Cegah Barang Rampasan Negara Terbengkalai, BPA Kejaksaan Matangkan Pedoman Pemanfaatan Aset

Cegah Barang Rampasan Negara Terbengkalai, BPA Kejaksaan Matangkan Pedoman Pemanfaatan Aset

TANGERANG SELATAN – Barang rampasan negara bukan sekadar aset hasil penegakan hukum yang kemudian disimpan sambil menunggu dilelang. Jika tidak dikelola dengan baik, aset bernilai ekonomi justru berisiko rusak, terbengkalai, bahkan kehilangan nilai. Mengantisipasi persoalan tersebut, Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Republik Indonesia mulai mematangkan pedoman tata kelola pemanfaatan Barang Rampasan Negara.

Langkah tersebut dilakukan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Tata Kelola Pemanfaatan Barang Rampasan Negara” di Trembesi Hotel BSD, Tangerang Selatan, Kamis hingga Sabtu (12–14 November 2026). Kegiatan dibuka Sekretaris BPA Kejaksaan Agung RI, Dr. Supardi, S.H., M.H., dengan menghadirkan lima narasumber dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

FGD ini menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus menghimpun masukan dalam penyusunan Pedoman Pemanfaatan Barang Rampasan Negara di lingkungan Kejaksaan. Targetnya, pengelolaan aset hasil penegakan hukum tidak berhenti pada penyitaan dan penyelesaian administrasi, tetapi juga mampu menjaga nilai ekonomis serta memberikan manfaat optimal bagi negara.

Dalam sambutannya, Supardi menjelaskan bahwa penyelesaian Barang Rampasan Negara membutuhkan waktu. Sebagian aset masih menunggu persiapan lelang, sementara aset lainnya belum berhasil terjual meskipun proses lelang telah dilaksanakan.

Selama menunggu penyelesaian akhir, aset tetap membutuhkan pengamanan dan pemeliharaan. Sebab, membiarkan aset bernilai ekonomi tanpa pengelolaan yang memadai sama saja membuka peluang terjadinya kerusakan dan penurunan nilai. Karena itu, pemanfaatan sementara dapat menjadi salah satu solusi strategis.

Namun, Supardi mengingatkan bahwa pemanfaatan aset tidak boleh justru menghambat proses penyelesaian akhir. Kepentingan pelaksanaan putusan pengadilan, perlindungan hak korban maupun pihak yang berhak, serta kepastian pengembalian atau penyelesaian aset harus tetap menjadi pertimbangan utama.

Menurutnya, setiap usulan pemanfaatan harus melalui kajian matang dengan memperhitungkan potensi manfaat, biaya, dan risiko. Aspek yang perlu diperiksa mencakup kondisi fisik aset, status hukum, penguasaan, kebutuhan pemeliharaan, kemampuan calon mitra, hingga kesiapan aset untuk diselesaikan melalui mekanisme lelang.

“Keputusan pemanfaatan harus dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Karena itu, setiap rencana harus didukung pertimbangan yang jelas, baik dari aspek hukum, administrasi, maupun manfaat ekonomisnya,” demikian penekanan dalam arahan Sekretaris BPA.

Supardi juga meminta Tim Perumus memberikan perhatian terhadap tiga aspek penting. Pertama, penetapan kelayakan aset sebelum dimanfaatkan. Setiap satuan kerja harus meneliti status hukum, kondisi fisik, penguasaan, dan rencana penyelesaian aset. Potensi penerimaan harus dibandingkan dengan biaya pemeliharaan serta risiko apabila aset harus diserahkan kembali sebelum masa pemanfaatan berakhir.

Kedua, pembagian kewenangan dan tanggung jawab. Pedoman harus menjelaskan secara tegas peran Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, dan BPA dalam setiap tahapan, mulai dari pengusulan, penelitian kelayakan, persetujuan, hingga pengawasan perjanjian. Koordinasi dengan Pengelola Barang juga harus disesuaikan dengan kewenangan masing-masing.

Ketiga, mekanisme pengakhiran pemanfaatan dan penyerahan kembali aset. Sejak awal perjanjian harus sudah diatur tata cara pengakhiran, pemeriksaan kondisi barang, kewajiban pemeliharaan, serta pembayaran, penyetoran, dan pelaporan hasil pemanfaatan.

