Jemput Bola TB Jangan Berhenti Saat Menteri Pulang
Pemko Medan kini mengusung strategi “jemput bola” untuk memburu penyebaran tuberkulosis (TB). Bukan lagi menunggu pasien datang ke puskesmas atau rumah sakit, tetapi petugas yang akan aktif melakukan tracing hingga ke lingkungan tempat tinggal warga.
Di atas kertas, langkah ini memang terdengar seperti pelayanan publik yang selama ini dinanti. Pemerintah mendatangi masyarakat, bukan masyarakat yang dibuat berputar-putar mencari pemerintah.
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa penanganan TB tidak bisa lagi dilakukan secara pasif. Kontak erat penderita harus dilacak, diperiksa, dan diberikan edukasi agar rantai penularan dapat diputus. Bahkan, Pemko Medan siap bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan melakukan tracing di 661 titik.
Tentu ini kabar baik. Sebab penyakit menular memang tidak bisa ditangani hanya dari balik meja rapat.
Namun masyarakat Medan tentu berharap semangat “jemput bola” ini tidak hanya muncul ketika ada kunjungan Wakil Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Dalam Negeri. Jangan sampai setelah rombongan pejabat pusat kembali ke Jakarta, yang tersisa hanya spanduk sosialisasi, sementara petugas di lapangan kembali sibuk dengan rutinitas administrasi.
Selama ini, banyak warga lebih mengenal istilah “disuruh kembali besok” dibanding “kami yang akan datang membantu.” Padahal semangat pelayanan publik seharusnya memang begitu: pemerintah yang aktif mencari persoalan, bukan menunggu keluhan viral lebih dulu.
Program tracing sebenarnya juga menjadi cermin kualitas pelayanan Pemko Medan secara keseluruhan. Kalau petugas mampu mendatangi rumah-rumah warga untuk mencari kasus TB, mengapa pola pelayanan proaktif seperti ini tidak diterapkan juga pada berbagai layanan publik lainnya?
Pernyataan Wamenkes bahwa tracing lebih efektif daripada sekadar screening menjadi pesan penting. Pemerintah harus hadir lebih dekat dengan masyarakat. Karena penyakit tidak mengenal hari libur, tidak peduli jam kantor, dan tidak menunggu birokrasi selesai menyusun laporan.
Rencana pembangunan dan renovasi rumah sakit, termasuk RSUD Dr. Pirngadi, juga patut diapresiasi. Tetapi pengalaman selama ini mengajarkan bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh gedung yang megah. Warga lebih membutuhkan sistem yang cepat, petugas yang responsif, serta pelayanan yang membuat orang sakit merasa dilayani, bukan justru diuji kesabarannya.
Pada akhirnya, keberhasilan program TB bukan diukur dari berapa banyak titik tracing yang diumumkan dalam konferensi pers. Ukurannya jauh lebih sederhana: apakah warga benar-benar didatangi, diperiksa, mendapat pengobatan tepat waktu, dan tidak lagi takut mengakses layanan kesehatan.
Kalau Pemko Medan benar-benar ingin membiasakan budaya “jemput bola”, jangan hanya penyakit TB yang dicari. Keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik juga layak didatangi lebih dulu sebelum terlanjur menyebar lebih cepat daripada virus yang sedang diperangi.(***)
