Kota Medan kembali tampil dalam format yang sudah sangat dikenal: menyambut tamu kehormatan, memaparkan potensi, lalu berharap dunia terkesan. Kali ini giliran Duta Besar Finlandia yang datang, dan Wali Kota Medan dengan sigap memperkenalkan Medan sebagai kota multikultural, strategis, dan penuh peluang investasi. Semua terdengar rapi, hangat, dan optimistis—seperti brosur pariwisata yang tidak pernah usang.
Dalam pertemuan itu, Medan menjelaskan banyak hal: digitalisasi, infrastruktur cerdas, pendidikan, hingga program makan bergizi gratis. Daftar programnya panjang dan terdengar progresif. Namun di balik itu, selalu muncul pertanyaan yang sama dari publik: dari sekian banyak program yang dipaparkan ke tamu asing, berapa yang benar-benar terasa konsisten di lapangan?
Topik paling “serius” tentu soal sampah. Medan disebut menghasilkan sekitar 1.500 ton sampah per hari, dan solusi yang ditawarkan adalah proyek Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Sebuah konsep yang terdengar modern, futuristik, dan sangat cocok untuk dipresentasikan di ruang pertemuan ber-AC. Sayangnya, sampah di kota tidak hidup di ruang rapat—ia hidup di parit, di pinggir jalan, dan di sudut-sudut pemukiman warga.
Janji bahwa TPA Terjun akan penuh pada 2029 menjadi semacam alarm yang sudah sering terdengar dalam berbagai versi kebijakan publik: selalu ada ancaman waktu, selalu ada urgensi, tetapi eksekusi kerap berjalan dengan ritme yang jauh lebih santai daripada narasinya. Pada titik ini, sampah bukan hanya masalah teknis, tapi juga cermin dari seberapa serius kebijakan kota diterjemahkan menjadi tindakan nyata.
Kemudian muncul lagi bagian yang paling sering diulang dalam forum internasional: Medan sebagai kota strategis, pusat logistik, pergudangan, pelabuhan Belawan, kawasan industri, serta pertumbuhan ekonomi 6,5 persen. Semua ini adalah kalimat-kalimat yang terdengar seperti mesin promosi yang selalu siap dinyalakan kapan pun ada tamu dari luar negeri.
Namun di sisi lain, warga masih lebih sering mengukur “kota strategis” bukan dari posisi geografisnya di jalur perdagangan internasional, melainkan dari seberapa cepat mereka bisa keluar dari kemacetan, atau seberapa mudah akses layanan publik tanpa harus melalui birokrasi berlapis.
Finlandia, lewat dubesnya, menawarkan kerja sama jangka panjang di bidang teknologi, AI, siber, dan data center. Sebuah visi yang terdengar sangat jauh ke depan. Ironisnya, justru di banyak daerah, tantangan paling dasar masih berada di level “sistem data belum sinkron” atau “layanan masih manual di beberapa titik”. Jaraknya bukan hanya geografis, tapi juga jarak antara aspirasi dan kesiapan eksekusi.
Di atas kertas, pertemuan ini adalah simbol keterbukaan dan diplomasi daerah yang progresif. Medan berbicara tentang masa depan, Finlandia menawarkan teknologi masa depan, dan semua pihak tersenyum dalam narasi kemitraan global. Namun dalam praktik tata kelola kota, pertanyaan sederhana tetap sama: apakah semua ini akan turun menjadi perubahan yang bisa dirasakan warga, atau berhenti sebagai bagian dari dokumentasi kegiatan resmi?
Sebab dalam banyak kasus, kota-kota sering kali sangat fasih menjelaskan dirinya kepada dunia luar, tetapi tidak selalu sefasih itu dalam menyelesaikan masalah di dalam rumahnya sendiri.
Dan pada akhirnya, publik tidak menilai Medan dari seberapa meyakinkan presentasinya di hadapan duta besar, melainkan dari seberapa sering sampah menumpuk di lingkungan mereka, seberapa cepat banjir surut, dan seberapa nyata layanan publik bekerja tanpa harus dijelaskan dengan istilah “smart”, “digital”, atau “transformasi”.
Diplomasi bisa membuka pintu. Tapi yang menentukan apakah kota benar-benar maju adalah apa yang terjadi setelah pintu itu ditutup kembali.(***)
