Jaksa Agung Turun Gunung Kawal Desa: SATLINMAS dan ABPEDNAS Jangan Cuma Jadi Penonton Pembangunan
SERANG – Urusan menjaga ketenteraman masyarakat dan mengawal pembangunan desa ternyata bukan pekerjaan yang bisa diserahkan kepada kepala desa atau aparat penegak hukum semata. Ada SATLINMAS dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang juga punya peran penting. Bahkan, jika menjalankan fungsinya dengan benar, keduanya bisa menjadi benteng awal mencegah persoalan sosial hingga potensi penyimpangan pembangunan di tingkat desa.
Pesan itu ditegaskan Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, saat menghadiri Apel Akbar SATLINMAS sekaligus Pengukuhan DPD dan DPC Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat (ASLINMAS) dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) se-Provinsi Banten di Kota Serang, Rabu (18/11/2026).
Selaku Pembina ASLINMAS dan ABPEDNAS, Burhanuddin mengingatkan bahwa SATLINMAS bukan sekadar petugas berseragam yang identik dengan pengamanan kegiatan masyarakat. Mereka merupakan bagian penting dari sistem perlindungan masyarakat, menjaga ketertiban, sekaligus membantu menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.
Jaksa Agung juga mengingatkan perjalanan panjang pengabdian masyarakat yang berawal dari Pertahanan Sipil (Hansip), kemudian bertransformasi menjadi SATLINMAS. Dari semangat sukarela menjaga lingkungan, kini perannya dituntut semakin profesional. Sebab, menjaga ketertiban masyarakat tidak cukup hanya bermodalkan seragam dan peluit.
Pertumbuhan organisasi ASLINMAS juga terbilang signifikan. Sejak didirikan pada 29 Juni 2026, jumlah anggotanya telah mencapai lebih dari 185.000 orang di Provinsi Banten dan lebih dari 920.000 orang secara nasional.
“Melalui organisasi ini, para anggota diharapkan dapat meningkatkan kapasitas diri, memperkuat kesejahteraan, serta menjadi jembatan komunikasi yang efektif dengan pemerintah dan aparat penegak hukum,” ujar Burhanuddin.
Namun, perhatian Jaksa Agung tidak berhenti pada urusan keamanan lingkungan. Ia juga menyoroti pentingnya sinergi ASLINMAS dan ABPEDNAS dalam mengawal tata kelola pemerintahan desa.
Dalam konteks hukum dan pemerintahan, BPD memiliki posisi strategis untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, mengawasi jalannya pemerintahan desa, serta mendorong partisipasi publik. Fungsi tersebut sejalan dengan Asta Cita ke-6 Presiden dan Wakil Presiden RI, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan.
Di sinilah fungsi pengawasan menjadi penting. Pembangunan desa bukan hanya soal jalan yang diaspal, gedung yang berdiri, atau baliho laporan kegiatan yang terpampang. Lebih dari itu, setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai pembangunan terlihat megah di atas kertas, tetapi manfaatnya justru sulit ditemukan warga.
“Keberadaan SATLINMAS dan ABPEDNAS di tingkat desa menjadi kunci utama dalam menciptakan ketahanan sosial yang tangguh,” ungkapnya.
Jaksa Agung turut mengingatkan pentingnya mengamalkan nilai kearifan lokal Banten, yakni iman, ilmu, dan amal. Iman menjadi landasan integritas, ilmu membekali kemampuan memahami persoalan dan berkomunikasi secara bijaksana, sedangkan amal diwujudkan melalui kerja nyata dalam melayani masyarakat.
Pesan tersebut relevan, terutama ketika organisasi masyarakat dan lembaga desa dihadapkan pada tanggung jawab yang semakin besar. Sebab, pengabdian tanpa integritas bisa kehilangan arah, sementara kewenangan tanpa pengawasan berpotensi menimbulkan persoalan.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Jaksa Agung Muda Intelijen sekaligus Ketua Dewan Pengawas ASLINMAS dan ABPEDNAS, Reda Manthovani, S.H., LL.M., jajaran pengurus pusat kedua organisasi, Forkopimda Provinsi Banten, para kepala daerah, serta ratusan ribu anggota SATLINMAS.
Tak hanya menyampaikan arahan, kegiatan itu juga diwarnai penyerahan bantuan sosial dan ekonomi melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dari sejumlah mitra strategis.
Bantuan tersebut meliputi paket sembako berupa beras lima kilogram, gula satu kilogram, dan makanan siap saji bagi peserta apel. Selain itu, diserahkan dua unit mesin insinerator pengolahan sampah dari PT Moya Indonesia untuk Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang.
Ada pula sebelas unit becak motor (bentor) untuk mendukung operasional pengelolaan sampah, hasil sinergi CSR PT Bank Mandiri, PT Pegadaian, dan PT ANTAM. Sementara PT Naura memberikan bantuan booth UMKM Mamam-Mimim untuk mendorong pertumbuhan sektor usaha ultra mikro dan kecil.
“Seluruh bantuan ini diharapkan dapat dikelola secara amanah dan akuntabel untuk memperkuat kebersihan lingkungan dan perekonomian warga,” imbuh Burhanuddin.
Pada bagian akhir, Jaksa Agung menyampaikan selamat bertugas kepada seluruh pengurus DPD dan DPC ASLINMAS serta ABPEDNAS Provinsi Banten yang baru dikukuhkan.
Pesannya cukup jelas: SATLINMAS harus hadir menjaga masyarakat, sementara ABPEDNAS harus berani menyuarakan kepentingan warga dan menjalankan fungsi pengawasan. Keduanya diharapkan tidak sekadar ramai ketika apel dan pengukuhan, tetapi benar-benar bekerja ketika masyarakat membutuhkan.
Sebab, membangun desa bukan pekerjaan seremoni. Mengawal anggaran bukan sekadar membaca laporan, dan menjaga ketenteraman bukan hanya soal berdiri tegak saat upacara.
Seperti slogan yang disampaikan Jaksa Agung: “SATLINMAS Jaya, Asosiasi SATLINMAS Indonesia Patriot Pelindung Masyarakat, Jangan Lupa Bahagia.”(***)






