Kejagung Tetapkan PT BSJ sebagai Tersangka Korporasi Kasus Korupsi Tambang Nikel, Enam Kantor Digeledah
SULAWESI TENGGARA – Penyidikan dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) memasuki babak baru. Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung resmi menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi, Jumat (6/11/2026).
Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang dinilai cukup dan melaksanakan gelar perkara. Perusahaan tersebut terseret dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara selama periode 2013 hingga 2025.
Tak berhenti pada penetapan tersangka, penyidik bergerak melakukan penggeledahan di enam kantor perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan seseorang berinisial AK. Penggeledahan berlangsung Senin (9/11/2026), dengan melibatkan Tim Forensik Digital.
Enam lokasi yang menjadi sasaran penggeledahan meliputi Kantor PT ANI di Kota Kendari dan lokasi tambangnya di Kabupaten Konawe Utara, Kantor PT KAA di Konawe Utara, Kantor PT AMI di Kota Kendari dan Kabupaten Buton Tengah, serta Kantor PT AMID di Kabupaten Buton Tengah.
Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen penting terkait aktivitas pertambangan, termasuk dokumen perizinan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), serta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Selain itu, sejumlah barang bukti elektronik berupa laptop, telepon genggam, dan komputer pribadi turut diamankan.
Barang-barang tersebut selanjutnya akan diteliti untuk mengungkap keterkaitannya dengan kegiatan usaha PT BSJ maupun perusahaan-perusahaan yang diduga terafiliasi. Pemeriksaan forensik digital juga akan dilakukan guna menelusuri informasi elektronik yang berpotensi memperkuat konstruksi perkara.
36 Saksi Diperiksa, Izin Tambang Jadi Sorotan
Sebelum menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi, penyidik telah meminta keterangan dari 36 orang saksi serta mengumpulkan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Penyitaan dalam rangkaian penyidikan tersebut juga telah memperoleh persetujuan pengadilan negeri.
Salah satu fokus penyidikan adalah proses penerbitan dan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT BSJ di Kabupaten Konawe Utara, termasuk Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 485 Tahun 2014.
Dalam proses pengurusan perizinan itu, PT BSJ diduga melakukan manipulasi sejumlah dokumen, mulai dari studi kelayakan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), hasil eksplorasi hingga RKAB.
Persoalan semakin serius karena perusahaan tersebut diduga tetap melakukan aktivitas penambangan setelah masa berlaku IUP berakhir pada 2015.
Penyidik juga mendalami dugaan adanya kerja sama dengan penyelenggara negara untuk memperpanjang izin melalui skema suspend yang diduga tidak sesuai ketentuan. Tak hanya itu, PT BSJ diduga melakukan penambangan di kawasan hutan lindung dan menggunakan dokumen IUP perusahaan untuk menjual hasil tambang seolah-olah berasal dari wilayah izin yang dimiliki.
Jika dugaan tersebut terbukti, persoalannya tentu bukan sekadar administrasi perizinan yang terlambat diperbarui. Sebab, izin pertambangan bukanlah dokumen yang bisa diperlakukan seperti kartu keanggotaan yang tetap berlaku meski masa aktifnya sudah habis.
Dugaan Aliran Uang kepada Penyelenggara Negara
Penyidik JAM PIDSUS turut mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada penyelenggara negara agar proses evaluasi dan verifikasi terhadap kelengkapan serta kebenaran dokumen perusahaan tidak dilaksanakan.
Dugaan ini menjadi salah satu bagian penting dalam pengungkapan perkara. Sebab, apabila benar terjadi, proses pengawasan yang seharusnya menjadi instrumen pengendalian justru diduga dimanfaatkan untuk meloloskan kegiatan pertambangan yang bermasalah.
Tim Penyidik menduga aktivitas penambangan dan penjualan nikel tersebut memberikan keuntungan kepada PT BSJ sekaligus mengakibatkan kerugian keuangan negara.
Untuk memastikan besaran kerugian negara, penyidik telah meminta penghitungan kerugian keuangan negara. Surat tugas ahli juga telah diterbitkan guna mendukung proses pembuktian.
Dengan demikian, penyidikan tidak hanya diarahkan untuk menelusuri dugaan penyimpangan perizinan, tetapi juga mengungkap aliran keuntungan, keterlibatan pihak-pihak terkait, serta dampak keuangan negara yang ditimbulkan.
PT BSJ Dijerat Pasal Korupsi sebagai Korporasi
Dalam perkara ini, PT BSJ disangkakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Adapun konstruksi pasal yang disangkakan terdiri atas:
Kesatu (Primair): Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP jo. Pasal 18 jo. Pasal 20 UU Tipikor.
Subsidair: Pasal 3 jo. Pasal 18 jo. Pasal 20 UU Tipikor jo. Pasal 618 jo. Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP.
Atau Kedua: Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 20 UU Tipikor.
Atau Ketiga: Pasal 606 ayat (1) jo. Pasal 49 KUHP.
Penetapan PT BSJ sebagai tersangka korporasi didasarkan pada Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan JAM PIDSUS Nomor 58/F.2/Fd.2/11/2026 tertanggal 6 November 2026.
Sementara itu, penyidikan perkara dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan JAM PIDSUS Nomor Prin-68/F.2/Fd.2/09/2025 tanggal 29 September 2025, yang kemudian diperbarui melalui Nomor Prin-134a/F.2/Fd.2/11/2026 tanggal 5 November 2026.
Pengusutan perkara ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak boleh berjalan dengan prinsip siapa cepat dia dapat, siapa punya dokumen bisa berbuat sesuka hati. Di balik aktivitas pertambangan, ada aturan hukum, kewajiban negara, dan kepentingan publik yang harus dilindungi.
Kini, publik menunggu sejauh mana penyidik mampu membongkar dugaan praktik korupsi tersebut, termasuk menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat serta memastikan besaran kerugian negara. Sebab, dalam perkara tambang, yang perlu dihitung bukan hanya berapa banyak nikel yang keluar dari perut bumi, tetapi juga berapa besar potensi kerugian negara yang harus dipertanggungjawabkan.(***)
