Pemko Medan Dukung Penuh Program MBG, Pengawasan SPPG Jadi Kunci Keamanan Pangan
MEDAN – Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, di balik ambisi memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, pemerintah juga menekankan pentingnya pengawasan ketat, keamanan pangan, dan kualitas pelayanan agar program benar-benar memberikan manfaat bagi penerima.
Dukungan tersebut disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melalui Pj Sekda Kota Medan Erfin Fahrurrazi yang mengikuti sosialisasi Surat Edaran tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara virtual dari Command Center Kantor Wali Kota Medan, Rabu (28/10/2026).
Kegiatan itu diikuti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, serta kepala daerah dan jajaran Satuan Tugas (Satgas) MBG dari berbagai wilayah di Indonesia.
Erfin menegaskan, Pemko Medan mendukung pelaksanaan MBG agar berjalan optimal sesuai ketentuan. Menurutnya, keamanan pangan dan kualitas pelayanan harus menjadi perhatian utama karena program tersebut berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat.
“Melalui koordinasi dan pengawasan yang berkelanjutan, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat berjalan dengan baik, dengan tetap memperhatikan keamanan pangan dan kualitas pelayanan bagi seluruh penerima manfaat,” ujarnya.
Dalam arahannya, Tito Karnavian meminta pemerintah daerah berperan aktif menyukseskan program prioritas nasional tersebut. Selain meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak, MBG dinilai berpotensi menggerakkan perekonomian daerah melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan ekonomi kerakyatan, dan ekonomi sirkular.
Tito juga mendorong pemerintah daerah memanfaatkan program tersebut untuk membantu mengendalikan inflasi. Keterlibatan pelaku usaha lokal dan rantai pasok pangan daerah dinilai dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.
Namun, besarnya target dan manfaat ekonomi tidak boleh membuat pengawasan menjadi urusan nomor dua. Program yang menyangkut makanan dan kesehatan masyarakat membutuhkan standar pelaksanaan yang konsisten, bukan sekadar laporan bahwa kegiatan telah berjalan.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan, skala besar program MBG harus diimbangi tata kelola yang baik, transparansi, serta pengawasan berkelanjutan. Kolaborasi antara BGN, kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah menjadi faktor penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.
Salah satu fokus utama adalah pemeriksaan higiene dan sanitasi SPPG. Sudaryono menekankan perlunya keterlibatan dinas kesehatan dan puskesmas untuk memastikan makanan yang disiapkan aman dikonsumsi.
Ia juga mengingatkan pentingnya pencegahan terhadap kasus keracunan atau gangguan kesehatan yang diduga berkaitan dengan makanan dari program MBG. Pengawasan perlu diperkuat agar program yang bertujuan meningkatkan kesehatan anak tidak justru menimbulkan risiko bagi penerima manfaat.
Selain pemeriksaan di lapangan, Sudaryono mendorong koordinasi dan evaluasi rutin antara BGN, Kementerian Dalam Negeri, serta Satgas MBG di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Forum evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi ruang untuk mengidentifikasi persoalan, memperbarui informasi, dan menyusun langkah perbaikan.
Bagi Pemko Medan, dukungan terhadap MBG berarti bukan hanya memastikan program terlaksana, melainkan juga ikut menjaga mutu makanan, kebersihan fasilitas, dan keselamatan penerima manfaat.
Sebab, dalam urusan gizi, makanan gratis tentu menjadi kabar baik. Namun, makanan yang bergizi sekaligus aman dikonsumsi adalah standar yang tidak boleh ditawar. Keberhasilan MBG pada akhirnya bukan semata-mata dihitung dari berapa banyak porsi yang dibagikan, tetapi juga dari seberapa terjamin kualitas dan manfaatnya bagi masyarakat.(***)
