Rico Waas dan DPRD Medan Sepakati 10 Ranperda Masuk Propemperda 2027, Regulasi Daerah Jadi Prioritas
MEDAN – Pemerintah Kota (Pemko) Medan bersama DPRD Kota Medan menyepakati 10 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Medan Tahun 2027. Kesepakatan tersebut menjadi langkah awal menentukan arah pembentukan regulasi daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.
Kesepakatan bersama itu ditandai dengan penandatanganan oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama pimpinan DPRD Kota Medan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Medan, Senin (9/11/2026).
Penandatanganan dilakukan bersama Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen, Wakil Ketua DPRD Hj. Sri Rezeki dan Wakil Ketua Zulkarnaen. Turut hadir menyaksikan kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Pj Sekda Erfin Fahrurrazi, anggota DPRD serta pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen, diawali dengan penyampaian laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Medan oleh Ketua Bapemperda Afif Abdillah.
Dalam laporannya, Afif menjelaskan bahwa Propemperda Kota Medan Tahun 2027 memuat 10 Ranperda. Rinciannya terdiri dari tiga Ranperda kumulatif terbuka, tiga Ranperda usulan Pemerintah Kota Medan, serta empat Ranperda yang merupakan usulan inisiatif DPRD Kota Medan.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa agenda pembentukan regulasi daerah tidak hanya berasal dari pemerintah kota, tetapi juga melibatkan fungsi legislasi DPRD sebagai lembaga perwakilan masyarakat.
Dalam sambutannya, Wali Kota Medan Rico Waas menegaskan bahwa penyusunan Propemperda merupakan bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan otonomi daerah.
Menurutnya, pembentukan peraturan daerah harus dilakukan melalui metode yang baku, terencana, dan sistematis. Prosesnya harus mengikuti tahapan yang tertib, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan hingga pengesahan.
Rico berharap seluruh Ranperda yang telah masuk dalam Propemperda 2027 dapat dibahas secara optimal dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Semoga Propemperda Tahun 2027 yang telah ditetapkan dapat dibahas dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dapat membentuk atau melahirkan suatu peraturan daerah yang baik, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempunyai kepastian hukum serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan memberi manfaat bagi kita semua,” jelas Rico Waas.
Penetapan 10 Ranperda tersebut menjadi tahapan awal bagi Pemko Medan dan DPRD dalam menentukan prioritas legislasi daerah untuk tahun mendatang. Setiap rancangan diharapkan memiliki landasan hukum yang kuat, materi pengaturan yang jelas, serta relevansi dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Sinergi antara eksekutif dan legislatif juga menjadi faktor penting agar pembahasan setiap Ranperda tidak sekadar memenuhi agenda legislasi tahunan, tetapi mampu menghasilkan kebijakan yang dapat diterapkan secara efektif.
Sepuluh Ranperda, Sepuluh Pekerjaan Rumah Legislasi
Masuknya 10 Ranperda dalam Propemperda 2027 tentu menjadi pekerjaan bersama bagi Pemko Medan dan DPRD. Namun, keberhasilan pembentukan regulasi tidak cukup diukur dari jumlah rancangan yang disepakati atau banyaknya dokumen yang ditandatangani.
Masyarakat tentu lebih membutuhkan peraturan yang memberikan kepastian hukum, menyelesaikan persoalan daerah, dan mempermudah kehidupan sehari-hari.
Sebab, regulasi yang baik bukan hanya terlihat rapi dalam lembaran daerah. Lebih penting lagi, aturan tersebut harus bisa dijalankan, diawasi, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan sampai agenda legislasi berjalan produktif di ruang rapat, sementara persoalan warga masih menunggu giliran untuk diselesaikan.(***)
