Gubernur Bobby Nasution Saksikan Pidato Presiden Prabowo soal RUU APBN 2027
MEDAN – Bagi pemerintah daerah, pidato Presiden tentang anggaran bukan sekadar acara kenegaraan yang ditonton sambil duduk manis. Di balik deretan angka triliunan rupiah, ada pekerjaan rumah yang harus diterjemahkan menjadi jalan yang lebih baik, pelayanan publik yang tidak berbelit, dan kesejahteraan yang benar-benar terasa di kantong masyarakat.
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyaksikan pidato Presiden RI Prabowo Subianto mengenai penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 dari Kantor DPRD Sumut, Jumat (14/8/2026).
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Sumut Surya, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti, para Wakil Ketua DPRD, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta anggota DPRD Sumut.
Bobby mengapresiasi semangat dan optimisme yang disampaikan Presiden dalam mengelola pemerintahan sekaligus membangun Indonesia. Menurutnya, arah kebijakan nasional tersebut sejalan dengan komitmen Pemprov Sumut untuk memastikan kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat.
Sebab, negara tidak cukup hadir melalui pidato dan angka-angka dalam dokumen anggaran. Negara juga harus hadir ketika masyarakat melewati jalan rusak, mengurus administrasi, membutuhkan layanan kesehatan, mencari pekerjaan, atau sekadar berharap harga kebutuhan pokok tidak naik lebih cepat daripada pendapatan.
APBN Triliunan, Harapan Jangan Recehan
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan rencana APBN 2027 sebesar Rp4.097,2 triliun, meningkat dibandingkan APBN 2026 yang sebesar Rp3.842,7 triliun.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6% pada 2027, sementara inflasi diharapkan tetap terjaga pada kisaran 2,5%.
Target pembangunan sosial juga cukup ambisius. Kemiskinan pada 2027 ditargetkan turun ke rentang 6,0–6,5%. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada pada kisaran 4,30–4,87%, sedangkan Rasio Gini ditargetkan membaik menjadi 0,362–0,367.
Indeks Modal Manusia juga ditargetkan meningkat menjadi 0,575.
Angka-angka tersebut tentu terdengar meyakinkan. Namun, tantangan sebenarnya justru muncul setelah angka itu turun dari podium dan masuk ke lapangan.
Sebab masyarakat tidak membeli “pertumbuhan ekonomi 6%” di warung. Mereka membeli beras, minyak goreng, telur, membayar listrik, biaya sekolah, ongkos transportasi, dan berbagai kebutuhan sehari-hari. Karena itu, keberhasilan APBN pada akhirnya akan dinilai dari seberapa jauh kebijakan tersebut mengubah kehidupan masyarakat.
Setiap Rupiah Harus Ada Ceritanya
Prabowo juga menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran dan setiap kebijakan pemerintah harus memiliki tujuan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh jajaran pemerintahan bahwa anggaran bukan uang yang jatuh dari langit.
Setiap rupiah berasal dari uang publik dan karena itu harus kembali kepada publik dalam bentuk manfaat yang nyata.
Presiden meminta seluruh jajaran pemerintah terus melakukan evaluasi, meningkatkan disiplin, dan mengutamakan pengabdian kepada rakyat.
“Tugas pemerintah yang paling utama adalah melindungi segenap tumpah darah rakyat dari semua ancaman. Ancaman bahaya, kemiskinan, pemutusan hubungan kerja dan berbagai ancaman lainnya,” kata Prabowo.
Pesan tersebut juga relevan bagi pemerintah daerah. Sebab, bagi masyarakat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sering kali tidak dipisahkan dalam urusan sehari-hari. Ketika jalan rusak, pelayanan lambat, harga naik atau lapangan pekerjaan sulit, yang dipikirkan warga bukan kewenangan siapa. Yang mereka tahu, pemerintah harus hadir.
Sumut Siap Menerjemahkan Kebijakan
Bobby Nasution mengatakan Pemprov Sumut akan terus berupaya menghadirkan pelayanan terbaik melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan kepedulian sosial.
Menurutnya, pembangunan Sumut akan terus diarahkan agar selaras dengan Asta Cita Presiden dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Di titik inilah tantangan pemerintah daerah menjadi menarik. Pidato nasional boleh berbicara dalam skala triliunan rupiah, tetapi implementasinya tetap harus menyentuh kehidupan masyarakat sampai tingkat paling bawah.
APBN 2027 nantinya bukan hanya soal berapa besar anggarannya, tetapi bagaimana uang tersebut dibelanjakan dengan tepat. Jangan sampai anggarannya naik, tetapi masyarakat hanya kebagian spanduk bertuliskan “pembangunan untuk kesejahteraan rakyat”.
Karena pada akhirnya, rakyat tidak membutuhkan pemerintah yang sekadar pandai menghitung triliunan. Mereka membutuhkan pemerintah yang bisa membuat satu rupiah anggaran terasa manfaatnya.
Dan jika itu bisa diwujudkan, pidato tentang APBN tidak berhenti sebagai agenda tahunan di gedung parlemen. Ia berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih penting: kebijakan yang benar-benar sampai ke rumah-rumah rakyat.(***)
