Bobby Nasution Soroti Ketimpangan Ekonomi Sumut, Kepulauan Nias Masih Jadi Pekerjaan Rumah
MEDAN – Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara (Sumut) menunjukkan tren positif, tetapi kemajuannya belum dirasakan secara merata di seluruh wilayah. Di tengah pertumbuhan ekonomi provinsi yang mencapai 5,06% pada triwulan II 2026, kesenjangan antardaerah masih menjadi pekerjaan rumah, terutama bagi empat kabupaten di Kepulauan Nias yang masih tergolong tertinggal.
Persoalan tersebut disoroti Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution saat menghadiri pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut, Ameriza Ma’aruf Moesa, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (9/10/2026).
Bobby berharap kolaborasi Pemprov Sumut, BI, dan seluruh pemangku kepentingan tidak hanya menjaga angka pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi, tetapi juga memperkecil kesenjangan pembangunan antardaerah.
Sebab, pertumbuhan ekonomi provinsi boleh terlihat menjanjikan, tetapi angka rata-rata tidak selalu menggambarkan keadaan setiap kabupaten dan kota. Ada daerah yang melaju kencang, sementara daerah lain masih berjuang mengejar ketertinggalan.
“Pertumbuhan tidak begitu merata. Tantangannya di Sumut ada yang sangat baik sekali dan buruk sekali pertumbuhan ekonominya. Kita masih punya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Mudah-mudahan kita bisa mengurangi ketimpangan itu,” ujar Bobby.
Ekonomi Tumbuh, Pemerataan Masih Dikejar
Bobby menyebutkan, sekitar 10 kabupaten/kota mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif pada 2026, sedangkan sejumlah daerah lainnya masih berada di bawah rata-rata. Empat kabupaten di Kepulauan Nias juga masih tergolong tertinggal.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan pembangunan Sumut bukan semata-mata meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melainkan memastikan hasilnya menjangkau wilayah yang selama ini belum menikmati perkembangan secara optimal.
Pemerataan membutuhkan lebih dari sekadar kenaikan angka produk domestik regional bruto. Konektivitas, infrastruktur, akses pasar, kualitas sumber daya manusia, serta peluang investasi juga menentukan kemampuan suatu daerah untuk berkembang.
Kepulauan Nias, misalnya, memiliki potensi pariwisata, kelautan dan perikanan, serta ekonomi berbasis sumber daya lokal. Namun, potensi itu membutuhkan dukungan infrastruktur dan akses distribusi agar dapat menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Dalam konteks ini, kolaborasi BI dan pemerintah daerah diharapkan dapat membantu memperkuat ekosistem ekonomi, termasuk pengendalian inflasi, pengembangan usaha, dan peningkatan produktivitas.
Pertumbuhan 5,06%, Inflasi Tetap Jadi Perhatian
Bobby mengapresiasi kerja sama BI, Pemprov Sumut, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Sumut pada triwulan II 2026 mencapai 5,06% secara tahunan atau year-on-year (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,98%.
Ia juga menyoroti capaian tersebut di tengah dampak bencana yang melanda 18 kabupaten/kota di Sumut pada tahun sebelumnya.
“Kolaborasi Sumut, BI dan stakeholder lainnya sangat luar biasa. Kami bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik, inflasi terjaga berkat BI dan stakeholder terkait lainnya. Padahal tahun lalu ada 18 kabupaten/kota kami yang terkena bencana,” kata Bobby.
Meski demikian, menjaga pertumbuhan dan stabilitas harga tetap harus berjalan beriringan dengan pemulihan ekonomi daerah terdampak bencana.
Bagi masyarakat, pertumbuhan ekonomi tidak hanya berarti meningkatnya aktivitas usaha. Harga kebutuhan pokok, kesempatan kerja, daya beli, serta kemampuan memulihkan mata pencaharian juga menjadi ukuran yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Kepala BI Baru Proyeksikan Ekonomi Tumbuh 5,11%
Kepala Perwakilan BI Sumut yang baru, Ameriza Ma’aruf Moesa, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Sumut mencapai 5,11% pada 2026, dengan inflasi sekitar 3,1%.
Untuk mendukung proyeksi tersebut, BI akan mengoptimalkan potensi sektor ketenagakerjaan dan pariwisata melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
“Tahun ini kami prediksikan ekonomi tumbuh 5,11% dan inflasi sekitar 3,1%. Ini bisa kita capai dengan kolaborasi dan sinergi yang sudah kita miliki selama ini,” ujar Ameriza.
Proyeksi itu menjadi salah satu gambaran arah perekonomian Sumut hingga akhir tahun. Namun, pencapaian target tetap bergantung pada perkembangan aktivitas ekonomi, stabilitas harga, investasi, serta kondisi sektor-sektor produktif.
Tantangan lainnya adalah memastikan pertumbuhan tidak hanya terkonsentrasi di pusat ekonomi utama, tetapi turut membuka peluang usaha dan lapangan kerja di wilayah yang masih tertinggal.
Tiga Modal BI: Kolaborasi, Inovasi, dan Sinergi
Kepala Perwakilan BI Sumut sebelumnya, Rudy Brando Hutabarat, menyampaikan bahwa kolaborasi, inovasi, dan sinergi menjadi tiga aspek utama selama masa jabatannya.
Ia menilai kerja sama berbagai pihak membantu pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi, termasuk menjaga stabilitas harga daging pada hari-hari besar keagamaan.
Menurut Rudy, inovasi yang dilakukan juga mengantarkan Sumut meraih posisi ketiga dalam pengendalian inflasi, sebagaimana disampaikannya dalam acara tersebut.
“Kami menyebutnya KIS, yakni Kolaborasi, Inovasi, dan Sinergi. Kolaborasi kita sangat kuat sehingga kita bisa membuat kebijakan seperti menjaga inflasi, menstabilkan harga daging saat hari besar dan lainnya,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur BI Destry Damayanti menegaskan bahwa Sumut memiliki potensi besar dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia menyebut BI berupaya menempatkan sumber daya manusia yang mampu menerapkan kebijakan dari pusat ke daerah agar pelaksanaannya berjalan efektif.
Pengukuhan Ameriza sebagai Kepala Perwakilan BI Sumut diharapkan melanjutkan kerja sama yang telah terbangun, sekaligus memperkuat dukungan terhadap perkembangan ekonomi daerah.
Tantangan Berikutnya: Pertumbuhan yang Lebih Merata
Pengukuhan tersebut turut dihadiri para kepala daerah se-Sumut, kepala perwakilan BI se-Sumatera, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, konsul negara sahabat, pimpinan instansi vertikal, rektor, akademisi, serta organisasi perangkat daerah terkait.
Pergantian pimpinan BI Sumut berlangsung di tengah upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi. Namun, isu pemerataan yang disampaikan Bobby menunjukkan bahwa pekerjaan pembangunan masih memiliki dimensi lain yang tidak kalah penting.
Pertumbuhan sebesar 5,06% merupakan capaian ekonomi tingkat provinsi. Sementara itu, kondisi masyarakat di setiap daerah tetap perlu dilihat melalui indikator yang lebih terperinci, mulai dari kesempatan kerja, kemiskinan, infrastruktur, hingga akses terhadap layanan dasar.
Sebab, keberhasilan ekonomi Sumut bukan hanya soal seberapa tinggi angka pertumbuhannya, tetapi juga seberapa luas masyarakat yang ikut merasakan manfaatnya. Jangan sampai ekonomi provinsi terus tumbuh, sementara sebagian wilayah masih sibuk mengejar ketertinggalan.(***)
