Gotong Royong 21 Kecamatan: Rico Waas Bersihkan Kota, Warga Sekalian Curhat
MEDAN — Sabtu pagi biasanya identik dengan menyapu halaman, mencuci kendaraan, atau melanjutkan tidur setelah lima hari bekerja. Tetapi di Kota Medan, Sabtu (15/8/2026), ceritanya sedikit berbeda.
Sebanyak 21 kecamatan digerakkan untuk gotong royong massal menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pemko Medan mengemas kegiatan tersebut dalam gerakan Indonesia Asri, dengan agenda utama membersihkan lingkungan sekaligus menanam pohon.
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas ikut turun langsung. Salah satu titik yang dikunjungi berada di Jalan Keramat Indah, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai.
Di lokasi tersebut, Rico bersama Anggota DPRD Medan Afif Abdillah, pimpinan perangkat daerah dan Camat Medan Denai memantau warga yang bergotong royong. Sejumlah alat berat ikut diturunkan untuk membantu pekerjaan.
Sementara itu, kecamatan lain tidak luput dari pantauan. Rico bahkan memonitor pelaksanaan gotong royong di berbagai wilayah melalui layar monitor.
“Hari ini kita kembali gotong royong dan menyapa warga. Bedanya, hari ini dilaksanakan serentak di 21 kecamatan yang dipimpin oleh para camat,” kata Rico.
Secara teori, agenda hari itu sederhana: bersihkan lingkungan, tanam pohon, selesai.
Tetapi Medan rupanya punya cara sendiri membuat sebuah gotong royong berubah menjadi forum dengar pendapat.
Begitu Wali Kota bertemu warga, daftar persoalan yang disampaikan pun bermunculan. Mulai dari banjir, drainase, sampah, lampu penerangan jalan umum, air bersih, bantuan pemerintah hingga administrasi kependudukan.
Artinya, warga ternyata tidak hanya membutuhkan sapu dan alat berat.
Mereka juga membutuhkan pemerintah yang mau mendengar.
Dan di situlah agenda “Sapa Warga” menjadi bagian penting dari kegiatan tersebut.
Rico berinteraksi langsung dengan masyarakat dan menyerap berbagai aspirasi. Bahkan sejumlah persoalan langsung mendapat respons dari Wali Kota.
Salah satu yang paling serius adalah persoalan narkoba.
Megawati Harahap, 76 tahun, pensiunan Dinas Kesehatan Kota Medan yang tinggal di Jermal 12, secara terbuka meminta pemerintah dan aparat penegak hukum mengambil tindakan terhadap dugaan peredaran narkoba di kawasan Jermal 15 Ujung.
Menurut Megawati, keresahan warga sudah berada pada tahap mengkhawatirkan. Para ibu khawatir anak-anak mereka terjerumus, sementara aksi pencurian juga disebut ikut meningkat.
Keluhan itu bahkan disambut tepuk tangan dan teriakan setuju dari warga yang hadir.
Ini bukan lagi keluhan soal selokan mampet.
Ini menyangkut rasa aman.
Rico menyebut narkoba sebagai musuh bersama yang merusak generasi muda sekaligus keluarga. Ia memastikan Pemko Medan akan terus berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI untuk mendorong penindakan secara berkelanjutan.
“Narkoba ini musuh bersama kita,” tegas Rico.
Pernyataan tersebut penting, sebab persoalan narkoba tidak selesai hanya dengan satu kali razia, satu kali penangkapan atau satu kali konferensi pers.
Kalau hari ini dibersihkan, besok muncul lagi, berarti yang harus dibersihkan bukan cuma lokasinya.
Sistemnya juga.
Di sisi lain, warga juga menyampaikan persoalan administrasi kependudukan.
Rico bahkan langsung menegaskan kepada jajaran Disdukcapil agar warga yang sudah memperoleh nomor antrean tetap dilayani.
“Kalau sudah masuk antrean ini harus dilayani. Tolong Pak Kadis, bereskan permasalahannya. Jangan membatas-batasi dan jangan membuat aturan sendiri pada anggota Bapak,” tegasnya.
Pesannya cukup jelas.
Pelayanan publik jangan dibuat seperti loket konser. Sudah dapat nomor, lalu disuruh pulang karena kuotanya habis.
Rico menjelaskan pelayanan administrasi kependudukan seperti KTP dan KK telah dikembalikan ke tingkat kecamatan untuk mencegah penumpukan warga. Ia juga menegaskan seluruh pelayanan administrasi kependudukan diberikan secara gratis dan tidak ada pembatasan.
Ini sebenarnya hal mendasar dalam pelayanan pemerintah.
Warga tidak meminta karpet merah untuk mengurus KTP.
Mereka hanya ingin ketika sudah datang, mengambil nomor antrean dan memenuhi persyaratan, urusannya benar-benar diproses.
Karena itu, Sapa Warga tidak boleh berhenti menjadi kegiatan ketika wali kota datang, warga berkumpul dan kamera ikut hadir.
Rico sendiri menyebut fungsi Sapa Warga adalah menyerap langsung aspirasi masyarakat hingga tingkat kelurahan dan kecamatan. Ia meminta camat dan lurah terus mendengar serta bergerak cepat merespons persoalan warga.
Pesan tersebut sekaligus menjadi pekerjaan rumah bagi birokrasi di bawahnya.
Sebab wali kota boleh rajin turun ke lapangan, tetapi kalau setelah wali kota pergi masalah kembali masuk laci, maka Sapa Warga hanya akan menjadi agenda rutin yang bagus untuk dokumentasi.
Gotong royong seharusnya bukan sekadar membersihkan sampah.
Ia juga menjadi momentum membersihkan jarak antara pemerintah dan masyarakat.
Drainase dibersihkan agar air tidak menggenang.
Lingkungan dibersihkan agar warga lebih nyaman.
Pohon ditanam agar kota lebih hijau.
Dan aspirasi diserap agar persoalan warga tidak menggenang terlalu lama di meja birokrasi.
Menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Rico mengajak masyarakat mengibarkan Merah Putih dan menjaga kebersamaan demi kemajuan ekonomi serta pembangunan Kota Medan.
Ajakan itu sederhana.
Tetapi kemerdekaan di tingkat kota memang sering kali terasa bukan dalam pidato besar, melainkan ketika warga bisa hidup aman, mendapat pelayanan tanpa dipersulit, berjalan di lingkungan yang bersih, tidak dihantui banjir dan tidak takut anak-anaknya terjerumus narkoba.
Jadi, setelah bendera dikibarkan dan gotong royong selesai, pekerjaan Pemko Medan sebenarnya baru dimulai.
Sapu boleh disimpan kembali. Cangkul boleh diletakkan. Alat berat boleh pulang. Tetapi keluhan warga jangan ikut diparkir.
Karena kota yang bersih memang enak dipandang.
Namun kota yang pemerintahnya mau mendengar, bergerak dan menindaklanjuti persoalan warganya, jauh lebih enak untuk ditinggali.(***)
