Bobby Nasution Siapkan Rp450 Miliar untuk Infrastruktur Desa di Sumut, 6.110 Desa Jadi Sasaran
MEDAN – Pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa menjadi salah satu pekerjaan rumah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut). Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution pun menyiapkan intervensi anggaran sekitar Rp450 miliar pada 2027 untuk membenahi infrastruktur desa melalui skema Bantuan Keuangan Provinsi (BKP).
Program tersebut menyasar 6.110 desa di Sumatera Utara. Fokus pembangunannya meliputi jalan desa, jalan produksi, hingga jalan usaha tani. Skema bantuan juga akan diarahkan langsung ke pemerintah desa melalui APBDes, bukan lagi melalui pemerintah kabupaten/kota seperti pola sebelumnya.
Rencana itu disampaikan Bobby Nasution saat menghadiri kegiatan Panggung Demokrasi yang digelar Cipayung Plus dan Aliansi BEM se-Sumut di Aula Kantor Dinas Perhubungan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (10/11/2026). Forum tersebut mempertemukan pemerintah daerah, mahasiswa, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk membahas persoalan serta arah pembangunan Sumut.
Dalam kegiatan itu, Bobby didampingi Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Hadir pula Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan, Anggota DPRD Sumut Aripay Tambunan, perwakilan Forkopimda, serta pimpinan organisasi mahasiswa intra dan ekstra kampus.
Di hadapan mahasiswa, Bobby mengakui masih banyak wilayah yang belum mendapatkan perhatian pembangunan secara optimal. Ia menyebut aspirasi mahasiswa mengenai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, hingga keterbukaan informasi publik merupakan masukan penting bagi pemerintah.
“Mohon maaf jika dalam perjalanan kepemimpinan selama dua tahun ini masih ada kekurangan. Banyak tempat yang belum bisa kami sentuh (perhatian), terutama di tingkat (pemerintahan) paling kecil (infrastruktur desa),” ujar Bobby.
Menurutnya, Sumut memiliki tantangan pemerataan yang tidak sederhana. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk dan skala wilayah terbesar keempat di Indonesia, Sumut memiliki karakter daerah yang beragam. Di satu sisi terdapat Kota Medan sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan, sementara di sisi lain masih ada kabupaten di Kepulauan Nias yang masuk kategori daerah tertinggal secara nasional.
Kondisi tersebut menjadi gambaran bahwa pembangunan tidak cukup hanya terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan. Infrastruktur yang memadai di desa juga diperlukan agar masyarakat memiliki akses lebih baik terhadap layanan publik dan kegiatan ekonomi.
Karena itu, Pemprov Sumut berencana mengubah mekanisme BKP mulai 2027. Pemerintah desa nantinya dapat mengajukan langsung kebutuhan pembangunan jalan desa, jalan produksi, dan jalan usaha tani. Usulan tersebut akan menjadi dasar intervensi bantuan dari pemerintah provinsi.
“Pekan depan kita mulai kumpulkan kepala desa untuk mengajukan usulan pembangunan jalan desa, jalan produksi dan jalan usaha tani. Itu akan kita intervensi, walaupun nilainya tidak terlalu besar, kurang lebih Rp450 miliar,” kata Bobby.
Ia menjelaskan, bantuan tersebut nantinya masuk ke APBDes masing-masing agar pembangunan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah berharap perbaikan akses jalan dapat memperlancar mobilitas warga sekaligus mendukung aktivitas ekonomi desa, terutama distribusi hasil pertanian dan produksi lokal.
Namun, program dengan sasaran ribuan desa itu tentu membutuhkan perencanaan yang matang. Penentuan prioritas, transparansi usulan, kualitas pekerjaan, serta pengawasan penggunaan anggaran akan menjadi faktor penting. Sebab, pemerataan bukan sekadar membagi anggaran, melainkan memastikan manfaat pembangunan benar-benar sampai ke masyarakat.
Selain infrastruktur desa, forum dialog tersebut juga membahas persoalan peredaran narkotika. Bobby menyampaikan bahwa Pemprov Sumut bersama DPRD Sumut akan menyepakati Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sebagai revisi Perda Nomor 1 Tahun 2019.
Dalam rancangan regulasi tersebut, pemerintah juga akan mengatur pelarangan peredaran rokok elektrik atau vape, pod, dan produk sejenisnya. Bagi pelaku usaha yang terdampak kebijakan, khususnya penjual vape, Pemprov Sumut berencana menyiapkan alternatif dukungan permodalan melalui kredit khusus Bank Sumut untuk mengembangkan usaha lain.
“Bagi yang terdampak (penjual vape), kita akan coba siapkan kredit khusus dari Bank Sumut, untuk usaha yang lain,” ucap Bobby.
Sementara itu, Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan mengapresiasi inisiatif Pemprov Sumut bersama DPRD dalam mendorong regulasi pencegahan penyalahgunaan narkotika. Ia menegaskan komitmen Polda Sumut memberantas peredaran narkoba dan berbagai bentuk kejahatan di wilayah Sumatera Utara, termasuk menindak aparat yang terbukti terlibat.
Sonny juga menegaskan bahwa kepolisian akan mengawal pelaksanaan unjuk rasa mahasiswa sepanjang berlangsung sesuai aturan. Ia menyatakan petugas yang mengganggu jalannya penyampaian aspirasi secara tidak semestinya akan ditindak tegas.
Dari kalangan mahasiswa, perwakilan Aliansi BEM se-Indonesia wilayah Sumut, Arya Attallah, mengapresiasi kesediaan Gubernur dan Kapolda Sumut mendengarkan aspirasi mereka. Ia berharap mahasiswa tidak hanya menjadi mitra kritis pemerintah, tetapi juga dapat berperan sebagai mitra kolaboratif dalam mendorong kemajuan daerah.
Panggung Demokrasi tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan tuntutan sekaligus menguji keseriusan pemerintah dalam merespons persoalan publik. Sebab, dialog yang baik tidak berhenti pada saling mendengar, tetapi perlu berlanjut menjadi kebijakan yang terukur dan bisa diawasi.
Alokasi Rp450 miliar untuk 6.110 desa tentu menjadi langkah yang patut dicermati. Tantangannya bukan hanya memastikan anggaran tersalurkan, melainkan memastikan jalan yang dibangun benar-benar bisa dilalui, hasil pertanian lebih mudah dipasarkan, dan masyarakat merasakan perubahan. Sebab, bagi warga desa, pemerataan pembangunan bukan soal seberapa menarik angka dalam pidato, tetapi seberapa mulus jalan yang setiap hari mereka lewati.(***)
