Sapa Warga Medan Deli: KTP Kelar Hitungan Menit, Gang Cipto Tak Lagi Disuruh Sabar
MEDAN — Warga Medan Deli datang membawa daftar keluhan. Ada soal banjir, jalan rusak, drainase, bantuan sosial sampai urusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sudah rusak. Namun, kali ini sebagian keluhan tidak pulang sebagai notulen rapat belaka.
Dalam kegiatan Sapa Warga Kecamatan Medan Deli di kawasan pergudangan Jalan Kayu Putih, Sabtu (19/9/2026), Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mencoba menjawab langsung persoalan yang disampaikan warga.
Bahkan, satu urusan administrasi kependudukan selesai di tempat. KTP milik warga yang rusak dicetak ulang dan diserahkan langsung oleh wali kota.
Artinya sederhana: kalau bisa selesai dalam hitungan menit, untuk apa warga harus dibuat bolak-balik sampai hafal wajah petugas kelurahan?
Momen itu terjadi ketika Yusrizal, warga Lingkungan 19, Tanjung Mulia Hilir, maju menyampaikan keluhan. Selain mengeluhkan banjir, ia juga mengaku KTP miliknya rusak parah akibat sempat terendam genangan.
“KTP saya ini rusak, Pak. Saya berharap KTP saya bisa diperbaiki,” kata Yusrizal.
Keluhan tersebut langsung direspons. Rico meminta jajaran Pemerintah Kota Medan memastikan pelayanan administrasi tidak berbelit-belit.
“Saya minta komitmennya, pengurusan surat-surat tidak boleh berbelit-belit. Jika masuk pagi, siang harus sudah selesai. Tidak boleh ada berkas yang menginap,” tegas Rico.
Rico hadir didampingi Pj Sekda Erfin Fahrurrazi, sejumlah pimpinan perangkat daerah Pemko Medan serta Camat Medan Deli Muhammad Aidiel Putra Pratama.
Tak lama kemudian, sembari melanjutkan dialog dengan warga, Rico menyerahkan KTP baru milik Yusrizal.
“Ini saya berikan KTP bapak, sudah selesai dicetak baru,” ujar Rico.
Yusrizal pun menyambutnya dengan gembira.
“Alhamdulillah, senang. Bisa langsung siap, enggak sampai 10 menit. Berapa menit saja sudah siap,” katanya.
KTP yang sebelumnya rusak akibat banjir itu memang bukan persoalan besar dalam ukuran pembangunan kota. Tetapi bagi pemiliknya, dokumen tersebut jelas penting. Setidaknya, satu urusan warga hari itu tidak perlu masuk daftar pekerjaan rumah berikutnya.
Banjir, Drainase dan Surat yang Jangan Menginap
Selain KTP, persoalan banjir menjadi keluhan yang cukup dominan.
Yusrizal meminta pembenahan drainase dan gorong-gorong di wilayahnya dilakukan agar genangan tidak terus mengganggu aktivitas warga.
Ia juga menyoroti pelayanan administrasi di tingkat kelurahan dan kecamatan, terutama pengurusan dokumen seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
“Kami ini kan kerja tiap hari, Pak. Kalau bisa urus surat tidak perlu nunggu lama atau disuruh datang lagi siang atau sore. Pengennya begitu dimasukkan, dalam 10-20 menit langsung ditandatangani,” ujarnya.
Keluhan semacam ini sebenarnya terdengar sederhana. Tetapi justru dari urusan sederhana itulah kualitas pelayanan publik sering diuji. Warga tidak selalu meminta gedung megah atau slogan baru. Kadang mereka hanya ingin surat selesai tanpa harus mengambil cuti kerja.
Rico pun meminta jajaran kecamatan dan kelurahan mempercepat pelayanan.
Gang Cipto: Setelah Lama Bergelombang, Tahun Ini Diperbaiki
Persoalan lain yang mencuri perhatian adalah kondisi Jalan Gang Cipto.
Wardias, warga Lingkungan 9 Tanjung Mulia, menyampaikan bahwa jalan di kawasan tersebut sudah lama rusak, bergelombang dan kerap tergenang ketika hujan turun.
Menurut Wardias, persoalan itu sudah berulang kali disampaikan. Bahkan, Wakil Wali Kota Medan disebut telah turun langsung melihat kondisi jalan tersebut.
“Jalan kami paling menyedihkan, Pak. Belum pernah diaspal, bergelombang, dan banjir. Kemarin Wakil Wali Kota sudah datang dan cek langsung, tapi sampai sekarang belum ada pengaspalan. Tolonglah Pak, ditangani serius,” kata Wardias.
Kali ini jawabannya cukup tegas.
Rico memastikan pengaspalan Jalan Cipto 1 hingga Jalan Cipto Raya akan dikerjakan tahun ini.
“Pengaspalan Jalan Cipto 1 hingga Jalan Cipto Raya kita kerjakan tahun ini. Langsung dikerjakan, tidak lama-lama lagi,” tegas Rico.
