Bobby Nasution Bahas Percepatan Rumah Subsidi Bersama DPR dan Pengembang
MEDAN — Urusan rumah subsidi memang sering terdengar sederhana: bangun rumah, jual dengan harga terjangkau, lalu masyarakat berpenghasilan rendah punya tempat tinggal layak. Kenyataannya, jalan menuju rumah tersebut kadang lebih panjang daripada gang menuju kompleksnya.
Persoalan itu pula yang dibahas Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dan sejumlah asosiasi pengembang perumahan di Sumatera Utara.
Pertemuan berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin (TRN), Rumah Dinas Gubernur Sumut, Sabtu (26/9/2026) malam. Pembahasannya berkisar pada upaya mempercepat pembangunan perumahan rakyat, khususnya rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Mulai dari harga material bangunan yang terus menjadi perhatian hingga proses administrasi yang dinilai masih perlu dipercepat.
Bagi calon pemilik rumah subsidi, persoalannya tentu bukan sekadar kapan rumah selesai dibangun. Sebab, rumah yang sudah berdiri pun belum tentu segera bisa dihuni apabila urusan administrasinya masih harus melewati sejumlah meja.
Material Mahal, Belanja Besar Jadi Jalan Keluar
Bobby mengatakan pemerintah perlu mencari pola kolaborasi dengan pihak swasta untuk menekan biaya material bangunan. Salah satu gagasan yang ditawarkan adalah melakukan pengadaan material dalam jumlah besar agar mendapatkan harga yang lebih murah.
“Kalau untuk harga bahan material, kami coba tawarkan cara yang mungkin bisa kita atasi bersama. Jadi memang kita harus kolaborasi, agar harga itu bisa lebih murah, bagaimana jumlah pembeliannya dalam skala besar, jadi ada potongan,” ujar Bobby.
Menurutnya, pemerintah juga memiliki kebutuhan material untuk menjalankan berbagai program pembangunan. Kebutuhan tersebut dapat digabungkan dengan kebutuhan para pengembang sehingga volume pembelian menjadi lebih besar.
Logikanya sederhana: kalau belanja sedikit, harga biasa. Kalau belanja banyak, semestinya dapat harga grosir. Hanya saja, dalam proyek pemerintah, yang sederhana di atas kertas sering kali punya cerita panjang ketika masuk ke meja administrasi.
Bobby menyebut kebutuhan material tersebut nantinya dapat disampaikan kepada distributor. Kebutuhan pemerintah digabung dengan kebutuhan pengembang sehingga pembelian dalam jumlah besar bisa memperoleh potongan harga.
Pengadaan itu, kata dia, dapat dilakukan melalui BUMD Sumut.
“Jadi nanti pemerintah misalnya membutuhkan material, kita sampaikan ke distributor berapa kebutuhannya. Ditambah dengan kebutuhan para perusahaan pengembang perumahan. Sehingga pembelian dalam jumlah besar bisa mendapat potongan, dan harga bisa lebih murah. Dan itu bisa dilakukan melalui BUMD kita,” kata Bobby.
Jangan Sampai Rumah Cepat, Administrasi Lambat
Selain material, Bobby menyoroti proses administrasi perumahan subsidi, termasuk pengurusan sertifikat dan berbagai dokumen lainnya.
Pemprov Sumut, menurut dia, akan mendorong agar proses tersebut dapat dipermudah dan dipercepat. Sebab, pembangunan rumah subsidi bukan semata urusan bisnis pengembang, melainkan bagian dari program nasional penyediaan hunian bagi masyarakat.
“Intinya semua pihak terkait harus saling bantu, termasuk perbankan, BUMD, pemerintah daerah, dan lainnya, untuk menyelesaikan masalah. Karena ini program nasional,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa percepatan rumah subsidi membutuhkan kerja bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, pengembang juga tidak bisa berjalan sendiri, sementara perbankan, BUMD dan lembaga terkait punya peran masing-masing.
Sebab, percuma rumah dibangun cepat jika sertifikatnya berjalan dengan kecepatan yang berbeda.
DPR Siap Dorong dari Sisi Kebijakan
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyambut baik gagasan Bobby Nasution, terutama terkait upaya menjaga iklim investasi di sektor perumahan Sumut.
Menurut Andre, langkah tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk memperluas penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah di berbagai wilayah Indonesia.
Andre juga mengapresiasi perhatian Pemprov Sumut terhadap pembangunan di daerah yang selama ini masih membutuhkan percepatan. Menurutnya, pembangunan harus benar-benar dirasakan masyarakat dan menghadirkan kehadiran negara.
Sebagai bagian dari lembaga legislatif, Andre menyatakan pihaknya akan ikut menyuarakan dan mendorong agar program pemerintah dapat berjalan.
Pertemuan itu sendiri berlangsung dalam suasana sederhana. Diskusi bahkan diawali makan bersama sebelum para peserta masuk ke pembahasan mengenai persoalan perumahan.
Para pimpinan dan perwakilan asosiasi pengembang perumahan, BUMD Sumut serta pejabat terkait ikut menyampaikan pandangan.
Dari pertemuan tersebut, setidaknya ada satu kesimpulan yang cukup masuk akal: rumah subsidi memang harus dibuat lebih terjangkau dan prosesnya lebih cepat.
Sebab bagi masyarakat MBR, memiliki rumah bukan sekadar urusan punya alamat baru. Itu menyangkut kepastian hidup, keluarga, dan masa depan.
Dan kalau semua pihak benar-benar mau berkolaborasi, mudah-mudahan yang dipercepat bukan hanya rapatnya, tetapi juga rumahnya.(***)
