Medan — Di tengah kesibukan yang kerap dipenuhi agenda formal dan jadwal padat, ruang kerja Ketua DPRD Kota Medan hari itu terasa sedikit berbeda. Nuansanya lebih cair, lebih bersahabat, seolah mengingatkan bahwa di balik prosedur dan protokol, ada ruang sederhana bernama silaturahmi yang tetap perlu dijaga.
Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, menerima audiensi dari Majelis Ta’lim Perempuan Indonesia Kota Medan. Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Ketua DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan, ini berlangsung dengan suasana yang tidak kaku—lebih menyerupai dialog santai ketimbang pertemuan formal yang biasanya penuh catatan agenda, Senin (19/01/2026).
Audiensi tersebut pada dasarnya adalah bentuk silaturahmi, namun jika dilihat lebih dalam, ia juga menjadi ruang kecil untuk membangun komunikasi yang lebih luas antara DPRD Kota Medan dan berbagai elemen masyarakat. Dalam gaya Horatian yang ringan, pertemuan semacam ini bisa diibaratkan sebagai “jembatan kecil” yang diam-diam menghubungkan banyak kepentingan besar, tanpa perlu banyak deklarasi yang terdengar megah.
Dalam percakapan yang berlangsung, kedua pihak tampak saling bertukar pandangan dengan nada yang wajar dan terbuka. Tidak ada kesan ingin saling mengungguli, apalagi berdebat panjang. Justru yang muncul adalah semangat untuk saling memahami peran masing-masing, seolah masing-masing pihak menyadari bahwa komunikasi yang baik sering kali lebih efektif daripada diskusi yang terlalu formal namun kering makna.
Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, dalam pertemuan tersebut menunjukkan sikap terbuka terhadap berbagai aspirasi yang disampaikan. Dengan pendekatan yang sederhana namun komunikatif, beliau menempatkan audiensi ini bukan sekadar sebagai agenda seremonial, melainkan sebagai kesempatan untuk mendengar langsung dinamika yang berkembang di masyarakat.
Di sisi lain, kehadiran Majelis Ta’lim Perempuan Indonesia Kota Medan juga menjadi representasi dari kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial. Dalam perspektif ringan, pertemuan ini seperti mempertemukan dua “dunia” yang berbeda—legislasi dan spiritualitas—namun ternyata dapat berjalan berdampingan tanpa harus saling bertabrakan.
Menariknya, suasana audiensi yang berlangsung di ruang kerja Ketua DPRD tersebut justru memperlihatkan bahwa komunikasi tidak selalu harus dilakukan dalam forum besar dan formal. Terkadang, percakapan yang berlangsung dalam ruang terbatas justru lebih efektif dalam membangun kedekatan dan pemahaman, tanpa harus dibungkus dengan jargon yang terlalu berat.
Jika dilihat dengan kacamata Horatian Satire, pertemuan ini memberi kesan bahwa hal-hal sederhana seperti silaturahmi bisa menjadi “alat kerja” yang tak kalah penting dibandingkan perangkat kebijakan yang kompleks. Tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang dipaksakan—hanya percakapan yang mengalir, namun tetap memiliki arah dan tujuan.
Pada akhirnya, audiensi ini menjadi pengingat bahwa dalam tata kelola pemerintahan, komunikasi yang hangat dan terbuka tetap memiliki tempat penting. Di balik formalitas institusi DPRD Kota Medan, selalu ada ruang-ruang kecil yang memungkinkan terjadinya dialog yang lebih manusiawi—ringan, santai, namun tetap bermakna.(***)
