Data Bansos Sumut Masuk Era Digital: Jangan Sampai Warganya Online, Datanya Masih Offline
MEDAN – Bantuan sosial (bansos) tak cukup hanya tepat sasaran. Data penerimanya juga harus tepat. Sebab, salah data bisa membuat yang seharusnya menerima justru menunggu, sementara yang tidak masuk daftar bisa ikut tersenyum.
Karena itu, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Sumatera Utara, Ady Putra Parlaungan, mendorong percepatan digitalisasi data bansos melalui sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang dikelola Kementerian Sosial.
Digitalisasi ini diharapkan membuat proses pendataan dan penyaluran bansos lebih cepat, transparan, sekaligus tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Ady dalam temu pers yang difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobi Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Jumat (2/10/2026).
Berdasarkan data yang disampaikan Ady, sebanyak 4.864.605 KK di 33 kabupaten/kota se-Sumut telah tercatat dalam sistem Perlinsos. Namun, yang telah terdaftar dalam proses digitalisasi baru 466.102 KK atau sekitar 9,58 persen.
Angka tersebut tentu membuat digitalisasi bansos di Sumut masih punya pekerjaan rumah yang cukup panjang.
Ibaratnya, pintu digital sudah dibuka lebar, tetapi yang masuk baru sebagian kecil.
Karena itu, Ady meminta masyarakat segera mendaftarkan data Kartu Keluarga (KK) melalui sistem transformasi digital Perlinsos yang dikelola Kementerian Sosial. Pendaftaran dapat dilakukan secara mandiri maupun melalui agen secara online melalui portal resmi Kementerian Sosial.
“Kalau sudah digital, harapannya pendataan lebih cepat, transparan dan tepat sasaran,” kurang lebih begitulah semangatnya.
Medan dan Taput Jadi Pilot Project
Ady menyebut Kota Medan dan Kabupaten Tapanuli Utara menjadi wilayah pilot project pelaksanaan program digital tersebut di Sumatera Utara.
Program tersebut nantinya akan diresmikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Namun, secanggih apa pun sistemnya, digitalisasi tetap membutuhkan satu bahan bakar utama: data masyarakat yang benar.
Sebab, sistem digital tidak bisa disuruh menebak.
Kalau datanya salah, yang keluar juga berpotensi salah. Teknologi boleh canggih, tetapi komputer tetap tidak punya kemampuan membaca pikiran warga yang belum mendaftarkan datanya.
Program bansos tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang berada pada desil 1 sampai 4.
Sementara masyarakat yang masuk desil 5 sampai 10 dapat berperan sebagai agen untuk membantu mendaftarkan saudara atau masyarakat yang berada pada desil 1 sampai 4.
“Kepada masyarakat yang berada di desil 5-10 bisa menjadi agen, bisalah mendaftarkan saudara-saudaranya yang berada di desil 1-4. Namun, penentu keputusan siapa yang akan menerima bantuan tersebut tetap dari Kementerian Sosial,” kata Ady.
Dengan mekanisme tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi objek penerima bantuan, tetapi juga bisa ikut membantu memastikan warga yang membutuhkan tidak tertinggal dalam proses pendataan.
IKD Jadi Kunci
Ady menjelaskan, sistem Perlinsos Digital sangat bergantung pada Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Karena itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) tingkat provinsi maupun kabupaten/kota ikut berperan dalam memastikan pencocokan data biometrik berjalan dengan baik.
Termasuk verifikasi wajah ketika masyarakat melakukan registrasi.
Sementara Dinas Sosial Provinsi Sumut turut memantau proses verifikasi dan penapisan atau screening.
“Instansi sosial di tingkat daerah ikut berperan memastikan validitas data riil di lapangan agar bansos seperti PKH dan BPNT tepat sasaran,” ujar Ady.
Artinya, urusan bansos bukan sekadar memasukkan nama ke dalam komputer.
Ada data kependudukan, biometrik, verifikasi lapangan hingga proses penentuan penerima yang menjadi kewenangan Kementerian Sosial.
Jadi, kalau ada warga bertanya, “Kenapa saya belum dapat bansos?”, jawabannya pun tidak cukup dengan kalimat klasik: “Datanya belum masuk.”
Data harus dicari, diverifikasi dan diperbarui.
1,69 Juta Individu Masuk Desil 1
Berdasarkan data Dinas Sosial Sumut, masyarakat yang masuk desil 1 mencapai 437.761 KK atau 1.697.184 individu.
Desil 1 merupakan kelompok masyarakat dengan penghasilan kurang dari Rp800 ribu per bulan dan dikategorikan sangat miskin.
Kemudian desil 2 mencapai 476.977 KK atau 1.804.871 individu. Kelompok ini memiliki penghasilan Rp800 ribu hingga Rp1,2 juta per bulan dan dikategorikan miskin.
Selanjutnya desil 3 tercatat sebanyak 499.243 KK atau 1.765.523 individu. Kelompok ini memiliki penghasilan Rp1,2 juta hingga Rp1,8 juta per bulan dan masuk kategori rentan miskin.
Sedangkan desil 4 sebanyak 478.197 KK atau 1.585.297 individu. Mereka memiliki penghasilan Rp1,8 juta hingga Rp2,5 juta per bulan dan dikategorikan menengah ke bawah.
Jika melihat angka tersebut, persoalan data bansos Sumut memang bukan pekerjaan sehari dua hari.
Jumlah masyarakat yang masuk kelompok desil 1 sampai 4 sangat besar. Dan di balik setiap angka itu ada keluarga yang berharap bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada mereka.
Terutama masyarakat yang berada di wilayah 3T—Tertinggal, Terdepan dan Terluar, termasuk Kepulauan Nias.
Di sinilah tantangan digitalisasi sesungguhnya.
Jangan sampai program sudah berbicara digitalisasi, tetapi warga di daerah terpencil masih sibuk mencari sinyal.
Jangan pula sampai pemerintah sudah bicara tentang verifikasi biometrik dan IKD, sementara masyarakat yang paling membutuhkan bantuan justru belum mampu melewati pintu pertama: mendaftarkan diri.
Digitalisasi tentu bukan sekadar memindahkan data dari kertas ke layar komputer.
Tujuan akhirnya jauh lebih sederhana: jangan sampai orang miskin tersingkir hanya karena datanya tidak terbaca sistem.
Sebab, teknologi seharusnya mempermudah pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Bukan membuat masyarakat miskin harus menjadi ahli teknologi terlebih dahulu agar bisa mendapatkan haknya.
Dan untuk bansos, ukuran keberhasilan akhirnya bukan seberapa canggih aplikasinya.
Ukuran keberhasilannya adalah apakah bantuan benar-benar sampai kepada orang yang membutuhkan.(***)
