Gedung Baru Saja Tak Bisa Mengobati Penyakit Lama
Kalau rumah sakit diibaratkan manusia, maka RSUD Dr. Pirngadi Medan tampaknya sedang menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Bukan hanya tensi gedungnya yang dicek, tetapi juga “tekanan darah” tata kelolanya.
Saat Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendampingi Wakil Menteri Kesehatan meninjau rumah sakit tersebut, ada satu kalimat yang justru paling menarik perhatian. Bukan soal CT Scan baru, bukan juga Cath Lab yang canggih, melainkan pengakuan bahwa revitalisasi harus dibarengi pembenahan sistem dan manajemen.
Artinya sederhana. Secanggih apa pun bangunan berdiri, kalau cara kerjanya masih seperti mencari berkas di laci tahun 1998, pasien tetap akan merasa sedang berobat ke masa lalu.
Sudah menjadi rahasia umum, keluhan masyarakat terhadap rumah sakit pemerintah sering kali bukan semata soal dokter atau alat medis. Yang lebih sering membuat tekanan darah naik justru antrean yang tak jelas ujungnya, administrasi yang berlapis-lapis, koordinasi antarbagian yang kadang seperti sedang bermain petak umpet, hingga pelayanan yang terasa berbeda tergantung meja mana yang didatangi.
Karena itu, pernyataan Rico Waas layak diapresiasi. Revitalisasi memang seharusnya tidak berhenti pada mengecat dinding, mengganti keramik, atau menambah lantai gedung. Yang jauh lebih penting adalah memperbaiki “mesin” di balik pelayanan. Rumah sakit bukan showroom bangunan megah, melainkan tempat orang berharap sembuh.
Peralatan modern seperti CT Scan dan Cath Lab tentu menjadi kabar baik. Namun, alat secanggih apa pun tidak akan maksimal bila proses pelayanan masih lambat, keputusan berbelit, atau manajemen belum mampu mengelola sumber daya secara profesional. Teknologi tidak bisa bekerja sendirian tanpa sistem yang sehat.
Kunjungan Wakil Menteri Kesehatan yang menyoroti kesiapan penanganan tuberkulosis juga menjadi pengingat bahwa tantangan pelayanan kesehatan tidak pernah berhenti pada urusan infrastruktur. Indonesia masih menghadapi beban besar kasus TB. Maka yang dibutuhkan bukan hanya ruang perawatan yang nyaman, tetapi juga organisasi rumah sakit yang lincah, responsif, dan mampu memberikan pelayanan tanpa membuat pasien merasa ikut “dirawat” oleh birokrasi.
Masyarakat tentu berharap koordinasi lanjutan dengan Kementerian Kesehatan benar-benar menghasilkan perubahan yang bisa dirasakan, bukan sekadar menambah tumpukan dokumen supervisi. Sebab, laporan bisa selesai dalam hitungan hari, tetapi kepercayaan publik hanya tumbuh ketika pelayanan benar-benar berubah.
Pada akhirnya, rumah sakit yang baik bukan diukur dari seberapa megah gedungnya saat diresmikan, melainkan seberapa cepat pasien dilayani, seberapa ramah petugas menyambut, dan seberapa profesional tata kelolanya bekerja setiap hari. Sebab, penyakit bisa datang kapan saja. Yang jangan sampai ikut sakit adalah sistem pelayanan kesehatannya.
