Rico Waas Ingatkan 547 PNS Baru: Jangan Kejar Status, Utamakan Integritas dan Pelayanan Publik
MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengingatkan 547 aparatur sipil negara (ASN) yang baru diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar tidak terlena dengan status kepegawaian. Ia menegaskan, integritas, profesionalisme, dan orientasi pelayanan harus menjadi prinsip utama dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.
Pesan tersebut disampaikan Wali Kota Medan Rico Waas saat memimpin apel penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan PNS, pengambilan sumpah/janji PNS, serta pelantikan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan, Senin (9/11/2026), di halaman Kantor Wali Kota Medan.
Sebanyak 547 orang mengikuti prosesi tersebut. Mereka terdiri dari 20 lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD), serta 527 CPNS Formasi Tahun 2024. Dari jumlah itu, sebanyak 227 orang juga dilantik dalam jabatan fungsional.
Dalam arahannya, Rico menegaskan bahwa menjadi PNS bukan sekadar mendapatkan status, penghasilan tetap, atau kedudukan sosial. Lebih dari itu, pengangkatan sebagai aparatur negara merupakan amanah yang membawa tanggung jawab besar untuk mengabdi kepada negara dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Jangan hanya mengejar status. Menjadi pegawai negeri sipil berarti memastikan diri menjadi pengabdi kepada negara, pengabdi kepada masyarakat, dan pelayan masyarakat. Ingatlah itu,” tegas Rico.
Apel tersebut turut dihadiri Pj Sekda Kota Medan Erfin Fachrurrazi dan jajaran pimpinan perangkat daerah. Di hadapan para PNS baru, Rico menyampaikan tiga pesan penting yang harus menjadi pegangan selama menjalankan karier birokrasi.
Pertama, integritas. Rico mengingatkan bahwa kepercayaan dan kewenangan yang melekat pada jabatan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Menurutnya, integritas menjadi fondasi utama agar aparatur tidak tergelincir dalam penyalahgunaan kekuasaan.
Ia menyebutkan, perjalanan karier seorang PNS terbuka lebar, mulai dari lurah, camat, kepala bidang, kepala bagian, kepala dinas, sekretaris daerah, hingga pemimpin daerah. Namun, setiap jenjang jabatan harus dibarengi tanggung jawab dan komitmen pengabdian.
“Jangan salahgunakan wewenang. Masyarakat menanti pengabdian rekan-rekan semuanya, menanti bagaimana saudara benar-benar bisa melayani dengan sepenuh hati dan jiwa,” ujarnya.
Kedua, profesionalisme. Rico meminta para PNS bekerja disiplin, mematuhi ketentuan dalam SK pengangkatan, serta menjalankan sumpah dan janji jabatan dengan penuh tanggung jawab. Mereka juga diminta menjaga nama baik instansi melalui perilaku dan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia mengingatkan, aparatur pemerintah seharusnya menjadi bagian dari solusi bagi masyarakat, bukan justru menciptakan jarak antara pemerintah dan warga.
“Jangan sampai suatu saat seragam rekan-rekan justru ditakuti masyarakat, bahkan dibenci masyarakat. Bekerjalah secara profesional,” pesannya.
Ketiga, orientasi pelayanan. Rico mengajak para PNS menempatkan diri sebagai bagian dari masyarakat agar mampu memahami kebutuhan, persoalan, dan kesulitan yang dihadapi warga. Pelayanan publik, menurutnya, tidak cukup hanya berpegang pada prosedur administratif, tetapi juga membutuhkan kepedulian dan ketulusan.
Selain tiga prinsip tersebut, Rico juga mendorong aparatur agar berani berinovasi dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Perubahan ekonomi, sosial, budaya, serta kemajuan teknologi menuntut birokrasi terus memperbaiki cara kerja agar pelayanan semakin efektif dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Jangan takut untuk berinovasi. Bekerjalah dengan melihat situasi dan kondisi yang ada di kota ini. Dengan kecepatan teknologi sekarang, mari kita hadirkan inovasi-inovasi yang bisa menyentuh langsung masyarakat,” ungkapnya.
Rico berharap kehadiran 547 PNS baru dan para pejabat fungsional dapat memperkuat jajaran Pemko Medan, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, serta mendorong pelayanan publik yang semakin baik.
Pesannya cukup jelas: seragam PNS boleh menjadi identitas baru, tetapi ukuran keberhasilan bukan terletak pada pangkat atau jabatan. Masyarakat akan menilai dari seberapa cepat urusannya dilayani, seberapa mudah akses pelayanan, dan seberapa nyata pemerintah hadir ketika warga membutuhkan.(***)
