Zakiyuddin Harahap Desak Pembenahan Data Desil Warga Medan, 203 Ribu KK Masuk Penerima Bantuan Pangan
MEDAN – Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap mendesak pembenahan data desil masyarakat agar penyaluran bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran. Ia menyoroti masih adanya warga yang dinilai layak menerima bantuan, tetapi justru tidak tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Persoalan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan dalam kegiatan penyerahan bantuan pangan periode Oktober–Desember 2026 di Lapangan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Senin (9/11/2026).
Menurut Zakiyuddin, ketidaksesuaian data penerima masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Sebab, sebagus apa pun program bantuan dirancang, manfaatnya tidak akan maksimal apabila data penerimanya masih bermasalah.
Ia berharap kehadiran pemerintah pusat dapat membantu mempercepat penyelesaian persoalan tersebut, terutama terkait validitas DTSEN yang menjadi salah satu acuan penyaluran bantuan sosial.
“Kehadiran menteri diharapkan dapat banyak membantu masyarakat, terutama terkait masalah DTSEN yang dinilai masih belum tepat sasaran,” ujar Zakiyuddin.
Untuk memperbaiki persoalan itu, Wakil Wali Kota Medan meminta para lurah dilibatkan secara aktif dalam proses verifikasi dan pengecekan langsung ke lapangan. Menurutnya, aparat kelurahan memiliki peran penting karena lebih dekat dengan kondisi sosial dan ekonomi warga di wilayah masing-masing.
Zakiyuddin juga mengingatkan agar penyaluran bantuan dari berbagai program pemerintah tidak saling tumpang tindih. Verifikasi data diperlukan supaya bantuan tidak menumpuk pada penerima tertentu, sementara warga yang benar-benar membutuhkan justru terlewat.
“Jangan lagi terjadi tumpang tindih dalam pemberian bantuan. Karena bantuan ini sangat banyak, lurah-lurah juga perlu ikut mengecek persoalan data,” tegasnya.
Ia menekankan, ketepatan data bukan sekadar urusan administrasi. Kesalahan dalam menentukan penerima dapat memicu kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Karena itu, bantuan harus diprioritaskan kepada warga yang paling membutuhkan berdasarkan kondisi faktual di lapangan.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, lebih dari 203 ribu kepala keluarga (KK) di Kota Medan tercatat sebagai penerima bantuan pangan. Setiap keluarga mendapatkan alokasi beras sebanyak 10 kilogram per bulan.
Sementara itu, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan pemerintah pusat menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga stabilitas harga dan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan. Upaya tersebut antara lain melalui penyaluran bantuan beras, penyediaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bersubsidi, serta menjaga pasokan bahan baku bagi pelaku usaha dan peternak.
Zulkifli juga meminta masyarakat tidak ragu melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian data penerima bantuan. Menurutnya, data yang keliru harus dikoreksi agar penyaluran bantuan semakin akurat.
“Kalau ada yang salah, tolong dikoreksi. Data bisa diperbaiki, namanya juga data,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah akan memperkuat integrasi penyaluran bantuan dan barang bersubsidi melalui Kementerian Sosial agar penerimaannya lebih tepat sasaran.
Pembenahan DTSEN kini menjadi pekerjaan penting bagi pemerintah pusat dan daerah. Sebab, bantuan sosial bukan sekadar soal berapa banyak beras yang dibagikan, melainkan apakah beras tersebut benar-benar sampai kepada keluarga yang membutuhkan. Jangan sampai data terlihat rapi di atas kertas, tetapi warga yang membutuhkan justru tidak terlihat di lapangan.(***)