Pernyataan itu mendapat respons positif warga.
Namun, warga tentu tidak membutuhkan janji yang semakin panjang. Mereka membutuhkan jalan yang benar-benar berubah dari bergelombang menjadi layak dilalui. Sebab, lubang jalan tidak mengenal musim kampanye, musim hujan, apalagi musim kunjungan pejabat.
Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Medan Khairul Azmi kemudian menjelaskan tahapan pekerjaan.
Menurutnya, penanganan kawasan Gang Cipto, Kelurahan Tanjung Mulia, menjadi salah satu prioritas pekerjaan tahun ini.
Pekerjaan mencakup Gang Cipto Raya, Gang Cipto 1 dan Gang Cipto 3. Pelaksanaan dilakukan bertahap, dimulai dari Cipto 1 dan Cipto 3 sebelum dilanjutkan ke Cipto Raya.
“Untuk pelaksanaan pekerjaan tahun ini meliputi kawasan Gang Cipto Raya, Gang Cipto 1, dan Gang Cipto 3. Pelaksanaannya dilakukan secara berproses, dimulai dari Cipto 1 dan Cipto 3 terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan ke Cipto Raya,” ujar Khairul.
Selain jalan, persoalan drainase juga akan ditangani. Pengerjaan drainase di kawasan permukiman warga dijadwalkan mulai awal bulan depan.
Jangan Sampai Drainase Hanya Dipetakan
Keluhan soal banjir juga disampaikan warga Tanjung Mulia Hilir dan Kota Bangun.
Yenny, warga Lingkungan 17 Tanjung Mulia Hilir, menyebut jalan di kawasan tempat tinggalnya sudah lama rusak. Kondisinya semakin berat karena genangan banjir. Ia juga mengeluhkan kualitas air bersih yang disebut berwarna kuning dan berkarat.
Menjawab persoalan tersebut, Rico meminta Dinas SDABMBK memetakan kembali titik-titik yang menjadi sumber genangan di Medan Deli.
Pemetaan itu mencakup kebutuhan pembangunan drainase baru, penggunaan u-ditch hingga kemungkinan normalisasi kawasan di bawah jalan tol.
“Kita cek dan petakan pembangunan drainase baru, termasuk penggunaan u-ditch. Kalau perlu, normalisasi di area bawah tol juga dilakukan agar aliran air lancar dan tidak menimbulkan genangan seperti kolam,” jelas Rico.
Kalimat “tidak menimbulkan genangan seperti kolam” mungkin terdengar ringan. Bagi warga yang setiap hujan harus memindahkan barang dari lantai rumah, tentu persoalannya jauh dari ringan.
Karena itu, ukuran keberhasilannya nanti bukan pada seberapa lengkap titik banjir dipetakan, melainkan seberapa banyak genangan yang benar-benar hilang.
Bansos dan UMKM Juga Masuk Daftar
Persoalan warga Medan Deli tidak hanya soal infrastruktur.
Irma, warga Lingkungan 28 Tanjung Mulia, mempertanyakan pendataan penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Ia menilai masih ada warga yang membutuhkan bantuan tetapi belum masuk dalam data penerima.
Keluhan serupa disampaikan Yuni, warga Mabar. Ia mengadukan kondisi seorang janda lanjut usia yang tidak lagi menerima bantuan PKH meski masih memiliki tanggungan biaya pendidikan anak.
Rico menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial, termasuk PKH Medan Makmur, memiliki mekanisme pendataan dan verifikasi. Ia memastikan keluhan tersebut akan ditindaklanjuti melalui Dinas Sosial.
Keluhan lain datang dari seorang ibu pelaku UMKM yang menjalankan usaha pembuatan jilbab. Kondisi ekonominya ikut terdampak setelah suaminya tidak lagi bekerja.
Rico meminta Dinas Sosial dan Dinas Koperasi melakukan pendataan serta melihat kemungkinan bantuan permodalan dan pendampingan usaha.
Di titik ini, Sapa Warga bukan sekadar forum menyampaikan keluhan. Setidaknya dari kegiatan di Medan Deli, pemerintah mencoba membawa sebagian persoalan keluar dari forum dan masuk ke meja kerja perangkat daerah.
Tantangannya tinggal satu: memastikan jawaban di depan warga tidak berhenti sebagai kalimat yang terdengar meyakinkan.
Sebab warga Medan Deli sudah cukup lama akrab dengan tiga kata dalam pelayanan publik: akan dicek, akan diproses, dan akan ditindaklanjuti.
Yang mereka tunggu sekarang adalah kata keempat: selesai.
Dan untuk Yusrizal, satu di antaranya sudah terbukti. KTP rusak selesai dalam hitungan menit.
Untuk Gang Cipto, warga tinggal menunggu pembuktian berikutnya—apakah jalan yang selama ini bergelombang dan kebanjiran benar-benar berubah tahun ini, atau kembali masuk daftar panjang pekerjaan yang harus “ditunggu dengan sabar”.(***)
