JAM PIDSUS Periksa Dua Saksi dari Bea Cukai dan Kemenkeu, Dalami Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel 2017–2020
JAKARTA – Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas nikel periode 2017–2020 terus bergulir. Tim Jaksa Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) kembali memeriksa dua orang saksi dari instansi pemerintah, Selasa (17/11/2026).
Kedua saksi tersebut masing-masing berinisial DNS dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Kendari serta TF dari Kementerian Keuangan.
Keduanya memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan terkait perkara dugaan korupsi dalam tata kelola komoditas nikel yang tengah ditangani Direktorat Penyidikan JAM PIDSUS.
Pemeriksaan ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara. Keterangan dari kedua saksi dinilai menjadi bagian dari proses pendalaman penyidikan, khususnya dalam mengungkap rangkaian persoalan tata kelola komoditas nikel pada periode 2017 hingga 2020.
Keterlibatan saksi dari unsur Bea Cukai dan Kementerian Keuangan membuat pemeriksaan ini menarik untuk dicermati. Sebab, tata kelola komoditas nikel tidak hanya berkaitan dengan aktivitas pertambangan, tetapi juga menyangkut aspek kepabeanan, administrasi, serta pengawasan terhadap lalu lintas komoditas.
Dalam sektor pertambangan, nikel merupakan salah satu komoditas strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Karena itu, setiap proses pengelolaan dan perdagangannya semestinya berjalan berdasarkan ketentuan hukum, dengan pengawasan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, tingginya nilai ekonomi suatu komoditas juga menuntut pengawasan yang tidak boleh sekadar menjadi formalitas administratif. Sebab, dokumen yang lengkap belum tentu otomatis menjawab seluruh persoalan apabila pelaksanaan di lapangan belum teruji.
Meski demikian, hingga pemeriksaan berlangsung, belum disampaikan secara terperinci materi pertanyaan maupun substansi keterangan yang diberikan DNS dan TF kepada penyidik. Pemeriksaan keduanya masih dalam kapasitas sebagai saksi dan tidak dapat dimaknai sebagai bukti keterlibatan dalam dugaan tindak pidana korupsi.
Kejaksaan menegaskan bahwa proses penyidikan dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian.
Pemeriksaan dua saksi tersebut diharapkan dapat membantu penyidik mengurai fakta hukum dalam tata kelola komoditas nikel selama periode 2017–2020. Setiap keterangan dan dokumen yang diperoleh akan menjadi bagian dari proses pembuktian untuk membuat konstruksi perkara semakin terang.
Pada akhirnya, kekayaan alam Indonesia seharusnya menjadi sumber kemakmuran, bukan ruang abu-abu bagi penyimpangan. Dalam urusan nikel, yang perlu dijaga bukan hanya nilai ekspornya, tetapi juga integritas tata kelolanya. Sebab, negara tidak cukup hanya memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi juga harus memastikan pengelolaannya berjalan sesuai hukum.(***)