Tidak kalah penting, batas penggunaan aset oleh mitra juga harus diatur secara jelas. Mulai dari peruntukan barang, tanggung jawab apabila terjadi kerusakan, hingga konsekuensi jika mitra tidak memenuhi kewajibannya. Dokumentasi kondisi aset sebelum dan sesudah pemanfaatan menjadi bagian penting dalam pengawasan.

Pembahasan juga menyentuh skema sewa dan usulan Kerja Sama Pemanfaatan Operasional (KSPO). Supardi meminta Tim Perumus mencermati dasar hukum serta batas kewenangan masing-masing skema. Masukan Kementerian Keuangan diperlukan untuk memperjelas ruang lingkup kebijakan internal Kejaksaan maupun ketentuan yang membutuhkan persetujuan atau pengaturan lebih lanjut.

Ia berharap para peserta tidak hanya membahas konsep normatif, tetapi juga menyampaikan persoalan nyata yang selama ini dihadapi satuan kerja. Dengan demikian, pedoman yang disusun benar-benar dapat diterapkan dan menjawab kebutuhan di lapangan.

“Pengalaman dan permasalahan yang dihadapi satuan kerja perlu menjadi bahan untuk menguji rancangan prosedur, sehingga pedoman yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif,” menjadi salah satu penekanan dalam arahannya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penyelesaian Aset BPA Kejaksaan RI, Tiyas Widiarto, S.H., M.H., dalam laporannya menjelaskan bahwa FGD tersebut bertujuan menghimpun masukan untuk penyusunan pedoman pemanfaatan Barang Rampasan Negara. Secara khusus, pembahasan diarahkan untuk mendalami dasar hukum dan tata cara sewa, kedudukan usulan KSPO, serta penyusunan prosedur seragam guna menjaga nilai aset dan mengoptimalkan potensi penerimaan negara.

Tiyas memaparkan, kegiatan berlangsung selama tiga hari dengan agenda bertahap. Hari pertama diisi pemaparan lima narasumber dari Kementerian Keuangan mengenai harmonisasi kebijakan, tata cara pemanfaatan, mitigasi risiko keuangan, penilaian aset, serta penyelarasan pemanfaatan sementara dengan proses lelang. Agenda dilanjutkan melalui diskusi panel dan pendalaman materi oleh Tim Perumus.

Pada hari kedua, pembahasan difokuskan pada perumusan ruang lingkup pedoman, pembagian kewenangan, prosedur pemanfaatan, dan kelengkapan administrasi. Sementara hari ketiga diarahkan pada evaluasi, penelaahan hasil perumusan, serta penyusunan rencana tindak lanjut lengkap dengan penanggung jawab dan target penyelesaian.

BPA menargetkan forum tersebut menghasilkan rancangan pedoman yang mengatur tata cara sewa dan rumusan usulan KSPO berdasarkan hasil kajian dasar hukumnya. Selain itu, diharapkan terbentuk standar prosedur dan format administrasi mulai dari pengusulan, penelitian kelayakan, persetujuan, hingga penandatanganan perjanjian.

Hasil lainnya mencakup kejelasan pembagian kewenangan dan alur koordinasi antara Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, dan BPA. Termasuk mekanisme pencatatan serta penyetoran hasil pemanfaatan, pengawasan, evaluasi, pelaporan, hingga pengakhiran pemanfaatan dan penyerahan kembali aset.

Melalui penyusunan pedoman ini, BPA Kejaksaan ingin memastikan Barang Rampasan Negara tetap terjaga nilai ekonominya selama proses penyelesaian hukum berlangsung. Sebab, tugas penegakan hukum tidak semestinya berhenti ketika aset berhasil dirampas. Pengelolaan setelahnya juga harus jelas, transparan, dan menghasilkan manfaat bagi negara.

Pada akhirnya, aset hasil kejahatan jangan sampai hanya berpindah status dari tangan pelaku ke gudang penyimpanan negara, lalu perlahan kehilangan nilai karena tidak terurus. Barang rampasan harus dikelola secara profesional. Negara sudah bersusah payah memulihkannya melalui proses hukum, jangan sampai justru kalah oleh urusan pemeliharaan dan administrasi.(***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *