Anggaran Sumut 2027 Turun Rp1,2 Triliun, Pemprov Gandeng USU Cari Solusi Pembangunan
MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mulai mencari strategi agar pembangunan daerah tetap berjalan di tengah tekanan fiskal pada 2027. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menggandeng Universitas Sumatera Utara (USU) untuk merumuskan solusi berbasis kajian dan riset akademis.
Tantangan yang dihadapi bukan kecil. Proyeksi anggaran 2027 mengalami penurunan signifikan, salah satunya akibat kekurangan penyaluran tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD). Bahkan, terdapat kurang salur yang menjadi utang dari 2026 ke 2027 sebesar Rp1,2 triliun.
Kondisi tersebut diungkapkan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Timur Tumanggor saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bersama USU bertema Inventarisasi Permasalahan dan Kebutuhan Daerah di Aula Digital Learning Center Building (DLCB) Lantai 8, Kampus USU, Medan, Kamis (5/11/2026).
Forum tersebut mempertemukan jajaran pemerintah kabupaten/kota se-Sumut dengan kalangan akademisi untuk mengidentifikasi persoalan pembangunan sekaligus merumuskan solusi konkret. Harapannya, keterbatasan anggaran tidak membuat program pembangunan kehilangan arah, apalagi sekadar menjadi daftar kegiatan dalam dokumen perencanaan.
Dalam sambutannya mewakili Gubernur Sumut, Timur menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi. Menurutnya, kompleksitas persoalan daerah dan keterbatasan fiskal menuntut pemerintah lebih cermat dalam menentukan prioritas belanja.
Ia menyebut pendekatan money follows result harus menjadi pegangan dalam pengelolaan anggaran. Artinya, belanja daerah perlu diarahkan pada program yang memberikan hasil nyata, terutama Program Hasil Terbaik Cepat (PHC) dan program strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Setiap rupiah dana APBD yang kita keluarkan harus berorientasi kepada hasil. Oleh karena itu, diskusi ini sangat penting agar visi dan misi pemerintah provinsi serta kabupaten/kota memiliki hubungan yang erat dan saling berketerkaitan,” ujar Timur.
Timur memaparkan sejumlah sektor yang membutuhkan dukungan riset akademis. Pertama, peningkatan produktivitas ekonomi melalui pengembangan potensi unggulan daerah, mulai dari pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri olahan, hingga ekonomi kreatif.
Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pelayanan dasar. Fokusnya mencakup pemerataan akses pendidikan, penguatan layanan kesehatan primer, penanganan stunting, serta peningkatan kesehatan ibu dan anak.
Ketiga, penguatan konektivitas, infrastruktur dasar, dan ketahanan wilayah. Pemenuhan akses jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, serta infrastruktur kawasan produksi menjadi bagian penting untuk mendukung aktivitas masyarakat dan perekonomian.
Keempat, percepatan pemerataan pembangunan antarwilayah, terutama kawasan yang masih menghadapi keterbatasan akses seperti Kepulauan Nias dan Pantai Barat Sumut. Pemerintah mendorong model pembangunan kewilayahan yang bertumpu pada potensi lokal agar kebutuhan setiap daerah tidak dipukul rata.
Kelima, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan efektivitas belanja daerah melalui kajian akademis, evaluasi manfaat program, serta inovasi tata kelola yang bersih.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerja Sama USU Hinsar Ambarita menyambut baik kolaborasi tersebut. Ia menyatakan USU berkomitmen mendukung visi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui konsep Kampus Berdampak.
Menurut Hinsar, pola penelitian selama ini kerap berjalan satu arah, yakni kampus melakukan riset kemudian menawarkan hasilnya kepada pengguna. Melalui pendekatan baru, USU ingin terlebih dahulu menyerap persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat dan pemerintah daerah.
“Bagaimana kalau kita putar? Masyarakatnya yang kita tanya, ‘Bapak, Ibu, butuh apa yang mau diteliti?’ setelah itu didapat, baru kita minta penelitinya untuk mencari solusinya,” ujar Hinsar.
Ia menambahkan, pimpinan USU tengah mengarahkan transformasi institusi dari teaching university menjadi entrepreneur university. Karena itu, persoalan yang disampaikan kepala daerah maupun perwakilan kabupaten/kota melalui formulir khusus dalam FGD akan diterjemahkan menjadi tema-tema riset unggulan.
USU memiliki sekitar 1.600 peneliti dan 45.000 mahasiswa dari berbagai daerah di Sumut. Sumber daya tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif, solusi konkret, serta kerja sama berkelanjutan antara kampus dan pemerintah daerah.
Kolaborasi Pemprov Sumut dan USU ini menjadi penting di tengah tuntutan agar setiap belanja publik menghasilkan manfaat terukur. Sebab, ketika anggaran menyusut, pemerintah tidak bisa lagi mengandalkan banyaknya program sebagai ukuran keberhasilan. Yang lebih penting adalah memastikan program yang dipilih benar-benar menyelesaikan persoalan masyarakat.(***)
