Kejagung Periksa Saksi dari Dinas Pertambangan Sultra dalam Kasus Dugaan Korupsi Nikel
JAKARTA – Penyidikan dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus bergulir. Tim Jaksa Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) kembali memeriksa saksi untuk mendalami dugaan penyimpangan pengelolaan sektor pertambangan nikel yang berlangsung selama lebih dari satu dekade.
Pemeriksaan tersebut dilaksanakan pada Selasa (10/11/2026). Kali ini, penyidik memeriksa seorang saksi berinisial JF dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Tenggara.
JF hadir memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013 hingga 2025.
Berdasarkan keterangan resmi Kejaksaan Agung, pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari rangkaian penyidikan yang dilakukan JAM PIDSUS untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara.
Keterangan saksi dari unsur instansi pemerintah daerah menjadi salah satu bagian yang perlu didalami, terutama berkaitan dengan aspek tata kelola pertambangan selama periode perkara yang sedang diselidiki.
Apalagi, rentang waktu 2013 hingga 2025 bukanlah periode yang singkat. Ada banyak aspek yang perlu ditelusuri, mulai dari kebijakan pertambangan, mekanisme perizinan, pengawasan kegiatan usaha, hingga pelaksanaan kewenangan instansi terkait.
Sektor pertambangan nikel sendiri memiliki nilai ekonomi strategis bagi Indonesia. Namun, besarnya potensi sumber daya alam tentu harus diimbangi dengan tata kelola yang transparan, pengawasan yang ketat, serta kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
Jangan sampai kekayaan alam yang seharusnya menjadi sumber kemakmuran justru berubah menjadi ladang persoalan hukum akibat tata kelola yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Kejaksaan Agung menegaskan bahwa seluruh proses penyidikan dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian.
Pemeriksaan terhadap JF tidak serta-merta menunjukkan adanya keterlibatan yang bersangkutan dalam tindak pidana korupsi. Keterangan yang diberikan merupakan bagian dari proses penyidikan untuk mengungkap fakta dan menguji alat bukti.
Publik kini menanti keseriusan penyidik JAM PIDSUS dalam mengurai dugaan penyimpangan tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara. Sebab, tambang boleh menghasilkan keuntungan besar, tetapi aturan hukum tidak boleh ikut ditambang dan dikorbankan.(***)
