Dongkrak Investasi Sumut, Bobby Nasution Usulkan Empat Kawasan Ekonomi Khusus ke Pemerintah Pusat
MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mulai memasang target lebih besar untuk mendongkrak perekonomian daerah. Tak tanggung-tanggung, ia mengusulkan pembentukan sejumlah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kepada Pemerintah Pusat, mulai dari sektor kesehatan, pariwisata, teknologi pangan hingga kawasan industri.
Usulan tersebut disampaikan Bobby saat peresmian Desk Investasi di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (9/11/2026).
Menurut Bobby, pembentukan KEK menjadi salah satu strategi untuk memperluas peluang investasi sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi Sumut. Ia juga menginginkan adanya kawasan industri yang dikelola langsung oleh Pemerintah Provinsi Sumut maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Ada beberapa yang direkomendasikan oleh Sumut. Ada KEK kesehatan, KEK pariwisata, KEK teknologi pangan. Dan juga ada KEK tentang kawasan industri yang dikelola langsung di bawah pemerintah provinsi dan juga di bawah BUMD kami,” ujar Bobby.
Bobby berharap usulan tersebut mendapat dukungan Pemerintah Pusat agar dapat direalisasikan. Dengan terbentuknya kawasan-kawasan khusus itu, Sumut diharapkan semakin menarik bagi investor, membuka lapangan kerja, serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Harapan tersebut bukan tanpa alasan. Bobby turut memaparkan capaian investasi Sumut yang menunjukkan hasil positif. Pada 2025, target investasi ditetapkan sebesar Rp53,67 triliun, sementara realisasinya mencapai Rp58,5 triliun.
Artinya, realisasi investasi berhasil melampaui target yang ditetapkan. Namun, capaian tersebut tentu perlu dijaga agar tidak sekadar menjadi angka bagus dalam laporan tahunan, melainkan benar-benar terasa melalui bertambahnya lapangan pekerjaan, tumbuhnya usaha lokal, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Bobby juga meluncurkan Sistem Informasi Manajemen Potensi dan Peluang Investasi Provinsi Sumatera Utara (SIMPONI).
Aplikasi tersebut dirancang sebagai pusat informasi digital mengenai potensi dan peluang investasi di Sumut. Melalui SIMPONI, calon investor dan pelaku usaha diharapkan lebih mudah mengenali potensi daerah, memahami peluang bisnis, serta memperoleh gambaran mengenai dukungan pemerintah terhadap kegiatan penanaman modal.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu menyatakan dukungannya terhadap usulan Gubernur Sumut. Menurutnya, pembentukan kawasan industri maupun KEK memang perlu diperluas untuk mendorong peningkatan investasi.
“Saya rasa Sumatera Utara ini memang harus kita dorong untuk pembentukan-pembentukan kawasan. Karena strategi kawasan itu, jenis kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, memang harus kita buka,” kata Todotua.
Ia menjelaskan, strategi pengembangan kawasan menjadi salah satu cara untuk meningkatkan investasi karena dapat menciptakan sistem pelayanan yang lebih terintegrasi.
“Sehingga di area kawasan ini nanti semuanya satu pintu,” ujarnya.
Selain mendukung usulan KEK, Todotua juga meresmikan Desk Investasi yang dibentuk melalui kerja sama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan Pemerintah Provinsi Sumut.
Desk Investasi tersebut diharapkan menjadi ruang koordinasi untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi investor, memperkuat pelaksanaan penanaman modal, serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko.
Fasilitas ini berkedudukan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumut. Sejumlah tugas yang dijalankan meliputi pertukaran data dan informasi, fasilitasi penyelesaian hambatan investasi, pemantauan kepatuhan perizinan, koordinasi pengawasan penanaman modal, hingga penanganan indikasi investasi ilegal atau fiktif sesuai kewenangan.
Tidak hanya itu, Desk Investasi juga akan menjadi sarana peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan sosialisasi kebijakan kepada para pelaku usaha.
Dengan hadirnya fasilitas tersebut, pemerintah berharap berbagai kendala investasi dapat ditangani lebih cepat dan koordinasi lintas instansi semakin efektif.
Kini, pekerjaan rumah pemerintah bukan hanya mengundang investor datang, tetapi juga memastikan mereka mendapatkan kepastian hukum, kemudahan perizinan, infrastruktur memadai, serta pelayanan yang tidak berputar-putar dari satu meja ke meja lainnya.
Sebab, investasi tidak cukup hanya dijemput dengan proposal dan seremoni peresmian. Investor membutuhkan kepastian, sementara masyarakat menunggu dampak nyata. Jika usulan KEK terealisasi dan Desk Investasi bekerja optimal, Sumut berpeluang memiliki mesin pertumbuhan ekonomi baru yang bukan sekadar ramai di atas kertas.(***)
