Kejagung Periksa 3 Saksi Kasus Korupsi Tata Kelola Nikel PT CNI, Ada Saksi dari Kemendag dan Kemenhut
JAKARTA – Penyidikan dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel periode 2017–2020 terus bergulir. Tim Jaksa Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa tiga orang saksi untuk memperkuat pembuktian dalam perkara yang berkaitan dengan PT CNI.
Pemeriksaan tersebut berlangsung pada Jumat (13/11/2026). Ketiga saksi yang memenuhi panggilan penyidik berasal dari dua kementerian dan satu perusahaan swasta. Mereka masing-masing berinisial B dari Kementerian Perdagangan, T dari Kementerian Kehutanan, serta AK dari PT AKAGC.
Pemeriksaan ini merupakan bagian dari rangkaian penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola komoditas nikel selama kurun waktu 2017 hingga 2020. Keterangan para saksi diperlukan untuk memperkuat alat bukti sekaligus melengkapi pemberkasan perkara.
Keterlibatan saksi dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Kehutanan menjadi bagian dari pendalaman penyidik terhadap aspek tata kelola komoditas nikel. Sementara itu, keterangan saksi dari PT AKAGC juga diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan penyidik.
Dalam perkara yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam bernilai ekonomi tinggi seperti nikel, setiap keterangan tentu memiliki arti penting. Apalagi, tata kelola komoditas tambang tidak hanya berkaitan dengan aktivitas perusahaan, tetapi juga melibatkan aspek administrasi, perizinan, pengawasan, dan kebijakan pemerintah.
Kejaksaan Agung menegaskan, proses penyidikan dilakukan secara profesional, independen, dan akuntabel. Penyidik juga tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian dalam setiap tahapan penanganan perkara.
Pemeriksaan tiga saksi ini menjadi bagian dari upaya Kejagung mengurai dugaan penyimpangan tata kelola nikel yang terjadi pada periode tersebut. Namun, pemeriksaan saksi bukan berarti pihak yang diperiksa otomatis terlibat dalam tindak pidana. Status dan pertanggungjawaban hukum masing-masing pihak tetap harus didasarkan pada alat bukti serta hasil penyidikan.
Publik kini menunggu sejauh mana penyidik mampu menelusuri perkara tersebut hingga tuntas. Sebab, nikel bukan sekadar komoditas tambang yang menjanjikan keuntungan besar, tetapi juga sumber daya negara yang tata kelolanya harus dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kekayaan alamnya melimpah, sementara transparansi pengelolaannya justru menjadi barang langka.(***)






