Bedah Rumah Sumut Melonjak 657 Persen, 15.011 Unit Ditargetkan Terealisasi pada 2026
MEDAN – Kabar baik bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Sumatera Utara. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendapat alokasi 15.011 unit program bedah rumah pada 2026, melonjak 657 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, besarnya alokasi kini harus diikuti kerja cepat agar bantuan tidak sekadar menjadi angka manis dalam laporan pemerintah.
Pemprov Sumut pun mulai bergerak mempercepat realisasi program dengan memperkuat koordinasi bersama pemerintah kabupaten/kota. Langkah ini diperlukan agar bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat segera menjangkau penerima yang memenuhi persyaratan.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Timur Tumanggor, menyampaikan hal tersebut saat menerima kunjungan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Sri Haryati, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (9/10/2026).
Timur mengatakan, program bedah rumah merupakan bagian dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dilaksanakan Kementerian PKP.
Ia mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap Sumut dan menyatakan Pemprov akan segera berkoordinasi dengan dinas perumahan dan kawasan permukiman di kabupaten/kota untuk mempercepat pelaksanaannya.
“Kami akan segera berkoordinasi dengan Perkim kabupaten/kota. Program bedah rumah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang luas bagi Sumut,” ujar Timur.
Koordinasi tersebut menjadi penting karena pelaksanaan program tersebar di berbagai daerah. Tanpa pendataan yang akurat dan kesiapan pemerintah daerah, alokasi besar berpotensi tidak terserap sesuai target waktu.
Dalam urusan bedah rumah, yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar kabar bahwa bantuan telah disiapkan, melainkan kepastian kapan rumah mereka diperbaiki dan kapan bisa ditempati dengan lebih layak.
Dari 1.982 Menjadi 15.011 Unit
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, menyebutkan bahwa alokasi program bedah rumah untuk Sumut pada 2026 mencapai 15.011 unit.
Jumlah tersebut terdiri atas 3.411 unit di kawasan permukiman, 4.505 unit di perkotaan, dan 7.065 unit di pedesaan.
Sebagai perbandingan, pada 2025 Sumut memperoleh alokasi sebanyak 1.982 unit. Artinya, terdapat tambahan 13.029 unit pada 2026, atau meningkat sekitar 657 persen.
Kenaikan ini membuka peluang lebih besar bagi masyarakat untuk memperbaiki rumah yang tidak layak huni. Namun, lonjakan alokasi juga membawa konsekuensi: proses pendataan, verifikasi penerima, penyaluran bantuan, hingga pelaksanaan perbaikan harus dikelola dengan cermat.
Sebab, semakin besar program yang dijalankan, semakin penting pula ketepatan sasaran dan pengawasan pelaksanaannya.
Baru 9.068 Unit Masuk Pendataan dan Verifikasi
Sri Haryati mengungkapkan, berdasarkan data yang diterima Kementerian PKP, sebanyak 9.068 unit dari total alokasi 15.011 unit telah memasuki proses pendataan dan verifikasi.
Dengan demikian, masih terdapat 5.943 unit yang belum masuk dalam kelompok tersebut berdasarkan angka yang disampaikan. Unit-unit ini membutuhkan dukungan dan koordinasi lebih lanjut agar proses realisasi dapat dipercepat.
“Kehadiran saya di sini untuk memastikan terlaksananya program itu. Kami akan turun langsung ke daerah seperti Sergai, Deliserdang, dan Kota Medan untuk memonitor terlaksananya program itu,” kata Sri.
Pemantauan langsung di daerah diharapkan membantu mengidentifikasi hambatan, termasuk persoalan data calon penerima dan kesiapan pelaksanaan di lapangan.
Pendataan dan verifikasi menjadi tahap krusial karena bantuan harus diberikan kepada warga yang benar-benar memenuhi kriteria. Ketepatan sasaran juga penting untuk memastikan anggaran negara digunakan sesuai tujuan program.
Target besar memang menggembirakan. Tetapi angka alokasi, data terverifikasi, bantuan tersalurkan, dan rumah selesai diperbaiki merupakan tahapan berbeda yang harus dibedakan dalam mengukur kemajuan program.
Rp20 Juta per Rumah, Ada Dampak Ekonomi
Sri menjelaskan, setiap penerima program memperoleh bantuan sebesar Rp20 juta. Dana tersebut terdiri atas Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang.
Selain meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah, program ini diharapkan ikut menggerakkan perekonomian lokal melalui pembelian bahan bangunan dan penyerapan tenaga kerja.
Jika dilaksanakan dengan baik, manfaatnya tidak hanya dirasakan pemilik rumah. Toko material, pekerja bangunan, dan pelaku usaha lokal juga berpeluang memperoleh tambahan aktivitas ekonomi.
Namun, besarnya manfaat tersebut tetap bergantung pada pelaksanaan di lapangan. Bantuan perlu dikelola sesuai peruntukan, proses pengerjaan harus diawasi, dan hasil akhirnya harus memenuhi kebutuhan kelayakan hunian penerima.
Rumah yang diperbaiki bukan sekadar bangunan yang tampak lebih baik dari luar, melainkan tempat tinggal yang lebih aman dan layak bagi keluarga.
Jangan Berhenti pada Besarnya Angka
Kenaikan alokasi bedah rumah di Sumut dari 1.982 unit pada 2025 menjadi 15.011 unit pada 2026 merupakan perkembangan yang signifikan. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh tahapan berjalan efektif, mulai dari verifikasi hingga penyelesaian perbaikan.
Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota perlu menjaga koordinasi agar hambatan administratif tidak memperlambat pelaksanaan. Sementara itu, pemantauan Kementerian PKP dapat membantu memastikan program berjalan sesuai sasaran.
Pada akhirnya, keberhasilan bedah rumah tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya unit yang masuk daftar penerima. Ukuran paling nyata adalah berapa banyak keluarga yang akhirnya memiliki tempat tinggal lebih layak.
Alokasi sudah melonjak, target sudah ditetapkan. Kini masyarakat menunggu hasilnya: rumah yang benar-benar diperbaiki, bantuan yang tepat sasaran, dan manfaat ekonomi yang dirasakan hingga tingkat lokal.(***)
