Bapenda UPT V dan Kecamatan Medan Maimun Satu Barisan, Karena Target PBB Tak Bisa Dicapai dengan Tepuk Tangan
Medan – Kalau mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) semudah memberi semangat saat apel pagi, mungkin urusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah selesai sebelum jam kantor dimulai. Sayangnya, target tidak naik hanya karena aba-aba “siap, gerak”. Ia butuh kerja sama yang benar-benar bergerak di lapangan.
Itulah semangat yang dibawa Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan UPT Wilayah V saat mengikuti apel gabungan bersama Pemerintah Kecamatan Medan Maimun di halaman Kantor Camat Medan Maimun, Senin (15/6/2026).
Apel dipimpin Sekretaris Camat Medan Maimun, Abdul Razak, mewakili Camat Medan Maimun, dan dihadiri Kepala UPT Wilayah V Bapenda Kota Medan, M. Rizky Akbar Harahap, beserta jajaran kecamatan, kepala lingkungan, dan pegawai Bapenda UPT Wilayah V.
Namun apel kali ini bukan sekadar memastikan barisan rapi. Ada pekerjaan yang jauh lebih penting, yakni menyamakan langkah agar penerimaan PBB di Kecamatan Medan Maimun terus meningkat.
Dalam arahannya, M. Rizky Akbar Harahap mengingatkan bahwa target penerimaan pajak daerah masih membutuhkan kerja keras semua pihak. Karena itu, ia mengajak para kepala lingkungan dan seluruh jajaran UPT Wilayah V memperkuat koordinasi dalam operasi penagihan maupun kegiatan percepatan pembayaran PBB.
Satire kecilnya begini. Kepala lingkungan mungkin hafal siapa warganya yang rajin ikut gotong royong, siapa yang paling cepat melapor kalau lampu jalan mati, bahkan siapa yang selalu bilang, “nanti ya Pak, habis gajian.” Nah, kedekatan itulah yang menjadi kekuatan dalam membangun kesadaran membayar pajak, bukan sekadar menyampaikan tagihan.
Bapenda Kota Medan memahami bahwa kepatuhan pajak tidak lahir dari rasa takut semata. Yang jauh lebih penting adalah membangun kesadaran bahwa setiap rupiah PBB yang dibayarkan akan kembali dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang dinikmati bersama.
Karena itu, sinergi antara petugas Bapenda dan perangkat kewilayahan menjadi modal penting. Ketika komunikasi berjalan baik, sosialisasi lebih mudah diterima, dan masyarakat pun semakin memahami bahwa membayar pajak bukan hanya memenuhi kewajiban, tetapi juga ikut membangun lingkungan tempat mereka tinggal.
Apel gabungan ini menjadi simbol bahwa optimalisasi PAD bukan pekerjaan satu instansi. Bapenda membawa data dan strategi, sementara kecamatan dan kepala lingkungan membawa kedekatan dengan masyarakat. Ketika keduanya berjalan seirama, target PBB bukan lagi sekadar angka di atas kertas, melainkan tujuan bersama yang lebih mudah diwujudkan.
Karena pada akhirnya, pembangunan Kota Medan tidak dimulai dari laporan keuangan, tetapi dari kesadaran masyarakat yang tumbuh, didukung pemerintah yang kompak, dan Bapenda yang terus hadir di tengah masyarakat. Sebab pajak yang dibayar tepat waktu hari ini, adalah fondasi pembangunan yang akan dinikmati bersama esok hari.(***)
