Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sulawesi Tenggara, JAM PIDSUS Periksa Empat Saksi dari PT DDR
JAKARTA – Penanganan dugaan korupsi sektor pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara terus bergulir. Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa empat orang saksi dari PT DDR, Rabu (18/11/2026).
Keempat saksi yang memenuhi panggilan penyidik masing-masing berinisial LW, IL, FF, dan WH. Seluruhnya berasal dari perusahaan yang sama, yakni PT DDR.
Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk periode 2013 hingga 2025.
Tim Jaksa Penyidik melakukan pemeriksaan guna memperkuat pembuktian sekaligus melengkapi berkas perkara. Meski demikian, Kejaksaan Agung belum mengungkap secara terperinci materi pemeriksaan maupun posisi masing-masing saksi dalam kegiatan usaha pertambangan yang sedang diusut.
Pemanggilan empat saksi dari satu perusahaan tentu menjadi bagian yang menarik dalam proses pengumpulan keterangan. Penyidik perlu mengurai berbagai aspek kegiatan usaha, termasuk administrasi, operasional, hingga kepatuhan terhadap ketentuan pertambangan yang berlaku.
Apalagi, perkara ini mencakup rentang waktu cukup panjang, yakni 12 tahun sejak 2013 hingga 2025. Periode tersebut tentu membutuhkan penelusuran mendalam agar setiap fakta, dokumen, dan aktivitas yang berkaitan dengan tata kelola pertambangan dapat diperiksa secara cermat.
Sektor pertambangan nikel sendiri merupakan salah satu komoditas strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Namun, tingginya nilai komoditas harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap regulasi. Jangan sampai kekayaan alam yang seharusnya memberikan manfaat justru menjadi ladang persoalan akibat tata kelola yang menyimpang.
Kejaksaan Agung menegaskan bahwa proses penyidikan dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian.
Pemeriksaan empat saksi ini diharapkan dapat membantu penyidik mengungkap secara utuh dugaan penyimpangan tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara. Jika ditemukan perbuatan melawan hukum, seluruhnya harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Sebab, nikel boleh menjadi primadona industri dan komoditas masa depan. Namun, dalam urusan hukum, tidak boleh ada yang kebal hanya karena berada di balik gemerlap bisnis tambang.
Untuk saat ini, LW, IL, FF, dan WH diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi. Status tersebut tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan mereka dalam tindak pidana korupsi.(***)






