Kasus Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel 2017–2020, JAM PIDSUS Periksa Dua Saksi dari PT AKAGC dan Kementerian ESDM
JAKARTA – Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas nikel periode 2017–2020 terus bergulir. Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) kembali memeriksa dua orang saksi, Rabu (18/11/2026).
Kedua saksi yang memenuhi panggilan penyidik masing-masing berinisial BSP dari PT AKAGC dan BE dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari upaya penyidik memperkuat pembuktian sekaligus melengkapi berkas perkara dugaan korupsi dalam tata kelola komoditas nikel yang berlangsung selama 2017 hingga 2020.
Kehadiran saksi dari unsur perusahaan dan kementerian menjadi bagian penting dalam proses pengumpulan keterangan. Sebab, tata kelola komoditas tambang bukan hanya menyangkut aktivitas perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan regulasi, perizinan, pengawasan, serta pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Dalam industri pertambangan, nikel memang dikenal sebagai komoditas strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Namun, besarnya nilai ekonomi tentu harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap aturan. Jangan sampai kekayaan alam yang seharusnya menjadi sumber kemakmuran justru menyisakan persoalan tata kelola.
Penyidik JAM PIDSUS belum mengungkap secara terperinci materi pemeriksaan terhadap kedua saksi tersebut. Karena itu, belum dapat disimpulkan adanya keterlibatan pihak tertentu hanya berdasarkan pemanggilan dan pemeriksaan dalam kapasitas sebagai saksi.
Kejaksaan Agung menyatakan bahwa proses penyidikan dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel. Asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian tetap menjadi pedoman dalam setiap tahapan penanganan perkara.
Pemeriksaan terhadap saksi dari unsur swasta maupun pemerintah diharapkan dapat membantu penyidik mengurai secara utuh mekanisme tata kelola komoditas nikel pada periode yang sedang diselidiki.
Publik tentu menunggu sejauh mana penyidikan ini mampu membuka fakta di balik pengelolaan komoditas strategis tersebut. Sebab, dalam urusan tambang, yang digali bukan hanya nikel dari perut bumi, tetapi juga fakta-fakta yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.
Kini, proses hukum masih berjalan. Pembuktian tetap menjadi kewenangan penyidik dan selanjutnya diuji melalui mekanisme peradilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(***)






