KAMMI Sumut Gandeng Kodam I/BB Bahas Ketahanan Pangan, Suarakan Perdamaian Papua
MEDAN – Ketahanan pangan dan perdamaian Papua menjadi dua isu yang dibawa Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Sumatera Utara dalam audiensi dengan jajaran Kodam I/Bukit Barisan (I/BB). Mahasiswa ingin membuka ruang kolaborasi dengan TNI, mulai dari urusan pangan hingga mendorong perlindungan masyarakat sipil di Papua.
Audiensi berlangsung di ruang kerja Pangdam I/BB, lantai II Makodam I/BB, pukul 11.00 WIB. Rombongan KAMMI Sumut diterima langsung Pangdam I/BB Mayjen TNI Hendy Antariksa, didampingi Asisten Teritorial (Aster) Kasdam I/BB Kolonel Inf Mochammad Fuad Suparlin, kemarin. Rombongan dipimpin Ketua Umum PW KAMMI Sumut Irham Sedang Rambe, bersama Sekretaris Umum Muhammad Haryono dan Bendahara Umum Irwandi Pratama Sembiring. Turut hadir Lutfi Al-Farabi, Muhamad Yasir Harahap, Aqso Anshari, Muhammad Azli Ritonga, Taufik Arissah Ritonga, serta Muslimin Purba.
Pertemuan tersebut bukan sekadar agenda silaturahmi yang berakhir dengan foto bersama. KAMMI Sumut membawa sejumlah gagasan yang diharapkan bisa ditindaklanjuti menjadi program nyata, terutama dalam bidang ketahanan pangan dan keterlibatan generasi muda.
Dalam audiensi itu, KAMMI Sumut memaparkan rencana program ketahanan pangan yang tengah disiapkan. Organisasi mahasiswa tersebut berharap Kodam I/BB dapat menjadi mitra kolaborasi untuk mendorong partisipasi pemuda dalam program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Isu pangan memang bukan perkara kecil. Ketika harga kebutuhan pokok menjadi perhatian masyarakat, gagasan ketahanan pangan tentu perlu lebih dari sekadar diskusi di ruang berpendingin udara. Yang dibutuhkan adalah program terukur, keterlibatan masyarakat, serta tindak lanjut yang manfaatnya bisa dirasakan hingga ke lapangan.
Karena itu, komunikasi antara organisasi mahasiswa dan TNI diharapkan menjadi pintu masuk bagi kerja sama yang lebih konkret. Mahasiswa membawa gagasan dan energi perubahan, sementara kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat memperluas jangkauan pelaksanaan program.
Cipayung Plus dan Seruan Perdamaian Papua
Selain ketahanan pangan, KAMMI Sumut juga menyampaikan rencana menggelar dialog bersama organisasi Cipayung Plus untuk menyerukan perdamaian di Papua dan memperkuat perlindungan masyarakat sipil.
Rencana ini menempatkan ruang dialog sebagai salah satu jalan untuk menyampaikan kepedulian terhadap situasi Papua. Bagi KAMMI Sumut, perdamaian bukan sekadar slogan yang mudah diucapkan dalam forum resmi, melainkan cita-cita yang membutuhkan perhatian, komunikasi, dan komitmen bersama.
Perlindungan masyarakat sipil menjadi perhatian penting dalam gagasan tersebut. Sebab, dalam situasi konflik, warga biasa tidak boleh kehilangan rasa aman ketika menjalani kehidupan sehari-hari. Hak masyarakat untuk hidup aman dan bermartabat harus tetap menjadi perhatian semua pihak.
Dialog yang direncanakan bersama Cipayung Plus diharapkan dapat menjadi ruang pertukaran pandangan sekaligus menyampaikan pesan agar upaya mewujudkan perdamaian di Papua terus mengedepankan keselamatan masyarakat sipil.
Tentu, perdamaian tidak bisa selesai hanya dengan menyusun pernyataan bersama. Diperlukan langkah yang konsisten, ruang komunikasi yang terbuka, serta perhatian terhadap kondisi masyarakat yang terdampak.
Dari Audiensi Menuju Aksi Nyata
Dalam kesempatan tersebut, PW KAMMI Sumut juga menyampaikan apresiasi kepada prajurit TNI di seluruh Indonesia atas pengabdian mereka dalam menjaga kedaulatan bangsa.
KAMMI Sumut berharap komunikasi yang terbangun dengan Kodam I/BB tidak berhenti pada pertemuan formal, tetapi berlanjut menjadi kolaborasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ada dua agenda yang kini perlu dikawal: gagasan ketahanan pangan yang harus diterjemahkan menjadi program nyata, serta rencana dialog perdamaian Papua yang perlu diwujudkan dalam ruang diskusi yang konstruktif.
Sebab, membangun bangsa bukan hanya soal siapa yang paling lantang berbicara tentang perubahan, melainkan siapa yang bersedia ikut bekerja mewujudkannya. Audiensi boleh menjadi langkah awal, tetapi ukuran keberhasilannya tetap berada pada tindak lanjut.
Pada akhirnya, ketahanan pangan membutuhkan kerja di lapangan, sementara perdamaian membutuhkan komitmen yang berkelanjutan. Jika keduanya bisa didorong melalui kolaborasi yang tepat, pertemuan mahasiswa dan TNI tidak sekadar menjadi agenda protokoler, tetapi berpeluang menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.(***)
