Bea Cukai Banda Aceh Dorong UMKM Go Global, Jangan Sampai Produk Lokal Kalah Sebelum Bertanding
BANDA ACEH – Menembus pasar internasional bukan lagi monopoli perusahaan bermodal besar. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kini memiliki peluang yang sama untuk membawa produk lokal ke pasar global. Namun, di balik peluang tersebut, ada satu hal yang tidak boleh diabaikan: kepatuhan terhadap regulasi, kesiapan produk, dan pemahaman prosedur ekspor.
Persoalan itu menjadi pembahasan utama dalam Seminar Nasional bertajuk “UMKM Go Global: Peran Bea Cukai dalam Mendorong Produk Lokal Menembus Pasar Internasional” yang digelar Program Studi D3 Manajemen Perusahaan bersama Himpunan Mahasiswa Manajemen Perusahaan (Himmapersa) Universitas Syiah Kuala (USK), Selasa (10/11/2026), di Balai Sidang Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) USK).
Seminar yang berlangsung secara hybrid tersebut mempertemukan akademisi, pemerintah, praktisi usaha, mahasiswa, pelajar, hingga pelaku UMKM. Forum ini menjadi ruang untuk membedah berbagai hambatan perdagangan internasional, mulai dari persoalan administrasi kepabeanan, standar produk, hingga strategi menemukan pasar ekspor.
Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Keuangan FEB USK, Mulia Saputra, saat membuka kegiatan menegaskan bahwa pengembangan UMKM memiliki kontribusi strategis terhadap peningkatan nilai tambah ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan optimalisasi potensi sumber daya daerah Aceh.
Dari sisi kepabeanan, Kepala Subbagian Umum KPPBC TMP C Banda Aceh, Anita Pratiwi, menjelaskan bahwa tugas Bea Cukai tidak semata-mata berkutat pada pemungutan penerimaan negara. Institusi tersebut juga memiliki fungsi sebagai fasilitator perdagangan, pendukung industri, sekaligus pelindung masyarakat dari masuk dan keluarnya barang yang melanggar ketentuan.
Anita mengingatkan bahwa pelaku UMKM tidak perlu membayangkan ekspor sebagai aktivitas perdagangan yang hanya bisa dilakukan menggunakan kontainer berukuran besar atau membutuhkan modal miliaran rupiah. Ekspor dapat dimulai dalam skala kecil sepanjang pelaku usaha memahami ketentuan dan memenuhi persyaratan yang berlaku.
“Kadang-kadang kita berpikiran bahwa UMKM ini untuk ekspor-impor harus kontainer-kontaineran, mahal, ratusan juta, bahkan miliaran. Ternyata tidak, ekspor sendiri bisa dimulai dari nilai yang sangat kecil,” jelas Anita.
Ia juga memperkenalkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor untuk Industri Kecil dan Menengah (KITE IKM) sebagai salah satu instrumen pemerintah dalam mendukung daya saing industri kecil dan menengah.
Pesan yang disampaikan cukup jelas: keterbatasan modal bukan satu-satunya penghalang UMKM untuk mendunia. Persoalan pengetahuan, kepatuhan administrasi, dan kesiapan memenuhi ketentuan perdagangan internasional juga harus dibenahi. Sebab, pasar global tidak hanya menanyakan berapa banyak barang yang bisa diproduksi, tetapi juga apakah produk tersebut memenuhi standar dan aturan negara tujuan.
Perspektif praktis disampaikan Komisaris PT Baruna Niaga Dhifa, Farhadi, yang membagikan pengalamannya mengekspor tanaman hias, kopi, dan sejumlah produk lainnya ke berbagai negara.
Menurutnya, keberhasilan ekspor dimulai dari kemampuan pelaku usaha mengenali karakteristik produknya sendiri, kemudian menentukan pasar yang tepat. Produk yang dianggap biasa di pasar domestik belum tentu kehilangan nilai ketika ditawarkan kepada konsumen luar negeri.
Perbedaan kebutuhan, selera, dan karakteristik konsumen antarnegara justru dapat menjadi peluang bisnis. Karena itu, pelaku UMKM dituntut lebih jeli membaca kebutuhan pasar, bukan sekadar memproduksi barang lalu berharap pembeli internasional datang dengan sendirinya.
Farhadi juga mengingatkan bahwa kegagalan menembus pasar ekspor tidak selalu disebabkan kualitas produk yang buruk. Lemahnya pemahaman terhadap regulasi, kesiapan bisnis, strategi pemasaran, serta kurang optimalnya pemanfaatan fasilitas pemerintah sering kali menjadi persoalan yang menghambat langkah pelaku usaha.
Di sinilah edukasi kepabeanan menjadi penting. Pelaku usaha perlu memahami bahwa perdagangan lintas negara bukan ruang bebas aturan. Ada prosedur, dokumen, ketentuan teknis, dan kewajiban hukum yang harus dipenuhi. Mengabaikan aspek tersebut bukan hanya berisiko menghambat pengiriman, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran.
Koordinator Program Studi D3 Manajemen Perusahaan, Ade Irma Suryani, mengatakan seminar tersebut merupakan upaya mempertemukan pelaku UMKM dengan instansi pemerintah dan praktisi yang memiliki kompetensi di bidang perdagangan internasional.
Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan terbentuk sinergi yang lebih kuat untuk membuka akses pasar internasional sekaligus meningkatkan kapasitas pelaku usaha lokal.
Selain Anita Pratiwi dan Farhadi, seminar turut menghadirkan Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan KPPBC TMP C Banda Aceh, Destiko Teguh Rinaldi, serta Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Madya, Dewi Navulan Sari. Kegiatan dimoderatori Sophia Imari dan dihadiri pimpinan fakultas, dosen, serta mahasiswa FEB USK.
Seminar ini sekaligus menjadi pengingat bahwa UMKM tidak cukup hanya memiliki produk unggulan dan semangat berwirausaha. Mereka juga membutuhkan pengetahuan regulasi, pendampingan, akses informasi, serta dukungan pemerintah yang benar-benar bisa dirasakan hingga tingkat pelaku usaha kecil.
Sebab, ironi pembangunan ekonomi bukan ketika produk lokal tidak mampu bersaing, melainkan ketika produk berkualitas sebenarnya tersedia, tetapi pelakunya justru tersandung persoalan informasi dan administrasi yang semestinya dapat dijelaskan sejak awal.
Bea Cukai, akademisi, dan praktisi usaha memiliki pekerjaan rumah yang sama: memastikan peluang ekspor tidak berhenti sebagai bahan seminar atau sekadar slogan Go Global. Pada akhirnya, keberhasilan UMKM Aceh menembus pasar internasional akan lebih bermakna ketika produk lokal benar-benar sampai ke tangan konsumen dunia, sementara seluruh prosesnya tetap berjalan sesuai aturan hukum.(***)
