Bapenda Medan Belajar ke Malang dan Surabaya, Karena Pajak Juga Harus Ikut Naik Kelas

Bapenda Medan Belajar ke Malang dan Surabaya, Karena Pajak Juga Harus Ikut Naik Kelas

Medan – Ada anggapan lama yang mengatakan, kalau sudah merasa pintar, biasanya orang berhenti belajar. Untungnya, pepatah itu tidak berlaku bagi Bapenda Kota Medan. Awal Juni 2026, bersama Panitia Khusus (Pansus) PAD DPRD Kota Medan, mereka justru memilih “berguru” ke dua daerah yang dikenal cukup inovatif dalam mengelola pajak daerah, yakni Kota Malang dan Kota Surabaya.

Rombongan ini bukan sedang mencari destinasi wisata atau mencicipi kuliner khas daerah. Misinya jauh lebih serius, mencari resep bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa terus bertumbuh tanpa membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi rumit.

Dalam kunjungan tersebut, Bapenda Kota Medan mengikutsertakan Kepala Bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan, Irvan Parlindungan Lubis, serta Kepala Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet dan Retribusi Daerah, Ibrahim Mangara Laut. Tugas mereka sederhana, pulang membawa ide, bukan sekadar oleh-oleh.

Di Kota Malang, rombongan melihat bagaimana digitalisasi benar-benar dimanfaatkan untuk mengawasi transaksi pajak. Sistem pembayaran sudah berlangsung secara non-tunai, aplikasi berbasis Point of Sales (POS) mampu memantau transaksi restoran secara real time, sementara perangkat e-tax telah dipasang di lebih dari seribu objek pajak.

Yang menarik, Malang juga punya cara unik meningkatkan kesadaran masyarakat lewat Gebyar Sadar Pajak. Masyarakat cukup mengunggah bukti transaksi dan berkesempatan mengikuti undian berhadiah. Satire kecilnya begini, ternyata struk belanja sekarang bukan cuma bukti sudah makan, tetapi juga bisa menjadi “tiket keberuntungan”. Siapa sangka, taat pajak ternyata bisa dibumbui sedikit rasa penasaran.

Perjalanan berlanjut ke Surabaya. Di kota ini, digitalisasi sudah melangkah lebih jauh. Pembayaran PBB dilakukan secara daring, pajak parkir memanfaatkan QRIS, bahkan pengawasan transaksi wajib pajak dibantu kamera CCTV berbasis kecerdasan buatan (AI).

Kalau dulu orang berkata, “Hati-hati, ada CCTV,” sekarang mungkin bertambah satu kalimat lagi, “Pastikan transaksi juga tercatat dengan benar.”

Tak hanya itu, Surabaya juga memperkenalkan konsep Satu Data, yaitu mengintegrasikan berbagai data lintas sektor agar pengawasan dan pengambilan kebijakan lebih akurat. Bahkan aplikasi perpajakannya dikembangkan oleh sumber daya manusia internal, membuat sistem lebih fleksibel dan cepat disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Bagi Bapenda Kota Medan, kunjungan ini bukan sekadar studi banding yang berakhir pada foto bersama. Yang dicari adalah pengalaman nyata, mana yang terbukti berhasil dan bisa diterapkan di Medan dengan menyesuaikan karakter serta kebutuhan daerah.

Karena tantangan mengelola pajak hari ini sudah berbeda. Yang dibutuhkan bukan hanya petugas yang rajin turun ke lapangan, tetapi juga sistem yang cerdas, transparan, dan mampu mengikuti perkembangan teknologi. Wajib pajak pun kini lebih menyukai layanan yang cepat daripada proses yang berbelit-belit.

Pada akhirnya, belajar dari daerah lain bukan berarti mengakui diri tertinggal. Justru itulah tanda bahwa Bapenda Kota Medan ingin terus berkembang. Sebab kota yang ingin maju tidak boleh malu mengambil pelajaran dari keberhasilan orang lain. Yang penting bukan siapa yang pertama menemukan inovasi, melainkan siapa yang paling cepat menerapkannya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan meningkatkan PAD demi pembangunan Kota Medan.(***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *