Kejagung Periksa Saksi dari Pemkot Bekasi dalam Kasus Dugaan Korupsi KSO Pertamina EP
JAKARTA – Penyidikan perkara dugaan korupsi tata kelola minyak dan gas bumi di Kota Bekasi terus bergulir. Tim Jaksa Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) kembali memeriksa saksi untuk mendalami dugaan penyimpangan kerja sama operasi (KSO) antara PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP.
Pemeriksaan tersebut dilakukan pada Selasa (10/11/2026). Kali ini, penyidik memanggil seorang saksi berinisial MJ yang berasal dari lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
Berdasarkan keterangan resmi Kejaksaan Agung, MJ hadir memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi pada kerja sama operasi dengan PT Pertamina EP periode 2009 hingga 2024.
Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari rangkaian penyidikan JAM PIDSUS untuk memperkuat pembuktian serta melengkapi pemberkasan perkara. Keterangan saksi dari unsur pemerintah daerah dinilai menjadi salah satu bagian yang perlu didalami dalam mengungkap persoalan tata kelola kerja sama tersebut.
Rentang waktu perkara yang mencapai 15 tahun tentu bukan persoalan sederhana. Banyak aspek yang perlu ditelusuri, mulai dari mekanisme kerja sama, kebijakan pengelolaan, hingga pelaksanaan tanggung jawab masing-masing pihak selama periode tersebut.
Dalam perkara yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi, transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting. Sebab, sektor energi bukan hanya menyangkut kepentingan bisnis, tetapi juga berkaitan dengan pengelolaan sumber daya dan potensi penerimaan daerah maupun negara.
Karena itu, penyidik perlu mengurai secara cermat bagaimana kerja sama antara PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP dijalankan. Jangan sampai urusan kerja sama bisnis yang seharusnya memberikan manfaat justru meninggalkan persoalan hukum di kemudian hari.
Kejaksaan Agung menegaskan bahwa proses penyidikan dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian.
Pemeriksaan terhadap MJ bukan berarti yang bersangkutan telah terbukti terlibat dalam tindak pidana. Keterangan saksi tetap menjadi bagian dari proses pengumpulan alat bukti yang akan dinilai penyidik berdasarkan fakta hukum.
Kini, publik menantikan bagaimana penyidik JAM PIDSUS mengurai dugaan penyimpangan dalam kerja sama yang berlangsung selama bertahun-tahun tersebut. Sebab, dalam pengelolaan sektor energi, yang harus mengalir bukan hanya minyak dan gas, tetapi juga transparansi serta tanggung jawab kepada publik.(***)
