JAM PIDSUS Periksa Saksi dari PT Migas Kota Bekasi, Dalami Dugaan Korupsi KSO dengan Pertamina EP
JAKARTA – Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi yang bekerja sama dengan PT Pertamina EP periode 2009–2024 terus bergulir. Tim Jaksa Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) kembali memeriksa seorang saksi untuk memperkuat pembuktian perkara tersebut, Selasa (17/11/2026).
Saksi yang menjalani pemeriksaan berinisial ZA, berasal dari PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi. Kehadirannya memenuhi panggilan penyidik menjadi bagian dari rangkaian proses pengumpulan keterangan dalam mengungkap dugaan penyimpangan tata kelola kerja sama operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP.
Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan JAM PIDSUS. Keterangan ZA diperlukan untuk memperkuat alat bukti sekaligus melengkapi pemberkasan perkara yang tengah ditangani.
Perkara ini menjadi perhatian karena menyangkut pengelolaan kerja sama di sektor minyak dan gas bumi yang berlangsung cukup panjang, yakni selama 15 tahun, terhitung sejak 2009 hingga 2024.
Rentang waktu tersebut tentu menyisakan banyak hal yang perlu ditelusuri. Dalam perkara dugaan korupsi, penyidik tidak cukup hanya melihat apa yang tertulis dalam dokumen kerja sama, tetapi juga perlu menguji bagaimana pelaksanaannya, siapa yang mengambil keputusan, serta apakah seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.
Namun, sampai saat ini, pemeriksaan terhadap ZA masih berstatus sebagai pemeriksaan saksi. Belum ada keterangan resmi yang mengungkap secara terperinci materi pertanyaan maupun substansi keterangan yang disampaikan saksi kepada penyidik.
Langkah pemeriksaan saksi merupakan bagian penting dalam membangun konstruksi perkara. Sebab, dalam penyidikan tindak pidana korupsi, setiap keterangan, dokumen, dan bukti lainnya harus saling berkaitan agar duduk persoalan dapat diungkap secara terang.
Di sisi lain, penyidikan perkara ini juga menjadi pengingat bahwa kerja sama bisnis, termasuk di sektor energi, tidak boleh sekadar berjalan di atas kertas dan terlihat rapi dalam laporan administrasi. Tata kelola, transparansi, serta pertanggungjawaban tetap menjadi hal mendasar yang harus diuji.
Kejaksaan menegaskan bahwa proses penyidikan dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian.
Dengan pemeriksaan saksi tersebut, penyidik diharapkan dapat semakin memperjelas rangkaian peristiwa dalam dugaan penyimpangan tata kelola KSO PT Migas Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP.
Sebab, dalam penanganan perkara korupsi, yang dicari bukan sekadar siapa yang dipanggil untuk diperiksa, melainkan fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya, hukum membutuhkan bukti, bukan sekadar dugaan atau ramai-ramai pemberitaan.






