Bobby Nasution: Lapas Jangan Sekadar Tempat Menunggu Bebas, Harus Ada Bekal Pulang
MEDAN – Lembaga pemasyarakatan jangan sampai hanya menjadi tempat warga binaan menghitung hari hingga masa hukuman selesai. Ketika pintu lapas terbuka, mereka seharusnya membawa perubahan, bukan kembali membawa persoalan lama.
Pesan itu disampaikan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution saat menerima audiensi Kepala Kanwil Ditjenpas Sumut Jalu Yuswa Panjang di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (11/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bobby membahas dua agenda yang saling berkaitan, yakni penguatan pemberdayaan warga binaan dan pemberantasan narkoba. Menurutnya, keduanya harus berjalan beriringan agar pembinaan di lapas benar-benar menghasilkan perubahan.
Bobby menegaskan, warga binaan harus mendapatkan pembinaan mental, perubahan perilaku, sekaligus keterampilan yang dapat menjadi bekal ketika kembali ke masyarakat. “Warga binaan yang masuk dan keluar tentu harus memiliki perubahan, baik dari sisi mental, perilaku, maupun keterampilan,” ujarnya.
Sumut sendiri masih menghadapi persoalan serius terkait peredaran narkoba. Bobby menyebut persoalan tersebut telah berlangsung lama dan sejak 2019 Sumut menjadi salah satu provinsi dengan tingkat peredaran narkoba yang tinggi.
Karena itu, Pemprov Sumut mendorong penguatan kolaborasi bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Ditjenpas. Pemberantasan narkoba, menurut Bobby, harus dilakukan secara konsisten, termasuk di lingkungan lapas.
Di sisi pemberdayaan, sejumlah lapas di Sumut telah mampu menghasilkan berbagai produk bernilai ekonomi. Potensi tersebut dinilai perlu diperluas agar warga binaan tidak sekadar menghabiskan masa hukuman, tetapi juga memiliki kemampuan untuk bekerja atau berusaha setelah bebas.
Namun, tantangannya juga tidak sedikit. Jalu menyampaikan masih terdapat lapas yang menghadapi keterbatasan lahan untuk kegiatan produktif serta membutuhkan tenaga pengajar, bahkan masih ada warga binaan yang belum memiliki kemampuan membaca dan menulis.
Bobby menyatakan Pemprov Sumut siap memberikan dukungan, termasuk membantu menyiapkan tenaga pendukung. Sebab, membangun keterampilan warga binaan tentu membutuhkan lebih dari sekadar niat baik dan program di atas kertas.
Persoalan lain yang turut dibahas adalah layanan kesehatan warga binaan yang sudah tidak lagi ter-cover BPJS Kesehatan. Bobby menegaskan warga binaan yang memiliki KTP Sumut telah tercakup dalam program Universal Health Coverage (UHC).
“Kalau warga binaan tersebut ber-KTP Sumatera Utara, sudah tercover UHC. Silakan dimanfaatkan,” kata Bobby. Artinya, fasilitas kesehatan yang tersedia jangan hanya menjadi angka dalam laporan, tetapi benar-benar digunakan oleh mereka yang membutuhkan.
Pada akhirnya, keberhasilan pemasyarakatan bukan hanya dihitung dari berapa banyak orang yang keluar dari lapas, tetapi berapa banyak yang keluar dengan kehidupan yang lebih baik. Hukuman boleh punya batas waktu, tetapi perubahan harus menjadi bekal untuk sepanjang hidup.(***)
