Bea Cukai Lhokseumawe Edukasi Mahasiswa UNIMAL soal Pengawasan Perdagangan Internasional, Integritas Jadi Taruhan
LHOKSEUMAWE – Keluar-masuknya barang antarnegara bukan sekadar urusan transaksi bisnis dan keuntungan perdagangan. Di balik aktivitas ekspor dan impor, negara memiliki kewenangan untuk mengawasi arus barang, melindungi kepentingan nasional, serta memastikan setiap aktivitas perdagangan berjalan sesuai ketentuan hukum.
Persoalan tersebut diperkenalkan Bea Cukai Lhokseumawe kepada mahasiswa Universitas Malikussaleh (UNIMAL) melalui kegiatan Customs Goes to Campus dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2026, Rabu (11/11/2026).
Mengusung tema “Mengenal Peran Bea Cukai dalam Mengawasi Perdagangan Internasional yang Transparan dan Berintegritas”, kegiatan berlangsung di Aula Cut Meutia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNIMAL, Bukit Indah, Muara Satu, Lhokseumawe.
Rombongan Bea Cukai Lhokseumawe dipimpin langsung Kepala Kantor, Bambang Sutarjo, dan disambut Dekan FISIP UNIMAL, Teuku Zulkarnaen, S.E., M.M., Ph.D., bersama Ketua Jurusan Administrasi UNIMAL, Dr. Nur Hafni, S.Sos., M.PA., beserta jajaran.
Bambang Sutarjo mengatakan, kegiatan tersebut merupakan ruang kolaborasi strategis antara institusi pemerintah dan perguruan tinggi. Mahasiswa dinilai perlu memahami secara langsung bagaimana negara menjalankan fungsi pengawasan, pelayanan, dan fasilitasi perdagangan internasional.
Menurutnya, peran Bea Cukai tidak berhenti pada pemeriksaan dokumen atau pengawasan barang di kawasan pabean. Institusi tersebut juga memiliki tanggung jawab memastikan ketentuan kepabeanan dipatuhi, sekaligus mendukung kelancaran perdagangan dan melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan aktivitas lintas negara.
Momentum HAKORDIA 2026, lanjut Bambang, juga menjadi pengingat pentingnya integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam menjalankan kewenangan. Sebab, pengawasan yang kuat tidak cukup hanya ditopang aturan dan teknologi, tetapi juga membutuhkan aparatur yang konsisten menolak praktik korupsi.
Ia menegaskan bahwa tata kelola kepabeanan yang transparan tidak bisa dibangun oleh Bea Cukai sendiri. Dukungan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat diperlukan agar pelayanan serta pengawasan perdagangan berjalan efektif dan memperoleh kepercayaan publik.
Dekan FISIP UNIMAL, Teuku Zulkarnaen, menyambut positif kegiatan tersebut. Menurutnya, interaksi langsung dengan institusi pemerintah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memahami praktik penyelenggaraan pemerintahan yang selama ini dipelajari melalui pendekatan akademis.
Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan arah bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Kecerdasan akademis harus berjalan beriringan dengan karakter, kompetensi, keberanian, dan tanggung jawab.
Terlebih dalam upaya pemberantasan korupsi, mahasiswa diharapkan tidak sekadar memahami teori antikorupsi, tetapi juga mampu menerapkan kejujuran dan keberanian bersikap dalam kehidupan sehari-hari.
Memasuki sesi materi, tim Bea Cukai Lhokseumawe mengupas berbagai aspek perdagangan internasional. Mulai dari mekanisme transaksi, dokumen perdagangan, prosedur ekspor-impor, hingga kewenangan Bea Cukai dalam mengawasi lalu lintas barang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia.
Salah satu pembahasan yang menarik perhatian mahasiswa adalah mekanisme Green Line dan Red Line dalam pelayanan impor. Melalui materi tersebut, mahasiswa diperkenalkan dengan sistem manajemen risiko yang digunakan Bea Cukai untuk menyeimbangkan kelancaran arus barang dengan efektivitas pengawasan.
Dijelaskan bahwa Green Line bukan berarti barang impor bebas dari seluruh bentuk pengawasan. Sebaliknya, Red Line merupakan mekanisme pemeriksaan lebih lanjut dan bukan otomatis menjadi bukti bahwa importir melakukan pelanggaran.
Pemahaman ini penting agar masyarakat tidak keliru memandang mekanisme pengawasan kepabeanan. Sebab, pemeriksaan bukan berarti seseorang telah bersalah, sebagaimana kelancaran pelayanan juga tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan mengabaikan aturan.
Dalam konteks pemberantasan korupsi, Bea Cukai Lhokseumawe turut menekankan pentingnya transparansi pelayanan, objektivitas pemeriksaan, serta penolakan terhadap suap, gratifikasi, dan konflik kepentingan.
Hal tersebut menjadi bagian penting dari upaya membangun institusi yang profesional. Kewenangan pengawasan yang besar harus diimbangi tanggung jawab yang besar pula. Jangan sampai aturan hanya terlihat tegas kepada pengguna jasa, tetapi kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan kepentingan tertentu.
Melalui Customs Goes to Campus, Bea Cukai Lhokseumawe berharap mahasiswa UNIMAL dapat memahami bahwa pengawasan perdagangan internasional merupakan bagian dari upaya negara menjaga kedaulatan ekonomi, melindungi masyarakat, dan menciptakan iklim usaha yang sehat.
Pada akhirnya, pemberantasan korupsi tidak cukup dirayakan melalui seminar, spanduk, atau seremoni tahunan. Integritas harus dibuktikan melalui perilaku, konsistensi pelayanan, dan keberanian menindak setiap penyimpangan tanpa pandang bulu.
Sebab, perdagangan internasional yang sehat bukan hanya membutuhkan barang berkualitas dan pasar yang luas, tetapi juga aparat yang berintegritas, pelaku usaha yang patuh, serta sistem pengawasan yang tidak mudah dinegosiasikan. Indonesia Emas 2045 tentu tidak boleh dibangun dengan mentalitas bahwa setiap aturan selalu memiliki harga untuk dilanggar.(***)
