JAM PIDSUS Periksa Tiga Saksi Kasus Dugaan Korupsi KSO Pertamina EP di Bekasi
JAKARTA – Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak dan gas bumi (migas) di Kota Bekasi terus bergulir. Tim Jaksa Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa tiga orang saksi, Rabu (11/11/2026).
Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dalam pelaksanaan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP selama periode 2009 hingga 2024.
Ketiga saksi yang dimintai keterangan berasal dari unsur perusahaan swasta, badan usaha migas, hingga pemerintahan daerah. Mereka masing-masing berinisial HIS dari Foster Oil & Energy Pte. Ltd., WS dari PT Pertamina EP, serta MJ dari Pemerintah Kota Bekasi.
Keterlibatan saksi dari tiga latar belakang berbeda ini menjadi bagian penting dalam proses pengumpulan keterangan penyidik. Sebab, perkara yang menyangkut kerja sama pengelolaan migas tentu tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi. Ada aspek bisnis, tata kelola perusahaan, hingga kebijakan pemerintah daerah yang perlu ditelusuri.
Penyidik JAM PIDSUS melakukan pemeriksaan untuk memperkuat pembuktian sekaligus melengkapi berkas perkara. Keterangan para saksi diharapkan dapat membantu mengurai mekanisme pelaksanaan kerja sama, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan KSO tersebut.
Periode kerja sama yang berlangsung selama 15 tahun, yakni 2009–2024, juga menjadi rentang waktu yang tidak pendek untuk ditelusuri. Banyak hal yang perlu diperiksa, mulai dari proses kerja sama, pelaksanaan kegiatan operasional, hingga aspek pertanggungjawaban pengelolaannya.
Dalam perkara dugaan korupsi, pemeriksaan saksi merupakan salah satu tahapan penting untuk membangun konstruksi hukum. Namun, keterangan saksi tetap harus diuji dan dikaitkan dengan alat bukti lainnya sebelum penyidik mengambil kesimpulan hukum.
Di sisi lain, kasus ini kembali mengingatkan bahwa pengelolaan sumber daya migas membutuhkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kerja sama bisnis semestinya menghasilkan manfaat, bukan justru menyisakan tanda tanya yang harus dijawab melalui proses penegakan hukum.
Meski demikian, Kejaksaan menegaskan bahwa proses penyidikan dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian.
Artinya, pemeriksaan terhadap ketiga saksi tersebut belum dapat dimaknai sebagai penetapan kesalahan pihak tertentu. Semua pihak yang keterangannya dibutuhkan tetap memiliki hak untuk diperlakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kini, publik menunggu bagaimana penyidik mengurai dugaan penyimpangan dalam kerja sama pengelolaan migas di Kota Bekasi tersebut. Sebab, dalam urusan sumber daya alam, yang harus terang bukan hanya sumur minyaknya, tetapi juga tata kelola dan pertanggungjawaban setiap rupiah yang berkaitan dengannya.(***)
