Rico Waas: Berantas Narkoba Jangan Cuma Kejar Pelaku, Perkuat Juga Ekonomi Masyarakat
MEDAN – Memerangi narkoba dan kriminalitas tak bisa hanya mengandalkan razia, penangkapan, atau memenuhi ruang tahanan. Menurut Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, akar persoalan sosial jauh lebih kompleks sehingga penyelesaiannya harus menyentuh kehidupan masyarakat, terutama dari sisi ekonomi dan ketahanan keluarga.
Pesan itu disampaikan melalui Staf Ahli Wali Kota Medan, Adlan, saat menghadiri Seminar Hasil Kajian Masalah Sosial Masyarakat di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU), Rabu (29/7).
Dalam sambutan yang dibacakan Adlan, Rico Waas menegaskan bahwa persoalan narkoba, kriminalitas, kesehatan sosial, hingga kemiskinan saling berkaitan. Karena itu, penanganannya tidak bisa dilakukan secara terpisah.
“Kalau kita hanya menyelesaikan satu bagian saja tanpa memperkuat bagian yang lain, hasilnya tidak akan maksimal,” ujarnya.
Menurut Rico, menciptakan rasa aman bukan semata-mata urusan aparat penegak hukum. Keamanan juga lahir ketika masyarakat memiliki pekerjaan, penghasilan yang layak, dan harapan untuk memperbaiki masa depan.
Sebab, perut yang kosong sering kali lebih mudah dipengaruhi daripada pikiran yang tenang. Maka, memberantas kejahatan tidak cukup hanya dengan membangun lebih banyak pos keamanan, tetapi juga menghadirkan lebih banyak peluang ekonomi.
Rico menyebut tingkat kemiskinan Kota Medan pada 2025 berada di angka 7,25 persen. Angka itu, menurutnya, menjadi salah satu indikator yang harus mendapat perhatian serius apabila ingin menekan berbagai persoalan sosial secara berkelanjutan.
Selain penguatan ekonomi, ia juga menekankan pentingnya melindungi generasi muda dari bahaya narkoba. Upaya itu harus dimulai dari lingkungan terdekat, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, rumah ibadah hingga ruang-ruang publik.
Pemko Medan, lanjutnya, siap memperkuat kolaborasi bersama Badan Narkotika Nasional (BNN), kepolisian, dunia pendidikan, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat agar pencegahan tidak berhenti sebatas slogan.
Kajian yang dipaparkan dalam seminar tersebut merupakan hasil kerja sama BRIDA Kota Medan bersama FISIP USU yang dilakukan di Kecamatan Medan Helvetia, Medan Sunggal, Medan Tembung, Medan Johor, dan Medan Area.
Tim peneliti yang diketuai Dr. Fernanda Putra Adela bersama Dr. Arief Marizki Purba dan Eka Prahadian Abdurahman menemukan bahwa lima kecamatan tersebut masuk kategori Bahaya untuk indikator narkoba, kesehatan sosial, dan kemiskinan, sementara aspek kriminalitas berada pada kategori Waspada.
Medan Johor menjadi wilayah dengan tingkat kerentanan tertinggi. Sebanyak 57,5 persen responden berada dalam kategori risiko tinggi. Penelitian juga menunjukkan sabu-sabu masih menjadi jenis narkoba yang paling banyak dikenal masyarakat, sedangkan pengaruh teman sebaya menjadi faktor dominan yang mendorong penyalahgunaan narkotika.
Temuan menarik lainnya menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap kriminalitas. Justru kemiskinan menjadi faktor yang paling berpengaruh secara langsung terhadap meningkatnya tindak kejahatan. Penelitian juga menemukan hubungan yang kuat antara lemahnya kesehatan sosial dengan kondisi kemiskinan masyarakat.
Hasil kajian itu mempertegas bahwa perang melawan narkoba dan kriminalitas tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan represif. Penindakan memang penting, tetapi tanpa memperbaiki akar persoalan sosial dan ekonomi, persoalan yang sama berpotensi terus berulang dengan wajah yang berbeda.
Atas dasar itu, tim peneliti merekomendasikan penanganan masalah sosial secara terpadu melalui penguatan pencegahan narkoba, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan ketahanan komunitas, serta sinergi lintas sektor.
Seminar tersebut turut menghadirkan Direktur PIMANSU Dr. Zulkarnain Nasution sebagai pembahas, dimoderatori Ira Riska Aisyah Lubis, serta dihadiri Kepala BRIDA Kota Medan Benny Iskandar, perwakilan BNN Sumatera Utara, dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan.(***)
