Rumah Subsidi Jangan Cuma Ada di Brosur, Bobby Nasution Siapkan Dukungan Pemprov Sumut
MEDAN – Rumah subsidi sering terdengar sederhana: rumah tersedia, harga terjangkau, masyarakat punya tempat tinggal layak. Namun di lapangan, urusannya tidak sesederhana gambar rumah dengan taman mungil di brosur penjualan.
Ada perizinan, infrastruktur, ketersediaan material, air bersih hingga kemampuan masyarakat mendapatkan hunian. Karena itu, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mendukung pengembangan perumahan bersubsidi dan penyediaan hunian terjangkau.
Dukungan tersebut disampaikan Bobby saat menerima audiensi jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (29/9/2026).
Menurut Bobby, pembangunan perumahan membutuhkan kolaborasi banyak pihak agar program pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat penerima manfaat.
“Program pemerintah harus bisa sampai ke masyarakat. Di sini diperlukan jembatan, para developer menjadi bagian penting sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat penerima manfaat,” ujar Bobby.
Pemprov Siap Dukung Sesuai Kewenangan
Bobby mengatakan Pemprov Sumut terbuka memberikan dukungan sesuai kewenangan pemerintah daerah untuk mendorong pengembangan sektor perumahan.
Namun, pembangunan kawasan permukiman menurutnya perlu dilakukan secara terpadu dengan program pemerintah lainnya, termasuk aspek ketersediaan pangan dan pengembangan kawasan.
“Kita sepakat untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Apa yang bisa kami support dari pemerintah daerah, kami siap bantu,” katanya.
Bobby juga menyoroti ketersediaan material pembangunan. Menurutnya, kebutuhan material harus menjadi perhatian agar pengembang dapat menjaga keberlanjutan pembangunan perumahan.
Kolaborasi antara pemerintah, Apersi dan asosiasi pengembang lainnya dinilai penting agar persoalan yang muncul dalam pembangunan dapat dicari jalan keluarnya bersama.
Sebab, membangun rumah bukan hanya soal mendirikan dinding dan memasang atap. Kalau jalannya belum ada, airnya belum tersedia, dan infrastrukturnya tertinggal, rumah yang terlihat bagus di brosur bisa berubah menjadi teka-teki bagi calon penghuninya.
Air Bersih Gratis untuk Rumah Subsidi
Dalam pertemuan tersebut, Bobby juga meminta pengembang memanfaatkan program pemasangan sambungan air bersih secara gratis melalui PDAM.
Program tersebut diharapkan membantu perumahan subsidi memperoleh akses air bersih sekaligus memperkuat penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat.
Akses air bersih menjadi salah satu kebutuhan mendasar dalam sebuah kawasan permukiman. Karena itu, pembangunan rumah subsidi tidak cukup hanya mengejar jumlah unit yang dibangun, tetapi juga memastikan rumah tersebut dapat dihuni secara layak.
Di akhir pertemuan, Bobby berharap sinergi Pemprov Sumut, pemerintah kabupaten/kota, Apersi dan para pengembang terus diperkuat.
“Pemerintah daerah siap mendukung usaha para developer sepanjang sesuai dengan program dan ketentuan yang ada. Kita ingin pembangunan perumahan berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Harga Rumah Tetap, Material Naik
Sementara itu, Ketua Umum DPP Apersi Dedi Indra Setiawan mengapresiasi dukungan dan kerja sama Pemprov Sumut bersama pemerintah kabupaten/kota, terutama dalam aspek perizinan dan pembangunan perumahan.
Menurut Dedi, pengembang memiliki tanggung jawab memastikan rumah yang dibangun dapat diserahkan kepada masyarakat sesuai ketentuan.
Namun, tantangan pembangunan perumahan subsidi semakin besar seiring kenaikan harga berbagai material bangunan.
“Setelah dibangun, rumah kami serahkan kepada masyarakat. Ini merupakan tanggung jawab kami sebagai pengembang, termasuk untuk perumahan subsidi. Harga rumah relatif tetap, sementara harga material terus meningkat. Namun, kami tetap berkomitmen membangun dan menjalankan tanggung jawab kami,” ujar Dedi.
Dedi didampingi Ketua DPD Apersi Sumut Yulius beserta jajaran.
Ia menilai dukungan pemerintah daerah diperlukan agar pembangunan perumahan, termasuk di Kabupaten Deliserdang dan daerah lainnya di Sumut, dapat berjalan secara berkelanjutan.
Persoalan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi industri perumahan subsidi. Ketika harga rumah memiliki batas tertentu, sementara biaya material dan kebutuhan pembangunan terus bergerak, ruang pengembang tentu semakin sempit.
Karena itu, kolaborasi pemerintah dan pengembang menjadi penting untuk menjaga agar program hunian terjangkau tidak berhenti pada target pembangunan, tetapi benar-benar menghasilkan rumah yang dapat dihuni masyarakat.
Hunian Layak Tak Cukup Sekadar Murah
Dukungan pemerintah terhadap perumahan bersubsidi pada akhirnya bukan hanya berbicara soal jumlah unit rumah.
Ada persoalan tata ruang, infrastruktur, air bersih, akses jalan, material, perizinan hingga kemampuan masyarakat memperoleh hunian.
Rumah subsidi memang ditujukan agar masyarakat mendapatkan hunian dengan harga yang lebih terjangkau. Namun kata “terjangkau” idealnya tidak hanya berarti murah ketika dibeli.
Rumah juga harus layak dihuni, memiliki akses infrastruktur dasar dan berada dalam kawasan yang mendukung kehidupan masyarakat.
Untuk itu, sinergi Pemprov Sumut, pemerintah kabupaten/kota, Apersi dan pengembang menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan sektor perumahan.
Turut mendampingi Bobby dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Harahap, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumut Rahmad Hidayat Siregar, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut Chandra Dalimunthe, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Sumut Nurbaiti Harahap.(***)
