan sekadar dikumpulkan, tetapi benar-benar dipakai untuk bekerja. Itulah statistik yang paling mudah dibaca masyarakat.(***)
