Pendapatan Sumut 2027 Ditargetkan Rp12,09 Triliun, Belanja Daerah Justru Lebih Besar
MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan pendapatan daerah tahun anggaran 2027 mencapai Rp12,09 triliun. Target tersebut meningkat 3,71 persen dibandingkan tahun 2026, meskipun pemerintah daerah masih menghadapi tantangan berupa penurunan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat.
Rancangan tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Timur Tumanggor, saat memaparkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Sumut 2027 kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut di Gedung DPRD Sumut, Senin (9/11/2026).
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Timur menjelaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS 2027 mempertimbangkan sejumlah asumsi strategis, mulai dari kapasitas fiskal daerah, kebutuhan pembangunan, hingga pencapaian target pembangunan Sumatera Utara.
Beberapa aspek yang menjadi perhatian di antaranya penyesuaian belanja aparatur, bagi hasil pajak, pemenuhan belanja wajib, kebijakan transfer ke daerah, serta penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Timur mengatakan, pemerintah juga harus memperhitungkan kemungkinan penurunan dana transfer pusat, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).
“Penyesuaian terhadap potensi pendapatan asli daerah melalui optimalisasi pajak, retribusi, dan inovasi digital juga menjadi perhatian. Termasuk stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi, fluktuasi harga energi, komoditas unggulan hingga daya beli masyarakat,” jelas Timur.
Berdasarkan rancangan KUA-PPAS tersebut, pendapatan daerah Sumut pada 2027 diproyeksikan sebesar Rp12.096.934.629.371 atau sekitar Rp12,09 triliun.
Angka itu meningkat Rp432.814.350.878 atau 3,71 persen dibandingkan target pendapatan 2026 sebesar Rp11.664.120.278.493.
Namun, kenaikan target pendapatan tersebut tidak serta-merta membuat ruang fiskal Pemprov Sumut menjadi lebih longgar. Sebab, di saat yang sama, alokasi transfer dari pemerintah pusat justru mengalami tekanan.
Di sisi lain, belanja daerah tahun anggaran 2027 direncanakan mencapai Rp12.221.934.629.371 atau sekitar Rp12,22 triliun. Jumlah tersebut meningkat Rp543.318.806.210 atau 4,65 persen dibandingkan belanja tahun 2026 sebesar Rp11.678.615.823.161.
Dengan demikian, rencana belanja daerah lebih besar sekitar Rp125 miliar dibandingkan target pendapatan. Selisih tersebut perlu diperhitungkan melalui kebijakan pembiayaan daerah dalam penyusunan APBD.
Menghadapi kondisi fiskal tersebut, Timur menegaskan bahwa penyusunan APBD 2027 harus dilakukan secara selektif, disiplin, dan berorientasi pada prioritas pembangunan.
“Kami menyadari bahwa kapasitas fiskal daerah masih menghadapi berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, penyusunan APBD tahun anggaran 2027 harus dilakukan secara selektif, disiplin dan berbasis prioritas,” ujarnya.
Ia menekankan, program yang tumpang tindih, belum siap dilaksanakan, tidak mendukung sasaran pembangunan, atau tidak memberikan manfaat memadai perlu dirasionalisasi.
Langkah tersebut dinilai penting agar ruang fiskal yang tersedia dapat diarahkan kepada kebutuhan yang lebih mendesak dan produktif.
Selain persoalan pendapatan dan belanja, Pemprov Sumut juga akan memperkuat transformasi ekonomi daerah, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, mengantisipasi potensi gangguan pembangunan seperti bencana, serta meningkatkan kualitas pembiayaan dengan prinsip kehati-hatian.
Pemerintah juga membuka peluang optimalisasi berbagai inovasi pembiayaan untuk mendukung pembangunan daerah tanpa mengabaikan kemampuan fiskal.
Timur berharap pembahasan bersama Banggar DPRD Sumut berlangsung terbuka, objektif, dan efektif dengan mengedepankan semangat kolaborasi. APBD yang dihasilkan diharapkan sehat, berkualitas, berorientasi pada hasil, serta mampu mempercepat terwujudnya visi Kolaborasi Sumut Berkah Menuju Sumatera Utara Unggul, Maju, dan Berkelanjutan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumut Ikhwan Ritonga bersama anggota Banggar menyambut baik penyampaian dokumen KUA-PPAS APBD 2027 tersebut.
Selanjutnya, dokumen akan dibahas bersama antara Pemprov Sumut dan DPRD Sumut hingga mencapai kesepakatan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Sumut Tahun Anggaran 2027.
Kini, tantangan pemerintah daerah bukan sekadar menaikkan target pendapatan dan menyusun angka belanja yang terlihat meyakinkan. Dengan belanja yang lebih besar daripada pendapatan, setiap rupiah APBD harus benar-benar memiliki manfaat yang terukur.
Sebab, masyarakat tidak hanya menunggu angka triliunan rupiah diumumkan dalam rapat anggaran. Mereka juga menunggu jalan yang lebih baik, layanan kesehatan yang berkualitas, pendidikan yang terjangkau, serta pembangunan yang benar-benar terasa. APBD jangan sampai hanya besar di atas kertas, tetapi kecil dampaknya bagi rakyat.(***)
