Bapenda Medan Perkuat Penagihan PBB di Medan Timur, PAD Tak Cukup Hanya Menunggu
MEDAN — Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak datang dengan sendirinya. Apalagi dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang kadang baru teringat ketika surat pemberitahuan sudah datang atau petugas mulai mengetuk pintu.
Karena itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan memperkuat langkah penagihan dan imbauan kepada wajib pajak. Kali ini, sasarannya wilayah Kecamatan Medan Timur.
Melalui Bidang III bersama Unit Pelaksana Teknis (UPT) IV, Bapenda Medan melaksanakan kegiatan himbauan dan penagihan PBB sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.
Kegiatan tersebut dipimpin Kabid III Bapenda Medan, Sahlan Romadhon Nasution, S.T., bersama Kasubbid PBB, Ahmad Sofwan, S.T., MAP, serta didampingi Kepala UPT IV, MHA Mustaqiim Siregar, S.STP., Lurah Gg Buntu dan Korcam Medan Timur, Kamis 23 September 2026.
Kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa urusan mengejar penerimaan PBB bukan hanya pekerjaan satu bidang di kantor Bapenda. Aparatur kewilayahan juga memiliki peran penting untuk memastikan informasi perpajakan sampai kepada masyarakat.
Pajak Tak Cukup Ditunggu
Dari perspektif ekonomi daerah, PBB memiliki posisi penting dalam mendukung penerimaan daerah.
Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin besar pula potensi penerimaan yang dapat dihimpun pemerintah daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
Namun, meningkatkan penerimaan pajak tentu tidak cukup hanya dengan membuat target di atas kertas.
Masyarakat perlu terus diberikan informasi, diingatkan mengenai kewajibannya, sekaligus diberikan pelayanan yang mudah ketika hendak melakukan pembayaran.
Karena itu, kegiatan himbauan dan penagihan menjadi bagian dari strategi Bapenda untuk mendekatkan pengelolaan pajak dengan kondisi riil di lapangan.
Maklum, pajak tidak punya kaki untuk berjalan sendiri menuju kas daerah.
Ada petugas yang harus turun, ada masyarakat yang harus diedukasi, dan tentu ada wajib pajak yang harus menunaikan kewajibannya.
Sinergi Sampai Tingkat Kelurahan
Pelaksanaan kegiatan di Medan Timur juga memperlihatkan pentingnya sinergi lintas perangkat daerah.
Bapenda, UPT, kecamatan dan kelurahan dapat saling memperkuat dalam menyampaikan informasi serta mendorong kepatuhan masyarakat.
Kehadiran aparatur wilayah menjadi penting karena mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat dan memahami kondisi lingkungan masing-masing.
Melalui koordinasi tersebut, Bapenda berharap berbagai persoalan terkait PBB dapat lebih cepat diketahui dan ditindaklanjuti.
Pendekatan ini juga memberi pesan bahwa membayar pajak bukan semata-mata persoalan antara wajib pajak dan petugas penagihan.
Ada kepentingan yang lebih besar, yakni menjaga kemampuan fiskal daerah agar pemerintah memiliki ruang untuk menjalankan program pembangunan.
PAD Kuat, Pembangunan Punya Ruang
Optimalisasi penerimaan PBB pada akhirnya bermuara pada satu kepentingan: memperkuat kapasitas fiskal Kota Medan.
Pemerintah membutuhkan penerimaan yang sehat dan berkelanjutan untuk membiayai pelayanan publik serta berbagai kebutuhan pembangunan.
Karena itu, Bapenda Medan terus mendorong kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Langkah penagihan di Medan Timur menjadi salah satu bagian dari upaya tersebut.
Namun, optimalisasi pajak idealnya berjalan dua arah. Pemerintah memperbaiki pelayanan dan transparansi, sementara masyarakat memenuhi kewajibannya tepat waktu.
Sebab kalau hanya pemerintah yang aktif mengejar, sementara wajib pajak terus bersembunyi di balik kalimat “nanti saya bayar”, penerimaan daerah tentu sulit bergerak maksimal.
Bapenda Medan melalui sinergi Bidang III, UPT IV serta aparatur kewilayahan berkomitmen memperkuat pelayanan, edukasi dan kolaborasi dalam pengelolaan PBB.
Pada akhirnya, PBB bukan sekadar angka dalam lembar tagihan. Ia merupakan salah satu bagian dari sumber pembiayaan daerah.
Dan untuk membuat PAD semakin kuat, resepnya sebenarnya sederhana: pemerintah bekerja, pelayanan diperbaiki, masyarakat patuh, dan pajak dibayar tepat waktu.
Karena pembangunan membutuhkan anggaran, sementara anggaran tidak tumbuh dari angan-angan.(***)
