Korupsi Proyek Gedung Convention Center UPI Bandung, PPK Ditahan Kejati Jabar, Kerugian Negara Rp25,9 Miliar

Korupsi Proyek Gedung Convention Center UPI Bandung, PPK Ditahan Kejati Jabar, Kerugian Negara Rp25,9 Miliar

BANDUNG – Proyek pembangunan gedung Convention and Exhibition Center Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung yang bersumber dari pinjaman luar negeri Asian Development Bank (ADB) kini berujung perkara hukum. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat resmi menahan tersangka B.K., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam dugaan tindak pidana korupsi pembangunan proyek Civil Work for Convention and Exhibition Center (CWP-03) Tahun Anggaran 2024.

Penahanan dilakukan setelah penyidik Kejati Jabar memeriksa B.K. selama kurang lebih enam jam pada Jumat (13/11/2026). Usai pemeriksaan, tersangka langsung dibawa ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I A Bandung untuk menjalani penahanan selama 20 hari, terhitung sejak 13 November hingga 2 Desember 2026.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jawa Barat, Nur Sricahyawijaya, S.H., M.H., menjelaskan bahwa penahanan tersebut dilakukan untuk kepentingan penyidikan sekaligus mempermudah proses penanganan perkara lebih lanjut.

Kasus ini berkaitan dengan proyek pembangunan CWP-03 UPI Bandung yang dibiayai melalui pinjaman luar negeri ADB dan masuk dalam APBN melalui DIPA Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nilai kontrak awal proyek mencapai Rp47,16 miliar dengan pelaksana PT Arkindo sebagai kontraktor pemenang lelang.

Kontrak pekerjaan ditandatangani pada 3 Juni 2024 oleh B.K. selaku PPK dan D.W.R. selaku Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta. Proyek tersebut semula memiliki masa pelaksanaan 210 hari kalender atau hingga 30 Desember 2024.

Namun, dalam perjalanannya, terdapat addendum pekerjaan tambah kurang yang mengubah nilai kontrak menjadi Rp52,48 miliar. Masa pelaksanaan juga diperpanjang menjadi 231 hari kalender atau sampai 20 Januari 2025.

Persoalan mulai mencuat ketika penyidik menemukan dugaan penggunaan sejumlah dokumen jaminan yang tidak sah atau palsu oleh tersangka D.W.R. Dokumen tersebut diduga diterbitkan atas nama Bank BRI dan Bank Mandiri, meliputi jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan kontrak perubahan, jaminan pembayaran 100 persen, jaminan retensi, hingga revisi jaminan pembayaran.

Sementara itu, B.K. selaku PPK diduga tidak melakukan verifikasi maupun klarifikasi kepada pihak bank untuk memastikan keabsahan dokumen jaminan tersebut sebelum penandatanganan kontrak. Dalam proyek bernilai puluhan miliar rupiah, pemeriksaan dokumen jaminan tentu bukan sekadar urusan administrasi yang bisa dilewati begitu saja.

Persoalan semakin serius ketika progres fisik pekerjaan ternyata tidak sesuai dengan nilai pembayaran yang direalisasikan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pekerjaan yang telah terpasang hanya mencapai 75,34 persen. Artinya, masih terdapat kekurangan pekerjaan sebesar 24,66 persen.

Ironisnya, meskipun progres fisik belum mencapai target penyelesaian, pembayaran kepada kontraktor justru telah direalisasikan sebesar 100 persen dari nilai kontrak. Kondisi inilah yang menjadi salah satu fokus penyidik dalam mengungkap dugaan penyimpangan proyek tersebut.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 001/PKKN/Insp.Inves/V/2026 tanggal 26 Mei 2026, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp25.982.542.357,20 atau sekitar Rp25,98 miliar.

Angka tersebut tentu bukan nilai yang kecil. Hampir separuh nilai kontrak perubahan proyek diduga menjadi kerugian keuangan negara. Proyek yang semestinya menghasilkan fasilitas pendidikan representatif justru harus berhadapan dengan persoalan serius dalam pertanggungjawaban anggaran.

Dalam perkembangan penyidikan, Kejati Jabar sebelumnya juga telah memeriksa tersangka D.W.R. pada 10–11 November 2026. Pemeriksaan dilakukan di Kejaksaan Negeri Mimika, Papua Tengah, karena yang bersangkutan saat ini sedang menjalani hukuman pidana badan dalam perkara lain di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Timika.

Penyidik menjerat kedua tersangka dengan sangkaan primair Pasal 603 juncto Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sementara sangkaan subsidiair menggunakan Pasal 604 dengan ketentuan juncto yang sama.

Penahanan B.K. menjadi perkembangan terbaru dalam pengusutan perkara yang menyeret pihak pelaksana proyek dan pejabat pengelola kontrak tersebut. Kejati Jabar masih memiliki pekerjaan untuk menuntaskan pembuktian mengenai dugaan penyimpangan, penggunaan dokumen jaminan tidak sah, hingga realisasi pembayaran yang tidak sebanding dengan progres fisik pekerjaan.

Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa proyek pembangunan fasilitas pendidikan dengan dana APBN, terlebih yang bersumber dari pinjaman luar negeri, tidak boleh hanya mengejar penyelesaian administrasi dan pencairan anggaran. Sebab, gedung boleh saja dirancang megah, nilai kontrak bisa mencapai puluhan miliar, tetapi jika pekerjaan fisik baru 75,34 persen sementara pembayaran sudah 100 persen, pertanyaan publik tentu tidak bisa sekadar dijawab dengan laporan di atas kertas.

Kedua tersangka tetap harus dipandang tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, pengungkapan perkara ini diharapkan menjadi momentum bagi penegakan hukum sekaligus evaluasi pengawasan proyek pemerintah agar uang negara benar-benar menghasilkan pembangunan, bukan justru menyisakan perkara korupsi.(***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *